Kenaikan Retribusi Sampah Kota Solo Dipersoalkan

Kenaikan Retribusi Sampah Dipersoalkan

4 Maret 2015 2:42 WIB 

SOLO – Rencana kenaikan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan rumah tangga dipersoalkan kalangan legislatif.

Timbunan sampah di TPA Putri Cempo, Solo

Dalam rapat pembahasan Perubahan Perda No 9/2011 tentang Retribusi Daerah di Gedung Dewan kemarin, sejumlah anggota Pansus Retribusi Daerah DPRD menyoal mengenai kenaikan retribusi untuk rumah tangga kelas IV yang naik hingga tiga kali lipat yakni dari Rp 1.000/bulan menjadi Rp 3.000/bulan. Padahal, untuk kategori tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang kesejahteraannya paling rendah.

”Sebenarnya besaran retribusi itu naik sah-sah saja. Namun harus ada alasan kenaikan untuk rumah tangga kategori IV tersebut dan kajiannya seperti apa hingga sampai diputuskan harus naik sampai 300 persen, sedangkan untuk rumah tangga kategori di atasnya kenaikan hanya 100 persen,” kata anggota Pansus Retribusi Daerah, YF Sukasno.

Seperti diketahui, Pemkot Surakarta berencana menaikkan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan rumah tangga dari 50-300 persen, sesuai kategori rumah tangga mulai 2015 ini. Retribusi yang diusulkan naik yakni untuk rumah tangga kelas I yang semula Rp 5.000/bulan diusulkan naik menjadi Rp 7.000/bulan.

Untuk rumah tangga kelas II, tarif yang semula Rp 3.000/bulan diusulkan menjadi Rp 5.000/bulan dan kelas III dari Rp 2.000/bulan menjadi Rp 4.000/bulan. Untuk rumah tangga kelas IV, kenaikan RKK paling besar yakni 300 persen atau dua kali lipat yang semula Rp 1.000/bulan diusulkan menjadi Rp 3.000/bulan.

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Retribusi Daerah Supriyanto menambahkan, Pemkot seharusnya membuat kajian yang komprehensif terlebih dahulu mengenai rencana kenaikan tersebut.

Anggota Pansus lainnya, Honda Hendarto menyoal hal senada. Honda dan Supriyanto juga menyoal ketidakjelasan kriteria rumah tangga sasaran retribusi sehingga dimasukkan dalam kategori rumah tangga I, II, III dan IV.

Sementara itu, Kasi Retribusi Pelayanan Kebersihan pada DKP Winanto mengemukakan dari 140.000 keluarga, hanya sekitar 77.465 keluarga yang membayar retribusi tersebut. Untuk pemungutan retribusi tersebut selama ini DKP bekerja sama dengan PKK di tiap wilayah. PKK pula yang mengkategorikan suatu keluarga masuk kategori berapa karena PKK dinilai lebih paham. Pihaknya juga mengakui tak memiliki data valid mengenai keluarga yang masuk kelompok rumah tangga I,II,III dan IV. (G18-50)

sumber: http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/kenaikan-retribusi-sampah-dipersoalkan/

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s