Pasar Cibitung, Bekasi : Lima Bulan Sampah Tak Terangkut

Lima Bulan Sampah Tak Terangkut

TUNJUKKAN DATA: Koordinator Kebersihan Paguyuban Pasar Induk Cibitung, Dayat TB menunjukkan foto-foto sampah yang sering tidak terangkut. CR29/RADAR BEKASI
TUNJUKKAN DATA: Koordinator Kebersihan Paguyuban Pasar Induk Cibitung, Dayat TB menunjukkan foto-foto sampah yang sering tidak terangkut. CR29/RADAR BEKASI

BANYAK sisa sampah yang tidak terangkut sejak lima bulan lamanya di Pasar Induk Cibitung. Menindaklanjuti hal itu, Paguyuban Pasar Induk Cibitung meminta agar pemerintah segera melakukan tindak lanjut mengenai permasalahan tersebut.

“Lima bulan lalu pengangkutan masih dilakukan dua rit dalam satu hari, sekarang hanya sekali pengangkutan,” ungkap Koordinator Kebersihan Paguyuban Pasar Induk Cibitung, Dayat TB, Senin (15/6).

Dia mengungkapkan, Pasar Induk Cibitung, menghasilkan sampah sebanyak 90 kubik per hari, sementara pengakutan hanya bisa dilakukan mencapai 60 kubik dengan sepuluh armada truk. Dengan demikian, berarti masih menyisakan tumpukan sampah hingga 30 kubik setiap harinya yang berjalan selama lima bulan lamanya.

Masalah sebenarnya, lanjut Dayat, bukan dari lokasi pembuangan sampah yang berada di Burangkeng, melainkan minimnya peralatan angkut. “Saya sudah mengecek langsung ke lokasi pembuangan akhir, dan masih cukup menampung sampah,” bebernya.

Salah seorang pedagang yang berada di blok C Pasar Cibitung, Pardi (45) mengaku kondisi pasar memang tidak bisa lepas dari sampah. Akan tetapi kata dia, penumpukan sampah yang kian menggunung harus ada solusi dalam pengangkutannya.

“Dalam hal ini saya sudah mendukung pembersihan sampah dengan membayar retribusi kebersihan namun saat ini sampah malah makin menggunung,” keluhnya.

Sampah tidak berkurang meski kerap dilakukan pengangkutan oleh pihak kebersihan. Sayangnya pengangkutan yang dilakukan tidak maksimal sehingga membuat tumpukan sampah terus menggunung dan menimbulkan bau tidak sedap. (cr29)

sumber : http://gobekasi.pojoksatu.id/2015/06/16/lima-bulan-sampah-tak-terangkut/

Iklan

Symbol of Change: A Look at the How2Recycle Labeling System

Symbol of Change: A Look at the How2Recycle Labeling System

Among the foremost challenges faced by waste and recycling services providers is educating the public about exactly what is and is not suitable for the recycling bin. Beyond that, many items that can be recycled don’t necessarily belong in a curbside bin. And if a package contains multiple components made of different materials, a single, nondescript recycling symbol does not make it clear which parts are recyclable or how to handle them.

Conundrums like these led the sustainability-focused nonprofitGreenBlue to develop the How2Recyclelabeling system as part of its Sustainable Packaging Coalition (SPC). The SPC boasts a range of manufacturers and retailers, including Yoplait, Esteé Lauder Companies, Sealed Air, BJ’s Wholesale Club, ConAgra Foods, Costco Wholesale, Microsoft, REI, Seventh Generation and manufacturer Ampac. The new labeling system is far more precise, detailing the material(s) in the packaging, its ability to be recycled and details on how to do so.

“Our goal is to make sure the recycling stream is clean and that the right things are getting to the right people,” says GreenBlue project associate Danielle Peacock. “One of the great benefits of the How2Recycle label is it crosses all material types. So there’s going to be uniform iconography across all materials.”

GreenBlue began developing How2Recycle in 2007. “What we found was this model from the United Kingdom that’s now called OPRL – On Pack Recycling Label,” says GreenBlue senior manager Anne Bedarf. “That’s ultimately what we ended up adapting.”

The labels include a series of bars identifying the component parts of a package and what to do with them. Recyclability is broken down into four categories: “Not Yet Recycled,” meaning that less than 20 percent of the U.S. population is able to recycle the material; “Check Locally,” which corresponds to a 20-68 percent recycling availability; “Widely Recycled,” at over 60 percent; and “Store Drop-Off,” which largely pertains to plastic bags and films.

