Bantuan Teknis Perencanaan Pengelolaan Persampahan

Bantuan Teknis Perencanaan Pengelolaan Persampahan

bantek

download link Bantuan Teknis 2017

Iklan

PERANGI SAMPAH ! JADIKAN KONSEP 3 R (Reduce,Reuse ,Recycling)SEBAGAI KAMPANYE NASIONAL

Disadari atau tidak, kita sebagai manusia (anak-anak hingga dewasa) tentunya memiliki aktifitas, baik itu di rumah, sekolah maupun di tempat kerja.
Akibat aktifitas tersebut seringkali kitak tidak menyadari bahwa setiap hari kita menghasilkan sampah. Dan dari penelitian terbukti bahwa manusia yang tinggal diperkotaan menghasilkan sampah lebih banyak daripada manusia yang tinggal di perdesaan.

Hal ini diperkuat dengan adanya fakta bahwa saat ini hampir semua Pemerintah kota besar di Indonesia sedang mengalami kesulitan dalam pengelolaan sampah yang dihasilkan oleh warga kotanya.

Sebagai contoh dapat dibayangkan produksi sampah yang dihasilkan oleh dua kota besar di Indonesia yaitu Jakarta dan Bandung. Setiap hari Jakarta menghasilkan sampah (rumah tangga dan industri) sebanyak 25.687 meter kubik. Apabila diasumsikan tinggi timbulan sampah setinggi 4 – 5 m maka jumlah tersebut ekuivalen dengan kebutuhan luasan lahan 5.000 m2 hingga 6.500 m2 untuk menampungnya. Sedangkan kota Bandung, memproduksi sampah sebanyak 7.500 m kubik,sehingga dibutuhan luasan lahan 1.500 m2 hingga 1.900 m2 untuk menampungnya. Dengan gambaran ini maka patutlah kita bertanya kepada diri kita masing-masing : relakah kita menjadikan lahan terbuka yang semakin langka di sekitar lingkungan tinggal kita, hanya untuk menimbun sampah? Lalu dimana anak cucu kita nanti akan bermain?

Masalah sampah ini jelas memusingkan para pejabat yang bertanggung jawab untuk mengatasi dan mengelolanya. Pemerintah Jakarta telah membangun berbagai fasilitas untuk mengurangi beban tekanan yang timbul akibat pengelolaan masalah sampah, misalnya dengan membangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Bantar Gebang, Pengolahan antara di Cakung sampai membangun fasilitas pengolahan yang modern di Bojong yang semuanya akhirnya bermasalah. Sedangkan Pemerintah kota Bandung juga mengalami hal yang serupa dengan fasilitas TPA nya yaitu di Leuwigajah, Cimahi yang ditutup karena longsor; di Pasir Impun; Jelekong dan Cicabe yang tidak dapat dipakai lagi karena warga menolak perpanjangan kontraknya. Akibatnya bisa diduga, kota Bandung menjadi lautan sampah. Masyarakatpun menjerit sambil menutup hidung. Namun sebagai warga kota, bijakkah kita bila menimpakan tanggung jawab pengelolaan sampah ini hanya kepundak Pemerintah? Tentu saja tidak. Karena itu mari kita lihat upaya-upaya yang dapat dilakukan bersama antara masyarakat dan Pemerintah.

Sampai saat ini paradigma yang dipakai oleh pemerintah dalam hal pengelolaan sampah, umumnya masih sangat konvensional/kuno yaitu : kumpul; angkut dan buang. Paradigma ini dapat terimplementasikan dalam teknologi konvensional dalam pengendalian sampah, yang dikenal denganSanitary Landfill. Teknis sanitary landfill yaitu digali lubang luas sedalam kurang lebih 15-20 meter, dan kemudian dilapisi geoplastic agar sampah tidak merembes kedalam tanah dan menyebar kebagian lain, serta dibagian bawahnya diberi saluran air agar cairan yang timbul dari sampah bisa dikendalikan. Sampah kemudian dimasukan kedalam lubang setinggi 1,5-2 meter kemudian dilapisi tanah dengan ketinggian yang sama. Demikian seterusnya berlapis dan selang seling antara tanah dan sampah hingga mencapai ketinggian tertentu. Selanjutnya jika ketinggian telah mencapai tinggi yang optimum (sekitar 15 meter) maka daerah tersebut dibiarkan selama beberapa tahun hingga mencapai suatu waktu yang aman sehingga permukaan lahan tersebut dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain. Dalam kasus kota Jakarta dan Bandung, TPA yang dikelola Pemerintah tidak menggunakan sistem ini, namun timbulan sampah dibiarkan terbuka, sehingga menimbulkan berbagai masalah bagi masyarakat yang tinggal disekitar TPA tersebut.

