Atasi Masalah Sampah, Pemda Ciamis Gandeng Komunitas Motor

Atasi Masalah Sampah, Pemda Gandeng Komunitas Motor

Sosialisasi Pengelolaan Sampah/NURHANDOKO/PR
Puluhan anggota komunitas sepeda motor Ciamis mengikuti sosialisasi pengelolaan sampah yang digelar, Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Tata Ruang (DCKKTR) Ciamis, Rabu 7 Desember 2016. Puluhan komunitas sepedamotor digandeng untuk aktif menangani persoalan sampah.

CIAMIS,(PR).- Dinas Cipta Karya Kebersihan dan tata Ruang (DCKKTR) Kabuaten Ciamis menggandeng puluhan komunitas klub sepeda motor, mengatasi persoalan sampah perkotaan. Selain bertanggungjawab atas kebersihan lingkungan tempat kumpul, mereka juga bakal dilibatkan penangan sampah di lokasi lain.

“Kami sengaja merangkul mereka untuk ikut terlibat langsung menangani sampah. Salah satu alasannya, sebenarnya mereka juga peduli terhadap kebersihan tempat kumpul. Hanya ke depannya memang perlu lebih diarahkan, sehingga nantinya muncul kesadaran sendiri untuk menjaga kebersihan lingkungan,” tutur Kepla Bidang Kebersihan dan pertamanan, DCKKTR Ciamis, Tonton Guntari, Rabu 7 Desember 2016.

Dia mengemukakan itu usai memberikan wawasan pengelolaan sampah bagi puluhan anggota yang berasal dari 30 komunitas sepeda motor Ciamis. Tonton mengatakan persoalan sampah, bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah, akan tetapi juga seluruh elemen masyarakat.

Hasil ngobrol bersama, lanjutnya, ada kesepakatan bersama seluruh komunitas untuk bertanggungjawab terhadap kebersihan tempat kumpul. Selain membersihkan sampah yang berserakan, mereka juga menyatakan kesiapannya terlibat dalam upaya kebersihan lingkungan.

Selain memberikan bekal pengetahuan serta pemahaman penanganan sampah yang dilakukan di kantor DCKKTR, puluhan anggota komunitas sepedamotor tersebut juga dibawa langsung ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Handapherang, Kecamatan Cijeungjing. Hal tersebut sekaligus mengenalkan secara langsung penanganan sampah di tempat tersebut.

Sementara itu, Agus Dudung dan Iman, yang tergabung dalam Klub Jupiter Ciamis, menyambut baik gagasan DCKKTR. Selama ini, dia bersama anggota lainnya mengaku juga selalu membersihkan sampah di lingkungan tempat kumpul.

“Kami mendukung gagasan tersebut. Selama ini kami juga rutin membersihkan lokasi sebelum meninggalkan tempat kumpul,” tutur Agus.***

sumber : http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2016/12/07/atasi-masalah-sampah-pemda-gandeng-komunitas-motor-387185

Iklan

PERANGI SAMPAH ! JADIKAN KONSEP 3 R (Reduce,Reuse ,Recycling)SEBAGAI KAMPANYE NASIONAL

Disadari atau tidak, kita sebagai manusia (anak-anak hingga dewasa) tentunya memiliki aktifitas, baik itu di rumah, sekolah maupun di tempat kerja.
Akibat aktifitas tersebut seringkali kitak tidak menyadari bahwa setiap hari kita menghasilkan sampah. Dan dari penelitian terbukti bahwa manusia yang tinggal diperkotaan menghasilkan sampah lebih banyak daripada manusia yang tinggal di perdesaan.

Hal ini diperkuat dengan adanya fakta bahwa saat ini hampir semua Pemerintah kota besar di Indonesia sedang mengalami kesulitan dalam pengelolaan sampah yang dihasilkan oleh warga kotanya.

Sebagai contoh dapat dibayangkan produksi sampah yang dihasilkan oleh dua kota besar di Indonesia yaitu Jakarta dan Bandung. Setiap hari Jakarta menghasilkan sampah (rumah tangga dan industri) sebanyak 25.687 meter kubik. Apabila diasumsikan tinggi timbulan sampah setinggi 4 – 5 m maka jumlah tersebut ekuivalen dengan kebutuhan luasan lahan 5.000 m2 hingga 6.500 m2 untuk menampungnya. Sedangkan kota Bandung, memproduksi sampah sebanyak 7.500 m kubik,sehingga dibutuhan luasan lahan 1.500 m2 hingga 1.900 m2 untuk menampungnya. Dengan gambaran ini maka patutlah kita bertanya kepada diri kita masing-masing : relakah kita menjadikan lahan terbuka yang semakin langka di sekitar lingkungan tinggal kita, hanya untuk menimbun sampah? Lalu dimana anak cucu kita nanti akan bermain?

