Makassar : Retribusi Sampah Harus Ada Pemetaan

Retribusi Sampah Harus Ada Pemetaan

Senin, 23 Nop 2015 | 19:49 WITA | View: 51
  
MAKASSAR,UPEKS.co.id — Warga Kecamatan Tamalanrea kembali merasa resah terkait adanya pembayaran retribusi pelayanan persampahan hingga Rp 50.000.- menggunakan kuitansi Dinas Pertamanan dan Kebersihan (DPK) Kota Makassar. Padahal, pengelolaan sampah telah dialihkan ke masing-masing Kecamatan .
Aksi pungutan itupun mendapat tanggapan keras dari sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar.
Anggota Komisi B DPRD Makassar, Irwan Djafar mengatakan, hal itu sudah merupakan pelanggaran, menggunakan kuitansi lama dengan menarik retribusi sampah sudah jelas itu merupakan Pungutan Liar (Pungli). Ia mengimbau kepada warga Kota Makassar agar tidak membayar retribusi jika menemukan modus penipuan.
“Terkait dengan retribusi sampah harus dimatrix dan disesuaikan dengan pungutan sampah agar dapat dibedakan sampah rumah tangga dengan rumah makan dan lain-lain. Apalagi menggunakan kuitansi dengan angka sebesar itu sudah Pungli, sebagai masyarakat saya tidak akan bayar. Hal ini perlu menjadi evaluasi bagi Dinas terkait dengan pihak Kecamatan agar tak ada hal seperti itu terjadi,” terangnya, Senin (23/11/15).
Legislator NasDem ini menambahkan, Pemkot Makassar perlu melakukan evaluasi terhadap Perwali, meskipun dalam peningkatan PAD melalui retribusi ada kenaikan, namun perlu pemetaan yang tepat agar warga tidak merasa tertekan terhadap penarikan retribusi.
“Harus ada betul pemetaan dan meninjau kembali Perwali, agar masyarakat tidak dilema terkait retribusi yang mengalami kenaikan, meskipun untuk mencapai target PAD, tapi tetap harus ada sosialisasi terhadap masyarakat kepada siapa mereka harus membayar dan berapa besar nominal retribusinya,” terangnya.
Senada diutarakan anggota Komisi B DPRD lainnya, Sampara Syarif mengatakan, jika adanya penggunaan kuitansi mengatasnamakan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Makassar itu sudah melanggar aturan, ditambah dengan kuitansi yang sudah lama, menurutnya itu sudah merupakan modus penipuan alias Pungli.
“Itu sudah merupakan modus penipuan, sudah jelas itu. Aturannya, retribusi sampah sudah diserahkan ke masing-masing kecamatan,” tandasnya.(and/rif)

Penulis: Andika

Editor: M Arif

sumber : http://upeks.co.id/smart-city/retribusi-sampah-harus-ada-pemetaan.html

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s