Metode landfill maupun TPA membawa konsekuensi akan kebutuhan lahan penampungan yang makin meluas, yang tidak mungkin diakomodasikan oleh lahan perkotaan yang makin sempit dan mahal. Oleh karena itu Pengelolaan sampah dengan metode : kumpul, angkut dan buang seperti ini perlu diimbangi dengan metode lain yang terpadu, efektif dan berdaya guna agar daya dukung pemanfaatan lahan diperkotaan dapat meningkat kembali baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Dalam hal pengelolaan sampah maka Departemen Pekerjaan Umum sebagai lembaga instansi teknis, dengan tanggung jawab utamanya sebagai penyedia prasana dan sarana umum di perkotaan dan perdesaan telah melihat adanya kebutuhan metode-metode baru untuk mencari solusi atas masalah pengelolaan sampah ini. Karena itu sudah sejak bertahun-tahun yang lalu departemen ini telah memprakarsaisebuah gagasan pengelolaan sampah yang dikenal dengan KONSEP 3 R, yaitu REDUCE (mengurangi volume), REUSE (menggunakan kembali) dan RECYCLE (mendaur ulang). Konsep 3 R ini tidak dimaksudkan untuk merubah secara total metode konvensional yang telah dilakukan oleh Pemerintah, namun bersifat melengkapi atau menyempurnakannya sehingga diperoleh hasil yang optimal. Dengan kombinasi konsep 3 R ini maka paradigma pengelolaan sampah dapat berkembang menjadi : 1) minimalkan; 2)kumpulkan; 3) pilah-pilah; 4) olah; 5) angkut dan buang sisanya. Langkah 1),3) dan4) merupakan implementasi dari konsep 3 R , sedangkan langkah 2) dan 5)merupakan implementasi dari konsep lama.

Secara ringkas ke 5 langkah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Langkah 1) minimalkan (reduce). Pada tahap inilah peran serta masyarakatperlu ditingkatkan karena dari sinilah produksi sampah dimulai. Masyarakat perlu dimotivasi untuk meminimalkan sampah dengan cara mengkonsumsi produk-produk yang ramah lingkungan, kemasan isi ulang atau pemakaian perabot yang bukan sekali buang, membawa tas belanjaan dari rumah dan tindakan-tindakan kecil lain namun dalam jangka panjang dapat memberi manfaat nyata. Sedangkan pihak penjual/pengusaha pasar swalayan atau mall dapat dimotivasi untuk membuat kemasan belanja dari bahan organik atau daur ulang, dan sebagai insentif pemerintah dapat memberikan potongan pajak.Langkah 2) kumpulkan dan dibarengi dengan langkah 3) pilah-pilah. Masyarakat perlu diberi penyuluhan untuk tertib dalam mewadahi sampahnya dalam dua wadah yang berbeda antara sampah organik dan non organik. Pemerintah bisa memfasilitasinya dengan penjualan wadah-wadah sampah murah yang kualitas konstruksinya memenuhi standar. Selanjutnya masyarakat dapat mengumpulkan sampah dirumahnya sendiri atau dikumpulkan ke TPS kecil terdekat untuk diolah lebih lanjut.

Langkah 4) Olah (Reuse dan Recycling). Pemerintah dalam tindakan ini harus memberi penyuluhan tentang beberapa jenis cara pengolahan sampah tepat guna, yaitu mudah dan murah. Pengolahan sampah organik menjadi kompos dengan skala kecil hingga menengah dapat diperkenalkan melalui perkumpulan PKK maupun arisan yang umumnya ada di tiap lingkungan permukiman. Untuk sampah non organik seperti plastik, gelas, karton, kertas, kaleng, dapat dikumpulkan kemudian didaur ulang menjadi benda-benda lain yang bermanfaat oleh penduduk setempat atau dikirim ke pabrik pengolahan atau ke pabrik asal/produsen untuk digunakan kembali. Pemerintah perlu memfasilitasi terbentuknya organisasi atau perorangan yang bertindak sebagai pengumpul (asosiasi pemulung, misalnya) disertai dengan fasilitas penunjangnya.