Masalah sampah ini jelas memusingkan para pejabat yang bertanggung jawab untuk mengatasi dan mengelolanya. Pemerintah Jakarta telah membangun berbagai fasilitas untuk mengurangi beban tekanan yang timbul akibat pengelolaan masalah sampah, misalnya dengan membangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Bantar Gebang, Pengolahan antara di Cakung sampai membangun fasilitas pengolahan yang modern di Bojong yang semuanya akhirnya bermasalah. Sedangkan Pemerintah kota Bandung juga mengalami hal yang serupa dengan fasilitas TPA nya yaitu di Leuwigajah, Cimahi yang ditutup karena longsor; di Pasir Impun; Jelekong dan Cicabe yang tidak dapat dipakai lagi karena warga menolak perpanjangan kontraknya. Akibatnya bisa diduga, kota Bandung menjadi lautan sampah. Masyarakatpun menjerit sambil menutup hidung. Namun sebagai warga kota, bijakkah kita bila menimpakan tanggung jawab pengelolaan sampah ini hanya kepundak Pemerintah? Tentu saja tidak. Karena itu mari kita lihat upaya-upaya yang dapat dilakukan bersama antara masyarakat dan Pemerintah.

Sampai saat ini paradigma yang dipakai oleh pemerintah dalam hal pengelolaan sampah, umumnya masih sangat konvensional/kuno yaitu : kumpul; angkut dan buang. Paradigma ini dapat terimplementasikan dalam teknologi konvensional dalam pengendalian sampah, yang dikenal denganSanitary Landfill. Teknis sanitary landfill yaitu digali lubang luas sedalam kurang lebih 15-20 meter, dan kemudian dilapisi geoplastic agar sampah tidak merembes kedalam tanah dan menyebar kebagian lain, serta dibagian bawahnya diberi saluran air agar cairan yang timbul dari sampah bisa dikendalikan. Sampah kemudian dimasukan kedalam lubang setinggi 1,5-2 meter kemudian dilapisi tanah dengan ketinggian yang sama. Demikian seterusnya berlapis dan selang seling antara tanah dan sampah hingga mencapai ketinggian tertentu. Selanjutnya jika ketinggian telah mencapai tinggi yang optimum (sekitar 15 meter) maka daerah tersebut dibiarkan selama beberapa tahun hingga mencapai suatu waktu yang aman sehingga permukaan lahan tersebut dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain. Dalam kasus kota Jakarta dan Bandung, TPA yang dikelola Pemerintah tidak menggunakan sistem ini, namun timbulan sampah dibiarkan terbuka, sehingga menimbulkan berbagai masalah bagi masyarakat yang tinggal disekitar TPA tersebut.

Metode landfill maupun TPA membawa konsekuensi akan kebutuhan lahan penampungan yang makin meluas, yang tidak mungkin diakomodasikan oleh lahan perkotaan yang makin sempit dan mahal. Oleh karena itu Pengelolaan sampah dengan metode : kumpul, angkut dan buang seperti ini perlu diimbangi dengan metode lain yang terpadu, efektif dan berdaya guna agar daya dukung pemanfaatan lahan diperkotaan dapat meningkat kembali baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Dalam hal pengelolaan sampah maka Departemen Pekerjaan Umum sebagai lembaga instansi teknis, dengan tanggung jawab utamanya sebagai penyedia prasana dan sarana umum di perkotaan dan perdesaan telah melihat adanya kebutuhan metode-metode baru untuk mencari solusi atas masalah pengelolaan sampah ini. Karena itu sudah sejak bertahun-tahun yang lalu departemen ini telah memprakarsaisebuah gagasan pengelolaan sampah yang dikenal dengan KONSEP 3 R, yaitu REDUCE (mengurangi volume), REUSE (menggunakan kembali) dan RECYCLE (mendaur ulang). Konsep 3 R ini tidak dimaksudkan untuk merubah secara total metode konvensional yang telah dilakukan oleh Pemerintah, namun bersifat melengkapi atau menyempurnakannya sehingga diperoleh hasil yang optimal. Dengan kombinasi konsep 3 R ini maka paradigma pengelolaan sampah dapat berkembang menjadi : 1) minimalkan; 2)kumpulkan; 3) pilah-pilah; 4) olah; 5) angkut dan buang sisanya. Langkah 1),3) dan4) merupakan implementasi dari konsep 3 R , sedangkan langkah 2) dan 5)merupakan implementasi dari konsep lama.

Secara ringkas ke 5 langkah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Langkah 1) minimalkan (reduce). Pada tahap inilah peran serta masyarakatperlu ditingkatkan karena dari sinilah produksi sampah dimulai. Masyarakat perlu dimotivasi untuk meminimalkan sampah dengan cara mengkonsumsi produk-produk yang ramah lingkungan, kemasan isi ulang atau pemakaian perabot yang bukan sekali buang, membawa tas belanjaan dari rumah dan tindakan-tindakan kecil lain namun dalam jangka panjang dapat memberi manfaat nyata. Sedangkan pihak penjual/pengusaha pasar swalayan atau mall dapat dimotivasi untuk membuat kemasan belanja dari bahan organik atau daur ulang, dan sebagai insentif pemerintah dapat memberikan potongan pajak.Langkah 2) kumpulkan dan dibarengi dengan langkah 3) pilah-pilah. Masyarakat perlu diberi penyuluhan untuk tertib dalam mewadahi sampahnya dalam dua wadah yang berbeda antara sampah organik dan non organik. Pemerintah bisa memfasilitasinya dengan penjualan wadah-wadah sampah murah yang kualitas konstruksinya memenuhi standar. Selanjutnya masyarakat dapat mengumpulkan sampah dirumahnya sendiri atau dikumpulkan ke TPS kecil terdekat untuk diolah lebih lanjut.