Peacock says the system takes the guesswork out of recycling. “A lot of people may know a plastic bottle is recyclable, but do they know that they should empty and replace the cap? Do they know they can recycle the film wrap on their toilet paper with their plastic bags? So it gives actionable items.”

While recyclers should embrace the system given its potential to boost participation while reducing contamination, some manufacturers may be a harder sell. Many may see it as a means of shaming them for using non-recyclable materials. And some items are too complex or too small to label effectively. “The more components it has the more difficult it gets,” says Bedarf. “We tried a packaged dish that had like six components and ultimately the brand owner didn’t want to go with it because it just became too complicated.”

But for consumers, says Bedarf, who hopes for significant adoption of How2Recycle within three years, it will ultimately come down to transparency. “I think eventually it’s going to get to the point where people ask, ‘There’s no label on here. What am I supposed to do with it?’ So the pitch is that you’re giving them an instruction instead of leaving them wondering.”

sumber : http://waste360.com/single-family/symbol-change-look-how2recycle-labeling-system

Kulonprogo : Volume Sampah Meningkat Selama Lebaran

Kulonprogo : Volume Sampah Meningkat Selama Lebaran


Danar Widiyanto

Ilustrasi (Foto: Dok)

KULONPROGO (KRjogja.com) – Volume sampah meningkat selama bulan Ramadan dan H+3 Lebaran. Meski libur Lebaran, petugas kebersihan tetap melakukan piket jaga sehingga untuk depo sampah berhasil teratasi. Sedangkan sampah di rumah tangga saat Lebaran baru terangkut oleh kelompok swadaya masyarakat (KSM) Senin (20/7/2015).

“Terjadi peningkatan baru sekitar 15 % dari hari-hari biasa. Lonjakan akan terjadi lagi biasanya setelah para pemudik pulang ke perantauannya masing-masing,” kata Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kebersihan dan Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kulonprogo Toni SIP, Senin (20/7/2015).

Toni mengungkapkan, hari-hari biasa sampah di depo yang letaknya di selatan perlintasan kereta api sebelah barat ada 2 hingga 3 kontainer, dan selama Ramdan dan Lebaran H+2 mencapai 4 kontainer. Namun semua bisa teratasi, karena petugas kebersihan selama libur Lebaran tetap diterjunkan. Sehingga tidak terjadi penumpukan sampah di tempat-tempat umum, sedangkan yang sampah rumah tangga tergantung KSM masing-masing.

“Hanya kendalanya masyrakat tidak tertib dalam membuang sampahnya di depo, karena kadang membuangnya di luar kontainer sehingga berceceran. Seharusnya masyarakat membuangnya di depo agar kebersihan sekitar depo terjaga,” ujarnya sembari menambahkan untuk persampahan pihaknya mengerahkan 4 truk dan 2 kontainer.

Sampah-sampah tersebut, selanjutnya dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Banyuroto Nanggulan. “Disana sampah langsung diolah menjadi pupuk dan untuk gas,” imbuh Toni. (Wid)

sumber : http://krjogja.com/read/268122/volume-sampah-meningkat-selama-lebaran.kr

Pemkab Wonogiri akan Bangun TPA di Wuryantoro

Pemkab Wonogiri akan Bangun TPA di Wuryantoro

8 Juli 2015 0:19 WIB

Foto: suaramerdeka.com/dok

WONOGIRI, suaramerdeka.com – Pemkab Wonogiri berencana membangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di wilayah Kecamatan Wuryantoro. TPA di Wuryantoro itu akan menampung sampah dari wilayah karst di Pracimantoro, Eromoko, dan Manyaran.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Wonogiri, Sri Kuncoro melalui Kabid Kebersihan, Toto Prasojo mengungkapkan,feasibility study (studi kelayakan) telah disusun untuk membangun TPA Wuryantoro. Saat ini, pihaknya telah memasuki fase pembebasan lahan.

Toto mengungkapkan, lahan yang akan dibebaskan untuk saat ini hanya sekitar 7.000 m2. “Tetapi, lahan di sekitarnya masih banyak, sehingga di masa mendatang masih memungkinkan untuk diperluas,” katanya, baru-baru ini.

Dia mengatakan, TPA Wuryantoro dipilih untuk menampung sampah di daerah karst. “Tidak boleh membangun TPA di wilayah karst, seperti di Pracimantoro dan Eromoko. Karena itu, kami akan menempatkan TPA di Wuryantoro,” ujarnya.