Sebagai contoh kasus, di negara-negara maju seperti di Amerika Serikat kampanye untuk menyadarkan masyarakat agar terlibat secara aktif dalam pengelolaan sampah, dilakukan secara kontinyu melalui berbagai media, yaitu sekolahan, televisi dan koran-koran. Dengan langkah ini maka tidak mengherankan jika masalah pengelolaan sampah telah menjadi bagian kesadaran yang wajib dimiliki setiap warga negaranya. Tindakan kampanye tersebut ditindak lanjuti oleh Pemerintah setempat dengan langkah kongkrit yaitu menempatkan unit-unit mobil pengumpulan sampah recycling diberbagai permukiman dan pusat-pusat perbelanjaan seperti supermarket dan mall.
Unit-unit mobil pengumpulan sampah recycling tersebut dilengkapi dengan alat pemroses sampah kemasan kaleng dan sampah kemasan plastik, sedangkan wadah-wadah atau kemasan yang dapat dipakai ulang akan dikumpulkan sesuai dengan merknya masing masing. Selanjutnya sampah ini kemudian dikirimkan ke pabrik asalnya untuk digunakan kembali (re-use).

Dan untuk menjamin agar sistem ini dapat berkelanjutan maka pemerintah menerapkan sistem insentif kepada dua pihak. Pihak pertama yaitu setiap orang yang menyerahkan sampah ke unit mobil tersebut diberi imbalan (walaupun nilainya kecil sekedar pengganti transport atau 1 cup es krim) sesuai dengan jumlah sampahnya. Biasanya orang tua sering menugaskan anaknya untuk melakukan tugas ini sehingga mereka mendapatkan tambahan uang jajan. Pihak kedua yaitu perseorangan yang mau menjadi pengelola diberikan kemudahan berupa kredit lunak untuk pembelian unit-unit mobil tersebut, bahkan pada beberapa tempat pemerintah lokal memberikannya secara cuma-cuma.

Implementasi dari langkah pengolahan (Reuse dan Recycling) berbasis masyarakat ini terbukti efektif seperti contoh yang telah dilakukan dibeberapa tempat di Jakarta, Tangerang, dan Surabaya. Di Jakarta, contoh sukses ada di Banjarsari, kelurahan Cilandak, Jakarta Selatan yang sudah meraih penghargaan dari UNDP. Berdekatan dengan Jakarta, kota Tangerang juga memiliki kawasan percontohan yaitu di Kompleks Perumahan Mustika Tiga Raksa sedangkan untuk kota Surabaya ada di kelurahan Jambangan . Hasil nyata yang diperlihatkan 3 tempat percontohan tersebut cukup berarti, yaitu sampah yang mampu diolah sekitar 60% , sehingga sisa yang dibuang ke TPA tinggal 40 % saja. Dengan demikian usia daya tampung TPA dapat diperpanjang.

Langkah 5) Angkut dan buang sisanya. Dalam keseluruhan proses pengelolaan sampah, meskipun 4 langkah sebelumnya telah ditempuh, namun tetap tidak dapat dihindarkan adanya sisa-sisa sampah yaitu sekitar 40 % yang harus ditampung di TPA. Pada tahap akhir inilah, tanggung jawab pengolahan sampah ada pada pemerintah sepenuhnya karena pada tahap ini diperlukan teknologi canggih.

Sebagai contoh Negara yang berhasil dalam pengolahan sampah dengan teknologi canggih adalah Rusia. Russia dinilai sebagai salah satu negara yang berhasil mengelola sampah untuk diproses menjadi berbagai keperluan. Teknologinya merupakan kombinasi dari teknologi mekanis, kimia dan teknologi radio-isotop. Russia berhasil mengolah sampah menjadi bahan-bahan yang bermanfaat hingga mencapai angka diatas 95% dari sampah yang masuk ke mesin pengolah, tentunya ini merupakan prestasi yang luar biasa.

Hingga saat ini di Indonesia beban tanggung-jawab pengelolaan sampah masih harus dipikul oleh Pemerintah Daerah sendiri, dan masyarakat belum terlibat secara langsung dalam siklus pengendalian sampah. Oleh karena itu kombinasi antara penggunaan teknologi modern dan meningkatkan kesadaran masyarakat adalah kunci keberhasilan pengendalian sampah di Indonesia khususnya di kota-kota besar seperti kota Jakarta dan Bandung yang kepadatan penduduknya sudah mencapai titik yang mengkhawatirkan.