Langkah 4) Olah (Reuse dan Recycling). Pemerintah dalam tindakan ini harus memberi penyuluhan tentang beberapa jenis cara pengolahan sampah tepat guna, yaitu mudah dan murah. Pengolahan sampah organik menjadi kompos dengan skala kecil hingga menengah dapat diperkenalkan melalui perkumpulan PKK maupun arisan yang umumnya ada di tiap lingkungan permukiman. Untuk sampah non organik seperti plastik, gelas, karton, kertas, kaleng, dapat dikumpulkan kemudian didaur ulang menjadi benda-benda lain yang bermanfaat oleh penduduk setempat atau dikirim ke pabrik pengolahan atau ke pabrik asal/produsen untuk digunakan kembali. Pemerintah perlu memfasilitasi terbentuknya organisasi atau perorangan yang bertindak sebagai pengumpul (asosiasi pemulung, misalnya) disertai dengan fasilitas penunjangnya.

Sebagai contoh kasus, di negara-negara maju seperti di Amerika Serikat kampanye untuk menyadarkan masyarakat agar terlibat secara aktif dalam pengelolaan sampah, dilakukan secara kontinyu melalui berbagai media, yaitu sekolahan, televisi dan koran-koran. Dengan langkah ini maka tidak mengherankan jika masalah pengelolaan sampah telah menjadi bagian kesadaran yang wajib dimiliki setiap warga negaranya. Tindakan kampanye tersebut ditindak lanjuti oleh Pemerintah setempat dengan langkah kongkrit yaitu menempatkan unit-unit mobil pengumpulan sampah recycling diberbagai permukiman dan pusat-pusat perbelanjaan seperti supermarket dan mall.
Unit-unit mobil pengumpulan sampah recycling tersebut dilengkapi dengan alat pemroses sampah kemasan kaleng dan sampah kemasan plastik, sedangkan wadah-wadah atau kemasan yang dapat dipakai ulang akan dikumpulkan sesuai dengan merknya masing masing. Selanjutnya sampah ini kemudian dikirimkan ke pabrik asalnya untuk digunakan kembali (re-use).

Dan untuk menjamin agar sistem ini dapat berkelanjutan maka pemerintah menerapkan sistem insentif kepada dua pihak. Pihak pertama yaitu setiap orang yang menyerahkan sampah ke unit mobil tersebut diberi imbalan (walaupun nilainya kecil sekedar pengganti transport atau 1 cup es krim) sesuai dengan jumlah sampahnya. Biasanya orang tua sering menugaskan anaknya untuk melakukan tugas ini sehingga mereka mendapatkan tambahan uang jajan. Pihak kedua yaitu perseorangan yang mau menjadi pengelola diberikan kemudahan berupa kredit lunak untuk pembelian unit-unit mobil tersebut, bahkan pada beberapa tempat pemerintah lokal memberikannya secara cuma-cuma.

Implementasi dari langkah pengolahan (Reuse dan Recycling) berbasis masyarakat ini terbukti efektif seperti contoh yang telah dilakukan dibeberapa tempat di Jakarta, Tangerang, dan Surabaya. Di Jakarta, contoh sukses ada di Banjarsari, kelurahan Cilandak, Jakarta Selatan yang sudah meraih penghargaan dari UNDP. Berdekatan dengan Jakarta, kota Tangerang juga memiliki kawasan percontohan yaitu di Kompleks Perumahan Mustika Tiga Raksa sedangkan untuk kota Surabaya ada di kelurahan Jambangan . Hasil nyata yang diperlihatkan 3 tempat percontohan tersebut cukup berarti, yaitu sampah yang mampu diolah sekitar 60% , sehingga sisa yang dibuang ke TPA tinggal 40 % saja. Dengan demikian usia daya tampung TPA dapat diperpanjang.

Langkah 5) Angkut dan buang sisanya. Dalam keseluruhan proses pengelolaan sampah, meskipun 4 langkah sebelumnya telah ditempuh, namun tetap tidak dapat dihindarkan adanya sisa-sisa sampah yaitu sekitar 40 % yang harus ditampung di TPA. Pada tahap akhir inilah, tanggung jawab pengolahan sampah ada pada pemerintah sepenuhnya karena pada tahap ini diperlukan teknologi canggih.

Sebagai contoh Negara yang berhasil dalam pengolahan sampah dengan teknologi canggih adalah Rusia. Russia dinilai sebagai salah satu negara yang berhasil mengelola sampah untuk diproses menjadi berbagai keperluan. Teknologinya merupakan kombinasi dari teknologi mekanis, kimia dan teknologi radio-isotop. Russia berhasil mengolah sampah menjadi bahan-bahan yang bermanfaat hingga mencapai angka diatas 95% dari sampah yang masuk ke mesin pengolah, tentunya ini merupakan prestasi yang luar biasa.