Di wilayah Kecamatan Pracimantoro sebenarnya ada tempat pembuangan sampah. Namun, tempat itu kemudian masuk ke dalam kawasan Museum Karst Indonesia. “Sebenarnya, tempat pembuangan sampahnya sudah ada sebelum museum karst dibangun. Tetapi, karena di sana tidak boleh ada pembuangan sampah, kami berencana memindahkannya ke Wuryantoro,” katanya.

(Khalid Yogi/CN39/SM Network)

sumber : http://berita.suaramerdeka.com/pemkab-wonogiri-akan-bangun-tpa-di-wuryantoro/

Masalah Sampah Indonesia Bukan Kelemahan Regulasi

Masalah Sampah Indonesia Bukan Kelemahan Regulasi

13 Juli 2015 01:44:03
2015-03-19-05-tempat-sampah-taman-suropati-jakarta

Sebenarnya masalah sampah ini tidak perlu sampai atau mengganggu kegiatan/pemikiran Presiden RI, cukup dikerjakan oleh Bupati/Walikota (sebagai Kepala Rumah Tangga Produsen Sampah di daerah), namun sepertinya laporan ini harus kami sampaikan kepada Bapak, sehubungan dengan tidak adanya tindak lanjut yang diadakan oleh penguasa dibawah presiden selama ini, ini setelah kami laporkan/diskusikan/usul dan saran kepada semua stackeholder tersebut diatas (malah kami sudah menyerahkan usul/saran/solusi/presentasi kepada Pak Joko Widodo saat menjadi Gubernur DKI Jakarta tapi SKPD tidak menjalankannya). Maka pada saat ini kami memberi laporan lagi kepada Pak Joko Widodo sebagai Presiden RI bahwa: Kenapa Sampah Tidak Terselesaikan, sementara Sudah dikeluarkan “Uang-Rakyat” begitu banyak untuk mengelolanya setiap hari? (ini menjadi pertanyaan besar buat kita semua).

Berdasarkan kondisi pengelolaan sampah di Indonesia yang semakin tidak menunjukkan arah yang jelas sebagaimana pantauan kami di seluruh Indonesia serta menindaklanjuti amanat Presiden Joko Widodo pada Rapat Kabinet di Jakarta Tanggal 23 Juni 2015. Maka kami merasa perlu memberi masukan kepada Pak Jokowi dan Pak Jusuf Kalla juga termasuk Menteri KLH serta Menteri Dalam Negeri sebagai berikut:

  1. Permasalahan sampah di Indonesia bukan karena minim atau lemahnya regulasi persampahan, regulasi sampah sudah sangat baik dan jelas, namun yang terjadi adalah Pemda Kab/Kota TIDAK MENJALANKAN REGULASI tersebut, khususnya Pasal 13 UU.18-2008 Ttg. Pengelolaan Sampah (UU ini berlaku efektif sejak Tahun 2013, bahwa Intinya tidak boleh lagi ada pengangkutan sampah ke TPA tapi harus dikelola di TPS – sampah harus dikelola di sumber timbulan – oleh kelompok pengelola sampah yang terbentuk atas fasilitasi pemda Kab/Kota), PP.81-2012 Ttg. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (PP ini mengisyaratkan pengelolaan sampah berbasis komunal orientasi ekonomi). Permen LH No. 13- 2012 Ttg.Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Recycle Melalui Bank Sampah, Permendagri No.33-2010 Ttg. Pedoman Pengelolaan Sampah, khususnya Pasal 14,15 (pemerintah tidak boleh lagi memonopoli pengelolaan sampah tapi harus melibatkan langsung masyarakat sebagai produsen sampah)  dan Permen PU No.03/PRT/M/2013 Ttg. Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga. Pemda diduga tidak melaksanakan semua ini karena berkeinginan tidak melepas sebagian anggaran sampah dikelola oleh masyarakat, outputnya terjadi korupsi di bidang persampahan, yang mungkin belum muncul saat ini, ini merupakan bom waktu yang setiap saat bisa meledak dan menjerat SKPD terkait. Perlu Pak Joko Widodo mengantisipasi masalah ini secepatnya, jangan dibiarkan.
  2. Perlu dikeluarkan Keppres untuk mendorong pelaksanaan dengan tegas regulasi persampahan yang ada tersebut, khususnya perlu penekanan kepada Pemda Kab/Kota untuk sesegera mungkin merevisi perda sampahnya yang mencerminkan regulasi tersebut pada point 1 (satu) diatas dan sesegera mungkin mengehentikan pengelolaan sampah di TPA dengan cara open dumping dan membakar harus mengalihkan pengelolaan secara control/sanitary landfiil, mungkin baru 10% Kab/Kota yang telah merevisi perda sampahnya, sesuai pantauan kami di seluruh Indonesia.
  3. Dipertimbangkan untuk diadakan moratorium Adipura (setuju penyerahan Adipura 2015 ditunda, bila perlu batalkan, banyak pembodohan publik terjadi dalam event Adipura ini, tentu terjadi pemubadziran anggaran, hanya seremoni semata, habis penilaian kegiatan berhenti). Hakikat pelaksanaan Adipura memang bagus tapi tercederai dengan pelaksanaan yang seremoni belaka).
  4. Mengusulkan pembentukan Badan Persampahan Nasional, agar terjadi fokus pengelolaan sampah. Sampah ini bukan masalah sepele, memang kelihatan kecil tapi dampaknya sangat besar. Saat ini sepertinya terjadi overlapping dalam pengelolaan sampah antar kementerian yang ada. Pengelolaan sampah yang baik akan menunjang pengembangan pertanian organik (pupuk organik berbasis sampah) dan energi baru terbarukan (biogas berbasis sampah) yang melimpah. Sampah harus menjadi Investasi atau bernilai ekonomi. Sampah itu bukan masalah tapi sebuah peluang pemasukan PAD yang besar. Ingat bahwa sampah tidak perlu dibiayai tapi sampah membiayai dirinya (investasi), sebaiknya Pemda Kab/Kota membentuk Perusda Sampah dan Pemupukan (akan terjadi subsidi silang antara kebersihan, energi terbarukan dan pertanian secara sinergis).
  5. Bila dibutuhkan informasi pendukung tentang pengelolaan sampah di Indonesia, kami setiap saat bersedia memberi penjelasan dan presentasi kepada Bapak Presiden RI, demi membuktikan kebenaran (faktualisasi) laporan ini.

Catatan :

  • Sejak Pak Joko Widodo menjadi Walikota Solo, tidak pernah sepakat untuk pengelolaan sampah diserahkan kepada pihak atau teknologi luar negeri, itu memang benar, karena belum ada teknologi luar negeri yang masuk di Indonesia telah berhasil. semua gagal. Maka semestinya pengelolaan sampah di Indonesia menggunakan Teknologi Tepat Guna (Teknologi anak bangsa yang banyak di Indonesia, cuma tidak diberi kesempatan saja. Itu karena monopoli Pemda Kab/Kota yang tidak mengindahkan regulasi sampah yang ada)
  • Setelah Pak Joko Widodo menjadi Gubernur DKI Jakarta, juga selalu memerintahkan kepada bawahannya untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah tapi inipun tidak diindahkan oleh SKPD terkait, maka selalulah muncul masalah sampah Jakarta seperti yang terjadi sampai hari ini (ini juga terjadi diseluruh Indonesia), karena regulasi tidak dijalankan dengan benar dan bertanggungjawab)
  • Saat ini Pak Joko Widodo menjadi Presiden RI, juga lagi-lagi mengambil alih pembicaraan/solusi sampah dari tingkat Kab/Kota menjadi pembahasan di Tingkat Istana (Rapat Kabinet) ini baru terjadi dalam sejarah ada pembicaraa sampah di Istana (salut kepada Pak Joko Widodo), pengambilalihan pembahasan ini sangatlah tepat.
  • Sekedar mengingatkan Pak Joko Widodo bersama seluruh jajaran kepresidenan dan kementerian terkait, agar sedikit jeli mengamati regulasi sampah yang ada. (regulasi sudah bagus, tinggal pelaksanaan yang tidak benar) maka hati-hati menggelontorkan dana sekaitan dengan sampah ini. karena sesungguhnya sampah bila dikelola dengan baik, akan membiayai dirinya (baca: sampah) yaitu dengan pengelolaan berbasiss komunal orientasi ekonomi (sampah harusnya dikelola Tanpa TPA bila melaksanakan regulasi sampah tsb)
  • Laporan ini juga kami telah menyiapkan dalam bentuk HardCopy yang disertai dengan solusi masalah yang perlu dilaksanakan demi keberhasilan program Indonesia Go Organik pada visi-misi Halaman 38 Program Nawacita Pak Jokowi-JK. (karena tanpa pengelolaan sampah yang baik mustahil Indonesia Go Organik dapat tercapai).