Dengan ulasan tentang konsep 3 R dan contoh-contoh kegagalan serta keberhasilan yang telah dipaparkan diatas, dalam rangka untuk menjadikan kota-kota besar di Indonesia sebagai kota yang tetap layak huni pada masa akan datang maka menjadikan KONSEP 3 R ( REDUCE, REUSE, RECYCLING)sebagai kampanye Nasional mutlak diperlukan.

Departemen PU. sebagai penggagas awal dari KONSEP 3 R ini tentu saja tidak dapat bertindak sendirian namun dapat bertindak sebagai koordinator untuk mensinergikan sektor-sektor lain dalam rangka mensukseskan kampanye ini. Berikut ini adalah indikasi rencana tindak yang dapat dilaksanakan dengan melibatkan sektor lain.

  • Merancang materi/substansi kampanye konsep 3 R, berbasis multi media (audio & visual) bekerja sama dengan Meneg-kominfo maupun Meneg-KLH.

  • Mensosialisasikan dan mendistribusikan materi/substansi konsep 3 R bekerja sama dengan Meneg-kominfo dan Meneg-Pemberdayaan Perempuan.

  • Melaksanakan penyuluhan ke titik-titik penghasil sampah, baik rumah tangga maupun industri serta pasar dan pertokoan. Kegiatan ini dapat bekerjasama dengan Meneg-kominfo dan Meneg-Pemberdayaan Perempuan.

  • Melaksanakan penyuluhan ke sekolah-sekolah bekerjasama dengan Meneg-kominfo dan Dep.Pendidikan Nasional.

  • Memberikan bantuan fisik berupa fasilitas pewadahan dan tempat pengolahan skala kecil/ rumah tangga sebagai percontohan.

  • Menerbitkan dan menyebarluaskan NSPM tentang teknologi pengolahan sampah tepat guna untuk masyarakat. Kegiatan ini dapat bekerjasama dengan Meneg-KLH dan Meneg-Riset dan teknologi.

  • Menerbitkan NSPM tentang teknologi pengolahan sampah teknologi tinggi untuk kalangan industri maupun Pemerintah Daerah. Kegiatan ini dapat bekerjasama dengan Meneg-KLH dan Meneg-Riset dan teknologi.

  • Membuat rancangan pola-pola insentif, seperti pengurangan kewajiban pajak bagi pihak-pihak industri yang berhasil mengolah sampahnya secara mandiri. Kegiatan ini dapat bekerjasama dengan Meneg-KLH; Meneg-Riset dan teknologi serta Dep.Keuangan cq. Dinas pajak.

  • Membuat rancangan pola-pola disinsentif, yang dapat berupa denda atau penyegelan tempat usaha bagi pihak yang melanggar ketentuan persampahan. Kegiatan ini dapat bekerjasama dengan Meneg-KLH.

  • Memfasilitasi terbentuknya badan-badan kerjasama antar daerah dalam bidang pengelolaan sampah.

  • Memfasilitasi terbentuknya forum-forum dialog masalah persampahan.

Dengan adanya rencana tindak konkrit yang dapat dilaksanakan secara bertahap ini, maka diharapkan terjadi peningkatan signifikan atas kualitas pengelolaan sampah di kawasan perkotaan di Seluruh Indonesia pada masa yang akan datang.( Pustra, KK, 040706)

sumber : http://www.pu.go.id/isustrategis/view/4

Profil Persampahan Kota Banjarmasin

banjarmasin

link download : Profil Persampahan Kota Banjarmasin

GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS KOTA BANJARMASIN

Letak : 114°31’40” – 114°39’55” Bujur Timur
3°16’46” – 3°22’54” Lintang Selatan
Luas Wilayah : 9.846 Ha
Batas Wilayah Administrasi
Utara : Kabupaten Barito Kuala
Timur : Kabupaten Banjar
Selatan : Kabupaten Banjar
Barat : Kabupaten Barito Kuala
Jumlah Kecamatan : 5 Kecamatan
– Kecamatan Banjarmasin Selatan
– Kecamatan Banjarmasin Timur
– Kecamatan Banjarmasin Barat
– Kecamatan Banjarmasin Tengah
– Kecamatan Banjarmasin Utara
Jumlah Kelurahan/Desa : 52 Kelurahan
Jumlah Penduduk : 666.223 jiwa (Banjarmasin Dalam Angka 2015)

KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN SAAT INI

Jumlah Timbulan Sampah : 745.303 m3 ≈ ± 2042 m3/hari (2015)
Sampah terangkut : 511.054 m3 ≈ ± 1400 m3/hari (2015) (69%)
Rata rata perhari yang diangkut : 1200-1560 m3/hari atau 400-500 ton/hari
Tabel 1. Rekapitulasi Volume Sampah yang Diangkut ke TPA pada Tahun 2015
No. Bulan Volume Sampah yang Diangkut Ke TPA (m3)
1 Januari 39.359
2 Pebruari 36.992
3 Maret 40.711
4 April 38.789
5 Mei 41.791
6 Juni 45.197
7 Juli 41.138
8 Agustus 41.101
9 September 47.020
10 Oktober 42.170
11 Nopember 48.270
12 Desember 48.516
Jumlah 511.054

 

Perda Pengelolaan Persampahan : Peraturan Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Persampahan / Kebersihan Dan Pertamanan

Anggaran Pengelolaan Sampah
Pagu Belanja Langsung DKP 56.088.992.000 (2016)
Pagu Belanja Langsung Pemko 865.629.044.420 (2016)

Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
• Kendaraan/Alat Angkut

1 Dump truck : 25 unit
2 Armroll : 29 unit
3 Roda 3 : 23 unit
4 Pick up : 15 unit

Tabel 4. Alat Berat untuk Operasional Pengelolaan Sampah
No Alat Berat Unit
1 Buldozer (2012) 1
2 Loader (2003) 1
3 Excavator 4

• TPS

1 Banjarmasin Utara 16
2 Banjarmasin Selatan 18
3 Banjarmasin Tengah 38
4 Banjarmasin Timur 26
5 Banjarmasin Barat 49
Jumlah 147
• TPST
Pengelolaan TPST skala kota meliputi:
1. Pengolahan sampah organik (kompos)
2. Pengolahan non organik (pilah plastik, kertas, metal)
3. Residu masuk incinerator abu dibuang ke TPA sendiri atau
4. Residu ke SPA dibuang ke TPA regional (Martapura/ Banjarbaru)
TPST3R Tahun
1 Kelurahan Sungai Andai Komp. Kayu Bulan 2011 – Kementerian PUPR
2 Kelurahan Surgi Mufti Jl.Mesjid jami 2012 – Kementerian PUPR
3 Kelurahan Surgi mufti Jl. Sultan adam (taekwondo) 2013 – Kementerian PUPR
4 Kelurahan Pemurus Dalam Komp. Permata Regency 2015 – Kementerian PUPR
5 Kelurahan Kampung Gadang
Jl. AES. Nasution 2015 – Kementerian PUPR
6 Kelurahan Basirih Selatan Komp. Warga Indah VII 2015 – Kementerian PUPR
7 Rumah kompos – TPA Basirih 2008 – APBD
8 Rumah cacah (Pasar Antasari) 2008 – APBD
9 Kelurahan Sungai Lulut Gg.SMPN 22 2008 – APBD
10 Simpang Jagung Kelurahan Kuin Cerucuk Jl.PM.Noor 2008 – APBD
11 Cemara raya Kelurahan Sungai miai 2008 – APBD
12 Kelurahan Alalak Utara Jl.HKSN 2015 – APBD

• TPA Basirih
Lokasi : Secara administatif TPA Basirih terletak di Jalan Gubernur Soebardjo, Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin
Kondisi Lingkungan TPA : dataran rawa, berair tanah tinggi, terpengaruh pasang surut dan ditutupi tanah humus
Luas Total TPA : 39,5 Ha
Luas Zona Landfill : 19,5 Ha
Tahun Operasi : sejak tahun 2000 (perencanaan pembangunan TPA pada tahun 1997 dengan bantuan Bank Dunia)
Teknik Operasional : controlled landfill
Kondisi saat ini : – Mampu menampung sampah 2.340.000 m3 atau hingga tahun 2016 (perencanaan)
– Masih tersisa lahan sekitar 4.5 Ha yang belum terisi sampah
– 4.98 Ha lahan yang mengalami penyusutan sampah, sehingga masih ada 9.48 Ha lahan yang dapat diisi sampah.