Hingga saat ini di Indonesia beban tanggung-jawab pengelolaan sampah masih harus dipikul oleh Pemerintah Daerah sendiri, dan masyarakat belum terlibat secara langsung dalam siklus pengendalian sampah. Oleh karena itu kombinasi antara penggunaan teknologi modern dan meningkatkan kesadaran masyarakat adalah kunci keberhasilan pengendalian sampah di Indonesia khususnya di kota-kota besar seperti kota Jakarta dan Bandung yang kepadatan penduduknya sudah mencapai titik yang mengkhawatirkan.

Dengan ulasan tentang konsep 3 R dan contoh-contoh kegagalan serta keberhasilan yang telah dipaparkan diatas, dalam rangka untuk menjadikan kota-kota besar di Indonesia sebagai kota yang tetap layak huni pada masa akan datang maka menjadikan KONSEP 3 R ( REDUCE, REUSE, RECYCLING)sebagai kampanye Nasional mutlak diperlukan.

Departemen PU. sebagai penggagas awal dari KONSEP 3 R ini tentu saja tidak dapat bertindak sendirian namun dapat bertindak sebagai koordinator untuk mensinergikan sektor-sektor lain dalam rangka mensukseskan kampanye ini. Berikut ini adalah indikasi rencana tindak yang dapat dilaksanakan dengan melibatkan sektor lain.

  • Merancang materi/substansi kampanye konsep 3 R, berbasis multi media (audio & visual) bekerja sama dengan Meneg-kominfo maupun Meneg-KLH.

  • Mensosialisasikan dan mendistribusikan materi/substansi konsep 3 R bekerja sama dengan Meneg-kominfo dan Meneg-Pemberdayaan Perempuan.

  • Melaksanakan penyuluhan ke titik-titik penghasil sampah, baik rumah tangga maupun industri serta pasar dan pertokoan. Kegiatan ini dapat bekerjasama dengan Meneg-kominfo dan Meneg-Pemberdayaan Perempuan.

  • Melaksanakan penyuluhan ke sekolah-sekolah bekerjasama dengan Meneg-kominfo dan Dep.Pendidikan Nasional.

  • Memberikan bantuan fisik berupa fasilitas pewadahan dan tempat pengolahan skala kecil/ rumah tangga sebagai percontohan.

  • Menerbitkan dan menyebarluaskan NSPM tentang teknologi pengolahan sampah tepat guna untuk masyarakat. Kegiatan ini dapat bekerjasama dengan Meneg-KLH dan Meneg-Riset dan teknologi.

  • Menerbitkan NSPM tentang teknologi pengolahan sampah teknologi tinggi untuk kalangan industri maupun Pemerintah Daerah. Kegiatan ini dapat bekerjasama dengan Meneg-KLH dan Meneg-Riset dan teknologi.

  • Membuat rancangan pola-pola insentif, seperti pengurangan kewajiban pajak bagi pihak-pihak industri yang berhasil mengolah sampahnya secara mandiri. Kegiatan ini dapat bekerjasama dengan Meneg-KLH; Meneg-Riset dan teknologi serta Dep.Keuangan cq. Dinas pajak.

  • Membuat rancangan pola-pola disinsentif, yang dapat berupa denda atau penyegelan tempat usaha bagi pihak yang melanggar ketentuan persampahan. Kegiatan ini dapat bekerjasama dengan Meneg-KLH.

  • Memfasilitasi terbentuknya badan-badan kerjasama antar daerah dalam bidang pengelolaan sampah.

  • Memfasilitasi terbentuknya forum-forum dialog masalah persampahan.

Dengan adanya rencana tindak konkrit yang dapat dilaksanakan secara bertahap ini, maka diharapkan terjadi peningkatan signifikan atas kualitas pengelolaan sampah di kawasan perkotaan di Seluruh Indonesia pada masa yang akan datang.( Pustra, KK, 040706)

sumber : http://www.pu.go.id/isustrategis/view/4

Lebanon’s drowning in its own waste!

Lebanese garbage crisis

Want a peek into a dystopian future? This is an update on the garbage crisis in Lebanon, which is largely attributed to a corrupted political system, but it’s also a cautionary tale about uncontrolled consumerism and environmental arrogance that could happen in nearly every free market zip code.