Demikian laporan ini disampaikan, semoga mendapat perhatian sepenuhnya demi menuju Indonesia Bebas Sampah (Indonesia Go Organik).

Postingan ini merupakan arsip atas laporan ke Presiden Jokowi pada Kanal  https://www.laporpresiden.org dan http://www.asrul.org

sumber : http://www.kompasiana.com/hasrulhoesein/masalah-sampah-indonesia-bukan-kelemahan-regulasi_55a2b573937a61610701f66c

Program Sampah Tukar Beras Diberlakukan di Makassar

Program Sampah Tukar Beras Diberlakukan di Makassar

Newswire Senin, 06/07/2015 22:21 WIB

Program Sampah Tukar Beras Diberlakukan Makassar

Bisnis.com, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar memberlakukan program sampah ditukar dengan beras di UPTD Bank Sampah Pusat Makassar, Sulawesi Selatan. Menurut Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, dengan beroperasinya bank sampah ini, masyarakat bisa menukarkan sampah non organik untuk mendapatkan beras.

Program ini bertujuan mengurangi volume sampah di wilayah Makassar yang terus meningkat setiap harinya termasuk mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan sesuai program Makassar Tidak Rantasa atau kotor (MTR).

“Minimal bisa mereduksi atau mengurangi sampah 20-30 persen atau 150-225 ton perharinya, sebab ada 750 ton sampah yang masuk tiap harinya di Tempat Pembuangan Akhir di Tamangapa Antang,” ujarnya saat meresmikan bank sampah pusat di Jalan Toddopuli, Senin (6/7/2015).

Selain itu, salah satu kota yang menjadi pioner dalam program bank sampah skala nasional adalah Makassar dan sudah dijadikan sebagagi kota percontohan .

“Untuk saat ini bank sampah kota makassar mencapai 110 tersebar di beberapa kecamatan. Kita yang terbanyak di Indonesia. Target tahun depan bisa mencapai 333 bank sampah. Saya instruksikan minimal ada tiga bank sampah dibentuk per satu kelurahan,” paparnya dihadapan sejumlah SKPD, lurah dan camat, Direktur Yayasan Peduli negeri dan para direktur bank sampah di tiap kecamatan.

Dia mengaku dirinya juga diundang Kementerian Koordinator Perekonomian untuk memeparkan solusi mengatasi sampah yang sudah menjadi persoalan klasik di Makassar yang dinilai memberikan edukasi, sebab saat ini sampah sudah menjadi nilai ekonomis untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

“Saya dipanggil Kemenko Perekonomian untuk memaparkan program ini, karena kita dianggap pioner dari total 400 bank sampah di Indonesia. Selain itu kita juga ditunjuk tuan umah dalam forum masalah persampahan,” ujar Pomanto.

Selain meresmikan program bank sampah, pihaknya juga memberikan bantuan dua mobil sampah ‘Tangkasa Rong’ atau Tabungan Bank Sampah Anak Lorong termasuk dua mobil operasional ke UPTD pengelolaan daur ulang sampah pusat di Toddopuli yang merupakan bantuan CSR.

Bahkan Pomanto mendaftar sebagai nasabah pertama bank sampah diikuti seluruh SKPD, bahkan perwakilan wartawan salah satu media di Makassar ikut mendaftar menjadi nasabah guna mendukung program tersebut.

“Ke depan saya berfikir kita dapat membuat pabrik plastik dan komposer disini membuta pupuk kompos dan semacamnya untuk dijadikan industri, biayanya tidak terlalu mahal. Program ini juga mendukung MTR, dengan muara industri persampahan yang difasilitasi pemerintah,” tambahnya.

Sementara Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Makassar Azis Hasan menyebutkan volume sampah yang dibuang di TPA Tamangapa, antang antara 600-750 ton per hari.

Dengan memanfaatkan UPTD bank sampah imi maka mengurangi volume sampah yang terbuang dan bisa menjadi nilai ekonomis bagi warga. Ke depan bukan hanya ditukar beras tapi produk rumah tangga lainnya.

“Kami optimis ini program akan berjalan dengan maksimal. Sehingga sampah tidak lagi dibuang, tapi masyarakat akan memanfaatkan untuk ditukar,” katanya.

===
sumber: http://sulawesi.bisnis.com/read/20150706/11/190166/program-sampah-tukar-beras-diberlakukan-makassar