 

kredit : Pradita Cancerita

Profil Persampahan Kota Bandung

bandung

link download : Profil Sampah Bandung

GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS KOTA BANDUNG

 

Letak                                      : 107o36’ Bujur Timur dan 6o55’ Lintang Selatan

Luas Wilayah                          : 16.729,650 Ha

Batas Wilayah Administrasi

Utara               : Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat

Timur              : Kabupaten Bandung

Selatan           : Kabupaten Bandung

Barat               : Kota Cimahi

Jumlah Kecamatan                 : 30 Kecamatan

Jumlah Kelurahan/Desa       : 151 Kelurahan

Jumlah Penduduk                  : 2.470.802 jiwa (2014)

 

KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN SAAT INI

 

Jumlah Timbulan Sampah                        : …………………………………………

Jumlah Sampah Terangkut ke TPA         : 1100 ton/hari (2015)

Luas Cakupan Pelayanan                         : ± 90% luas area Kota Bandung

Dibagi menjadi 4 wilayah operasional kerja: Bandung Barat (7 Kecamatan), Bandung Timur (10 Kecamatan), Bandung Utara (7 Kecamatan), dan Bandung Selatan (6 Kecamatan)

Gambar 1. Peta Pembagian Wilayah Pelayanan Penanganan Sampah Kota Bandung

 

Perda Pengelolaan Persampahan            :

– Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3)

– Peraturan Daerah No. 02/PD/1985 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung jo. Peraturan Daerah No. 15 Tahun 1993 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung

– Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagaimana telah diubah menjadi Perda No.11 Tahun 2005

– Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bandung

– Peraturan Walikota Nomor 101 Tahun 2006 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PD. Kebersihan

  • Peraturan Walikota No. 316 Tahun 2013 Tentang Tarif jasa Pengelolaan Sampah

 

Lembaga Pengelola                                  :

Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung

  • Sumber Daya Manusia

 

Anggaran Pengelolaan Sampah               : Rp 120.000.000.000 (berasal dari jasa pelayanan pengelolaan sampah (retribusi) dan APBD Kota Bandung (Subsidi dan Pelayanan Publik) (2015)

Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

  • Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah

 

Total : 119 unit (rata-rata yang jalan 105 unit/hari)

  1. Mobil Kecil (12 unit)
  2. Mobil Patroli (1 unit)
  3. Mobil Sapu (10 unit)
  4. Motor Sampah (50 unit)
  5. Sepeda Patroli untuk di lokasi car free day (1 unit)
  6. Tong Komposter (82 unit) dan Tempat Sampah Terpilah (± 742 unit)
  7. Mesin Pencacah Sampah Organik (11 unit)
  8. SPA (2 lokasi), berlokasi di TPS Tegallega dan TPS Pasar Induk Gedebage
  9. TPA Sarimukti (1 lokasi)
  10. TPS (160 lokasi; 10 TPS 3R, 1 lokasi Pengomposan di eks. TPA Jelekong)
  11. Kontainer 6 m3 dan 10 m3 (170 unit)

 

  • TPS 3R

 

  • Jumlah : 10 Lokasi
  • TPS Pasar Induk Gedebage
  • TPS Ciroyom
  • TPS Tegallega
  • TPS Indramayu
  • TPS Ciwastra
  • TPS Astana Anyar
  • TD Subang
  • TPS Sekelimus
  • TD Nyengseret
  • TPA Jelekong

 

APBN    : 3 lokasi

  • Lokasi : Perumahan Griya Cempaka Arum, Kec. Gedebage

Tahun         :      2008

Anggaran   : Rp 384.723.000

  • Lokasi : Perumahan Kel. Antapani Kidul, Kec. Antapani

Tahun         :      2009

Anggaran   : Rp 370.000.000

  • Lokasi : Kota Bandung

Tahun         :         2013

Anggaran   : Rp 450.000.000

 

 

Tabel 2. Data Sampah Terpilah dan Hasil Pengomposan di TPS di Kota Bandung

No Lokasi Sampah Terpilah Hasil
1 TPS Subang 292 m3 atau ± 87,60 ton (Sampah Organik) 172 m3 atau ± 18,40 ton (Kompos)
2 TPS Gedebage 148 m3 atau ± 44,40 ton (Sampah Organik) 219 m3 atau ± 23,43 ton (Kompos)
3 TPS Kobana 223,4 m3 atau ± 67,02 ton (Sampah Organik) 2.864,5 m3 atau ± 859,35 ton (Sampah Hasil Cacahan)