Since the nation’s largest landfill closed in July, Lebanon has been drowning in its own garbage. The waste crisis escalated last weekend when angry demonstrators tried to storm the parliament in Beirut. Riot police responded with tear gas and water cannon, and according to some reports, rubber bullets and live ammunition. An unspecified number of demonstrators and more than 35 Internal Security Forces (ISF) members were wounded, according to an ISF online statement.

lebanon's largest landfill

The Naameh dump site in the mountains southeast of Beirut (shown above) had been the endpoint for waste generated by half of Lebanon’s four million people. This summer,  when authorities failed to find an alternate landfill, Naameh residents blocked trucks from dropping new garbage, which triggered a waste collection shutdown across wider Beirut. So began a domino effect that resulted in the death of one Beirut protester, and as yet undefined environmental fallout.

port of beirut

Garbage dropped near the Port of Beirut (shown above) triggered a mid-August work stoppage over mounting health and safety concerns. “We will not accept our port becoming the capital’s dumping ground. The health of all who enter the port is at risk, workers, visitors and customers.” Bchara Asmar, president of the Union of Beirut port employees, told ITF Global. He added that the Lebanese government has not provided a viable long-term waste management solution; forcing municipalities to resort to temporary remedies.

Beirut garbage protests

The situation has prompted protests across Beirut, but also grassroot solutions. Local priests are calling for reduced pollution, citing Pope Francis’ recent criticism of our “throwaway culture”. The mayor of northern town Roumieh organized volunteers and city employees to collect recyclables and biodegradable waste (such as food scraps) on a regular schedule. Recyclables with commercial value will be sold to help underwrite the initiative.

Lebanese demonstraters take shelter behind a rubbish container during clashes with security forces following a demonstration, organised by the "You Stink" campaign, against the ongoing trash crisis in the capital Beirut on August 22, 2015. Thousands of protesters, including children, gathered to protest the Lebanese government's inability to find a lasting solution to the country's worsening waste problem. AFP PHOTO / STR

Beirut business owner and environmental engineer Ziad Abichaker told the Wall Street Journal, “I think it is a golden opportunity now to start saying to people that you need a paradigm shift. You need to stop looking at waste as a problem and start looking at it as a resource.”

These efforts – quietly pursued before the protests – are garnering increased attention by a public desperate to dig out of the stinking debris. (Reports state some 20 tons of rubbish have been dumped in the capital’s streets).

Lebanon has been without a president for 15 months.  Its government is viewed as paralyzed and ineffective, a reputation underscored when Environment Minister Mohammed el-Mashnouq posted a statement saying his office was “working silently” to resolve what he called “a tragic situation”.

Reduce, reuse, recycle. Those actions won’t fix a broken bureaucracy, but will lessen the pain when civil services collapse.

source : http://www.greenprophet.com/2015/08/lebanons-drowning-in-its-own-waste/

Kantong Plastik Berbayar Dicoba

Kota-kota Lain Diminta Kurangi Sampah Plastik

JAKARTA, KOMPAS — Rencana uji coba kantong plastik berbayar di ritel-ritel modern tak menutup pintu bagi kota-kota lain yang belum sempat bergabung untuk berpartisipasi. Program yang bertujuan mengurangi sampah plastik ini diharapkan menjadi bagian dari gerakan sosial masyarakat untuk mengubah perilaku boros plastik.

Guru dan pelajar  SMP Negeri 4 Surabaya mengampanyekan bahaya penggunaan tas keresek bagi lingkungan   kepada  warga yang melintas di Jalan Darmo, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (22/2/2015). Mereka kemudian mengganti tas keresek yang dibawa warga dengan tas kain sehingga dapat dipakai berulang kali. Penelitian menunjukkan, tas keresek dan sampah plastik butuh ratusan  tahun untuk terurai.
KOMPAS/HERPIN DEWANTO PUTROGuru dan pelajar SMP Negeri 4 Surabaya mengampanyekan bahaya penggunaan tas keresek bagi lingkungan kepada warga yang melintas di Jalan Darmo, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (22/2/2015). Mereka kemudian mengganti tas keresek yang dibawa warga dengan tas kain sehingga dapat dipakai berulang kali. Penelitian menunjukkan, tas keresek dan sampah plastik butuh ratusan tahun untuk terurai.

Selama ini, kantong plastik dari peritel umumnya hanya dipakai sekali. Setelah itu berakhir di tempat sampah hingga membebani tempat pembuangan akhir sampah. Sifat plastik yang sulit terurai membuat TPA terus haus lahan dan menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan lingkungan.

“Dukungan kota-kota lain pasti sangat diperlukan. Nantinya ini berlaku nasional,” kata Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) R Sudirman, Jumat (22/1) di Jakarta.

content

Hingga kini sudah 22 kota yang menyatakan dukungan kepada program ini. Para wali kota dan perwakilan pemerintah kota ini diundang KLHK untuk menjadi daerah uji coba penerapan kantong plastik berbayar.

Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal mengatakan, pihaknya mendukung kegiatan pembatasan sampah plastik yang dimulai dari mal dan supermarket. “Kami akan bentuk tim khusus untuk percepatan kegiatan pembatasan kantong plastik di Banda Aceh,” katanya.

Memperingati  Hari Bebas Tas Keresek Sedunia, Aktivis Nol Sampah mengajak pengunjung menukarkan tas plastik dengan tas kain di Royal Plaza, Surabaya, Kamis (3/7/2014). Dalam aksi tersebut mereka mengajak masyarakat untuk tidak lagi menggunakan tas plastik karena plastik sulit terurai sehingga merusak lingkungan. Bulan depan pemerintah memulai program pembatasan kantong plastik di sejumlah kota/kabupaten di Indonesia.
KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTAMemperingati Hari Bebas Tas Keresek Sedunia, Aktivis Nol Sampah mengajak pengunjung menukarkan tas plastik dengan tas kain di Royal Plaza, Surabaya, Kamis (3/7/2014). Dalam aksi tersebut mereka mengajak masyarakat untuk tidak lagi menggunakan tas plastik karena plastik sulit terurai sehingga merusak lingkungan. Bulan depan pemerintah memulai program pembatasan kantong plastik di sejumlah kota/kabupaten di Indonesia.

Menurut dia, di Aceh sudah terbentuk Komunitas Hijau yang melakukan aksi bersih-bersih di kota tersebut. Komunitas itu melakukan pertemuan sebulan sekali dengan pemerintah daerah. Dari kegiatan itu Illiza menyadari pentingnya pelestarian lingkungan, termasuk pembatasan plastik.

Program yang akan dimulai 21 Februari 2016, bertepatan dengan Hari Peduli Sampah Nasional, ini akan dilaksanakan hingga 5 Juni 2016. Setelah uji coba selesai, program dievaluasi pada tiap-tiap kota untuk mencari bentuk sistem di tingkat nasional.

Sudirman mengatakan, pihaknya mengusulkan pelanggan ritel yang masih menghendaki kantong plastik dipungut Rp 500 per keresek. Namun, pungutan ini dinilai terlalu murah dan tak efektif mengubah perilaku konsumen yang selama ini dimanja peritel dengan kantong plastik gratis.

Terkait penggunaan dana Rp 500 ini, pihaknya memiliki pandangan Rp 200 dikembalikan kepada konsumen yang mengembalikan kantong plastik ke ritel dan Rp 300 digunakan peritel untuk kegiatan lingkungan bersama pemerintah daerah atau dikelola Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik yang sejak 10 tahun lalu mengadvokasi isu sampah.

sumber : http://print.kompas.com/baca/2016/01/22/Kota-kota-Lain-Diminta-Kurangi-Sampah-Plastik

Indonesia Perlu Kerja Keras Tangani Sampah

Indonesia Perlu Kerja Keras Tangani Sampah

3 March, 2015

Sampah, umumnya diartikan sebagai barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Sampah juga dimaknai sebagai material sisa, baik dari hewan, manusia, maupun tumbuhan yang tidak terpakai lagi dan dilepaskan ke alam dalam bentuk padat, cair ataupun gas. Sampah, banyak jenisnya dan disesuaikan berdasarkan sumber, sifat, bentuk atau asal sampah. Sampah ketika dilepaskan dalam fase cair atau gas dapat dikatakan sebagai emisi. Emisi biasa dikaitkan dengan polusi.

sampah

kredit:

Pada kehidupan manusia, sampah dalam jumlah besar datang dari aktivitas industri (dikenal juga dengan sebutan limbah), misalnya pertambangan, manufaktur, dan konsumsi. Hampir semua produk industri akan menjadi sampah pada suatu waktu, dengan jumlah sampah yang kira-kira mirip dengan jumlah konsumsi.

Sampah jenis lain yang biasanya menjadi perhatian manusia adalah sampah konsumsi. Sampah konsumsi adalah sampah yang dihasilkan oleh (manusia) pengguna barang atau sampah yang dibuang ke tempat sampah. Meskipun demikian, jumlah sampah kategori ini pun masih jauh lebih kecil dibandingkan sampah-sampah yang dihasilkan dari proses pertambangan dan industri.

Pada tahun 2012, Kementerian Lingkungan hidup mencatat rata-rata penduduk Indonesia menghasilkan sekitar 2,5 liter sampah per hari atau 625 juta liter dari jumlah total penduduk. Sampah tersebut termasuk dari sampah organik dan anorganik. Apapun tentang sampah tentu tidak dapat diabaikan karena dapat mengganggu kesehatan lingkungan dan estetika wilayah. Apalagi terdapat data yang menyatakan, volume sampah di Indonesia sekitar 1 juta meter kubik per hari, namun baru 42% di antaranya yang terangkut dan diolah dengan baik. Jadi, sampah yang tidak diangkut setiap harinya sekitar 348.000 meter kubik atau sekitar 300.000 ton.

Hingga saat ini persoalan sampah masih banyak ditemui di berbagai wilayah di Indonesia. Sedemikian masifnya, sampah dapat ditemukan di jalanan, selokan, sungai, dan bahkan daerah pantai. Slogan “Buanglah Sampah pada Tempatnya” menjadi sekedar slogan yang tak lagi memiliki makna. Padahal sampah dapat berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Sampah yang menumpuk tanpa adanya pengelolaan yang benar dapat menimbulkan berbagai penyakit dan menghasilkan zat kimia berbahaya. Sampah yang menumpuk di selokan dan sungai juga menyebabkan terjadinya banjir yang kerap menjadi bencana rutin di Tanah Air. Sampah masih dianggap sebagai persoalan sepele bagi masyarakat. Rasa ketidakpedulian itu pun akhirnya berkembang menjadi sebuah kebiasaan yang sulit untuk diubah.