80 m3 atau ± 8,56 ton (Kompos)

4 TPS Ciroyom 1345 m3 atau ± 403,50 ton (Sampah Organik)

36 m3 atau ± 10,80 ton (Sampah Anorganik)

271 m3 atau ± 81,30 ton (Sampah Hasil Cacahan)

402 m3 atau ± 43,01 ton (Kompos)

5 TPS Tegallega 9.286 m3 atau ± 2.785,80 ton (Sampah Organik)

3.581 m3 atau ± 1.074,30 ton (Sampah Anorganik)

393 m3 atau ± 117,90 ton (Sampah Hasil Cacahan)

2.192 m3 atau ± 234,54 ton (Kompos)

Sumber : Laporan Kinerja Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Tahun 2014

 

Skala TPS

  • TPS Sekalimus (Kapasitas 1000 kg/hari)
  • TPST Kebaktian (Kapasitas 250-500 kg/hari)
  • TPS Bandung Trade Mall (Kapasitas 250 kg/hari)

Skala RT/RW

  • Cibangkong RW 08 (Kapasitas ± 20 kg/hari)
  • Cibangkong RW 11 (Kapasitas 250 kg/hari)
  • Mustika Hegar Ciwastra (Kapasitas 75 kg/hari)
  • Cipadung RW 2 dan RW 12 (Kapasitas 250 kg/hari)
  • Babakan Surabaya (Kapasitas ± 100 kg/hari)
  • RW 05 Nyengseret (Kapasitas ± 20 kg/hari)

 

  • TPA Regional Sarimukti

Dinas Pengelola                   :  Badan Pengelola Sampah Regional (BPSR) Provinsi Jawa Barat

Jarak TPA ke Pusat Kota    :  ± 45 km

Luas Total TPA                    :  25,20 Ha

Luas Zona Landfill                : Zona 1 – 3,75 Ha (sudah ditutup), Zona 2 – 2,75 Ha, Zona 3 – 4 Ha, Zona 4 – 5 Ha

Cakupan Pelayanan               :    Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat

Jumlah Sampah yang ke TPA : 1100 ton/hari (2015)

Tahun Operasi                     :  Sejak tahun 2006

Teknik Operasional              :  Controlled Landfill

Dana Pembangunan

  • 2011 :  Rp 17.795.524.000 (APBN)  Rp   2.000.000.000 (APBD)
  • 2012 :  Rp   461.443.000 (APBN)

Pembangunan TPA

  • Tahun 2006 :  –        pembuatan pipa ventilasi TPA Sarimukti
  • Tahun 2008 :  –        pembuatan saluran drainase

–        pembangunan bangunan komposting

–        pembuatan keermer

–        pembangunan IPL

–        pembangunan tanggul

  • Tahun 2011 :  – pekerjaan tanggul zona 4

– perbaikan drainase bagian bawah TPA

  • Tahun 2012 :  – pembuatan tanggul timur dan barat dari kolam pengumpul
  • pembangunan tangga dan jembatan menuju manhole
  • pekerjaan plesteran aci untuk kolam yang dibangun pada 2011 dengan ketinggian plesteran 3 m

Partisipasi Masyarakat/Swasta

  • Gerakan Pungut Sampah

Kegiatan ini dilaksanakan setiap Hari Senin, Rabu, dan Jumat, 30 menit sebelum bekerja.

 

  • Bantuan Penyapuan Jalan
  • Bantuan Penyapuan dari Paguyuban Pengusaha Bandung Juara (PPBJ)
  • Bantuan Penyapuan dari Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jawa Barat
  • Bantuan Penyapuan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (Bank BJB)
  • Bantuan Prasarana dan Sarana dari Pihak Ketiga
  • Bantuan Kendaraan dari PT. Batununggal Perkasa
  • Bantuan Kendaraan dari PT. Bandung Arta Mas/ Istana Group

kredit : Dita Cancerita

 

 

 

Kantong Plastik Berbayar Dicoba

Kota-kota Lain Diminta Kurangi Sampah Plastik

JAKARTA, KOMPAS — Rencana uji coba kantong plastik berbayar di ritel-ritel modern tak menutup pintu bagi kota-kota lain yang belum sempat bergabung untuk berpartisipasi. Program yang bertujuan mengurangi sampah plastik ini diharapkan menjadi bagian dari gerakan sosial masyarakat untuk mengubah perilaku boros plastik.

Guru dan pelajar  SMP Negeri 4 Surabaya mengampanyekan bahaya penggunaan tas keresek bagi lingkungan   kepada  warga yang melintas di Jalan Darmo, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (22/2/2015). Mereka kemudian mengganti tas keresek yang dibawa warga dengan tas kain sehingga dapat dipakai berulang kali. Penelitian menunjukkan, tas keresek dan sampah plastik butuh ratusan  tahun untuk terurai.
KOMPAS/HERPIN DEWANTO PUTROGuru dan pelajar SMP Negeri 4 Surabaya mengampanyekan bahaya penggunaan tas keresek bagi lingkungan kepada warga yang melintas di Jalan Darmo, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (22/2/2015). Mereka kemudian mengganti tas keresek yang dibawa warga dengan tas kain sehingga dapat dipakai berulang kali. Penelitian menunjukkan, tas keresek dan sampah plastik butuh ratusan tahun untuk terurai.

Selama ini, kantong plastik dari peritel umumnya hanya dipakai sekali. Setelah itu berakhir di tempat sampah hingga membebani tempat pembuangan akhir sampah. Sifat plastik yang sulit terurai membuat TPA terus haus lahan dan menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan lingkungan.

“Dukungan kota-kota lain pasti sangat diperlukan. Nantinya ini berlaku nasional,” kata Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) R Sudirman, Jumat (22/1) di Jakarta.

content

Hingga kini sudah 22 kota yang menyatakan dukungan kepada program ini. Para wali kota dan perwakilan pemerintah kota ini diundang KLHK untuk menjadi daerah uji coba penerapan kantong plastik berbayar.

Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal mengatakan, pihaknya mendukung kegiatan pembatasan sampah plastik yang dimulai dari mal dan supermarket. “Kami akan bentuk tim khusus untuk percepatan kegiatan pembatasan kantong plastik di Banda Aceh,” katanya.

Memperingati  Hari Bebas Tas Keresek Sedunia, Aktivis Nol Sampah mengajak pengunjung menukarkan tas plastik dengan tas kain di Royal Plaza, Surabaya, Kamis (3/7/2014). Dalam aksi tersebut mereka mengajak masyarakat untuk tidak lagi menggunakan tas plastik karena plastik sulit terurai sehingga merusak lingkungan. Bulan depan pemerintah memulai program pembatasan kantong plastik di sejumlah kota/kabupaten di Indonesia.
KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTAMemperingati Hari Bebas Tas Keresek Sedunia, Aktivis Nol Sampah mengajak pengunjung menukarkan tas plastik dengan tas kain di Royal Plaza, Surabaya, Kamis (3/7/2014). Dalam aksi tersebut mereka mengajak masyarakat untuk tidak lagi menggunakan tas plastik karena plastik sulit terurai sehingga merusak lingkungan. Bulan depan pemerintah memulai program pembatasan kantong plastik di sejumlah kota/kabupaten di Indonesia.

Menurut dia, di Aceh sudah terbentuk Komunitas Hijau yang melakukan aksi bersih-bersih di kota tersebut. Komunitas itu melakukan pertemuan sebulan sekali dengan pemerintah daerah. Dari kegiatan itu Illiza menyadari pentingnya pelestarian lingkungan, termasuk pembatasan plastik.

Program yang akan dimulai 21 Februari 2016, bertepatan dengan Hari Peduli Sampah Nasional, ini akan dilaksanakan hingga 5 Juni 2016. Setelah uji coba selesai, program dievaluasi pada tiap-tiap kota untuk mencari bentuk sistem di tingkat nasional.

Sudirman mengatakan, pihaknya mengusulkan pelanggan ritel yang masih menghendaki kantong plastik dipungut Rp 500 per keresek. Namun, pungutan ini dinilai terlalu murah dan tak efektif mengubah perilaku konsumen yang selama ini dimanja peritel dengan kantong plastik gratis.

Terkait penggunaan dana Rp 500 ini, pihaknya memiliki pandangan Rp 200 dikembalikan kepada konsumen yang mengembalikan kantong plastik ke ritel dan Rp 300 digunakan peritel untuk kegiatan lingkungan bersama pemerintah daerah atau dikelola Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik yang sejak 10 tahun lalu mengadvokasi isu sampah.

sumber : http://print.kompas.com/baca/2016/01/22/Kota-kota-Lain-Diminta-Kurangi-Sampah-Plastik