Tragedi Leuwigajah

Tahukah Anda bahwa tanggal 21 Februari diperingati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional?
Ya, peringatan Hari Peduli Sampah Nasional ditetapkan guna mengenang tragedi longsor sampah di Leuwigajah, Jawa Barat 21 Februari 2005 yang merenggut setidaknya 150 jiwa.
Tanggal 21 Februari 2005 dini hari, tempat pembuangan akhir (TPA) sampah Leuwigajah longsor. Sekitar 137 rumah di Desa Batujajar Timur, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung dan dua rumah di Desa Leuwigajah, Cimahi, Provinsi Jawa Barat tertimbun longsoran sampah dengan ketinggian mencapai tiga meter.

Selain itu, ribuan ton kubik sampah juga mengubur kebun dan lahan pertanian milik warga Kampung Pojok, Cimahi Selatan Tragedi ini kemudian dicanangkan sebagai Hari Peduli Sampah Nasional. Tentu, maksud pencanangan ini agar semua pihak peduli dengan masalah pengelolaan sampah. Hal lain yang memprihatinkan dari masalah sampah di Indonesia adalah sampah dalam bentuk plastik.

Indonesia menempati urutan kedua, setelah Tiongkok, untuk soal sampah plastik. Produksi sampah plastik di Indonesia mencapai 5,4 juta ton per tahun (Antaranews, 2014). Plastik merupakan bahan yang sulit terurai sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan yang cukup serius. “Berdasarkan data statistik persampahan domestik Indonesia, jumlah sampah plastik tersebut merupakan 14 persen dari total produksi sampah di Indonesia,” kata Ketua Umum “Indonesia Solid Waste Association” (InSWA), Sri Bebassari, di Jakarta.

Sementara berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jakarta, tumpukan sampah di wilayah DKI Jakarta mencapai lebih dari 6.000 ton per hari dan sekitar 13 persen dari jumlah tersebut berupa sampah plastik.

Manager Kampanye Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Edo Rahman mengatakan penanganan dan pengelolaan sampah oleh pemerintah belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal.
“Kebijakan sampah belum menyentuh sasaran tepat. Harus ada strategi lain yang harus dikembangkan oleh pemerintah,” kata Edo Rahman dalam perbincangan bersama Radio Republik Indonesia, Sabtu 10 Januari 2015.

Sebelum pemerintah membuat regulasi tentang sampah plastik, ada dua sasaran yang patut menjadi perhatian masyarakat. Pertama, masyarakat. Pemerintah harus mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mengurangi produk-produk yang berujung penggunaan sampah plastik.
Kedua, adalah perusahaan. Pemerintah harus meminta perusahaan yang menggunakan produk-produk plastik harus bertanggung jawab.

“Plastik tanpa kita sadari sudah menjadi bagian rutin dari keseharian kita, namun masyarakat masih tak sadar akan dampak dari penggunaan plastik yang berlebihan,” kata Nyoman Iswarayoga, Direktur Komunikasi dan Advokasi WWF-Indonesia. “Selain sulit terurai secara alami, plastik juga memiliki potensi dampak terhadap kesehatan manusia bila dibakar secara bebas, maupun terhadap satwa-satwa liar. Mari mulai dari diri kita sendiri, kurangi penggunaan plastik dari sekarang.”, tambahnya.

Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi penggunaan plastik. Walaupun hal kecil, namun upaya ini cukup efektif untuk mengurangi sampah plastik yang jumlahnya terus meningkat setiap tahunnya.

Menggunakan botol minuman yang dapat dipakai berkali-kali
Dengan menggunakan botol minuman yang bisa dipakai berkali-kali, kita bisa mengisi ulang air minum kita tanpa harus mengeluarkan uang setiap hari untuk membeli botol minuman kemasan. Selain lebih hemat, cara ini juga cukup efektif untuk mengurangi jumlah sampah plastik.

Membawa Tas atau Keranjang untuk Berbelanja
Dengan membawa tas belanja sendiri, penggunaan kantong plastik akan berkurang. Namun apabila terpaksa harus menggunakan kantong plastic, disarankan untuk memakai plastik yang biodagredable atau yang mudah terurai, seperti yang sudah dilakukan oleh beberapa retail.
Salah satu pasar swalayan terbesar di Indonesia pun telah menjual tas daur ulang yang terbuat dari bahan karung beras plastik yang kuat dan tahan lama. Bahkan, jika tas itu rusak, pelanggan dapat menukarnya dan mendapatkan yang baru secara gratis.

Kurangi membeli barang kemasan
Sisa kemasan merupakan sampah yang paling sering ditemui. Usahakan jangan membeli produk dalam kemasan sachet, tapi belilah produk yang dikemas dalam ukuran besar untuk mengurangi sampah. Jika memungkinkan, pilih produk yang dikemas dalam botol kaca.

Selain hal-hal tersebut, edukasi mengenai keharusan untuk membuang sampah pada tempatnya harus tetap dilakukan kepada masyarakat. Kegiatan edukasi ini pun harus mampu untuk membangkitkan kesadaran masyarakat untuk disiplin membuang sampah pada tempatnya dimanapun dia berada.

Tanggal 21 Februari diharapkan tidak hanya menjadi momentum peringatan semata, namun mampu menjadi penggerak bagi seluruh masyarakat untuk mulai peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Hal ini dikarenakan penanganan sampah bukan hanya tugas dari pemerintah, aktivis lingkungan atau petugas kebersihan saja, namun tugas dari seluruh masyarakat yang turut menghasilkan sampah dalam aktivitas kesehariannya.

(Setper-3/3)

sumber : http://www.antara.net.id/index.php/2015/03/03/indonesia-perlu-kerja-keras-tangani-sampah/id/

Egypt’s Garbage Problem

Egypt’s garbage problem

Refuse produced by Egyptian households and businesses has been piling up for years, causing eyesores and posing health hazards, writes Farah Al-Akkad

fo1

Walking along the streets of Cairo and Alexandria, one can hardly miss the piles of trash on almost every street corner, even in upscale districts.

There seems to be no solution to the garbage problem, which has become a normal part of Egyptian daily life. Environmentalists say that the problem goes further than just garbage collection and includes poor social behaviour and a lack of environmental awareness. Physicians warn of the possible health hazards.

In old films portraying the streets of Cairo in the 1930s and 1940s, men in tailored suits and women wearing fashionable dresses stroll along city streets. Although the films are in black-and-white, the cleanliness of the streets cannot be missed.

In these scenes, captured more than half a century ago in places like Tahrir Square, Sayeda Zeinab, the Citadel, one hardly sees any garbage on the ground, making one wonder just what has led to the enormous contrast with the situation today.

Between the 1950s and the mid-1990s, the method of garbage removal in Egypt remained unchanged. Rubbish collection around Cairo was mostly done by rural-urban migrants living in northeast Cairo, in the Zabaleen district. The district is named after its residents and has come to mean the people who collect trash.

According to research conducted by the American University in Cairo in 2009, the estimated population of the Zabaleen district is between 50,000 and 80,000 people, with some 30,000 working in the garbage village located in Mokattam. Several generations of the village’s residents have worked in recycling waste collected from Cairo neighbourhoods.

“My father and my grandfather before him worked as garbage collectors, particularly in the areas of Heliopolis and Nasr City,” said Amir Adel, a 60-year-old resident.

“My father, who rode a donkey cart, used to go to 20 to 30 buildings to collect each apartment’s garbage every morning and was paid a monthly income of LE2 by each in the 1990s.

“He brought the garbage up to the village where workers helped sort it into materials such as plastic, glass, and paper, to make it ready for sale to recycling companies. Solid waste went for recycling, and the rest was used as organic waste to feed pigs.”

Adel’s father passed away in 1997, only a couple of years after the government started to consider switching the job of garbage collection to local and international companies. At the time, the Ministry of Environment said that the change was needed to expand services, particularly because of Egypt’s growing population.

Hussein Khalil, a 70-year-old resident of Agouza in Cairo, recalls how people welcomed the government decision at the time. “People were tired of seeing ugly donkey carts in districts such as Heliopolis and Dokki,” he said. “They wanted to see an improvement.”

In 2003, the government contracted foreign companies to take charge of the capital’s garbage collection. Refuse from each building was collected by doormen and put in large bins in front of the building to be picked up by specially equipped garbage trucks.

The change obliged residents to pay an extra LE3 to LE9 on their monthly electricity bills, depending on where they lived. The era of paying garbage collectors LE2 or LE3 when they knocked on the door seemed to have ended.

But the extra charge soon provoked a wave of public anger. Some people refused to pay, while others went further and filed a case against the government in court.

“The case was admitted because it stated that, based on the constitution, the government had no right to oblige citizens to add garbage-collection costs to electricity bills,” Khalil recalled.

Some years later, the People’s Assembly passed a law that gave the government the right to include such costs and electricity fees on one bill. However, the law still faced public opposition.

Khalil remembers a friend, the owner of a chandelier shop, saying, “I have lights on most of the time and I pay a lot of money for it. But I hardly have any garbage, so why should I pay extra for it?”

Growing concerns: Major efforts were made to reach an agreement with the original garbage collectors from the Zabaleen district and provide them with monthly salaries paid by the new companies in charge of garbage collection.

However, there were still complaints from both the garbage collectors and Cairo residents. Said Adel, “The companies did not provide enough trash bins to cover all areas and the trucks have not received proper maintenance for years.”

The concerns were not unfounded, since the AUC study showed, “The Zabaleen village recycled about 85 per cent of the capital’s collected garbage [while] the companies recycle about 20 per cent only of the waste they collect, with a total net weight of eight tons a day in Cairo alone.”

A 2011 World Bank report warned that Egypt loses “0.4-0.6 per cent of its GDP due to the inefficiency of solid-waste policies and because only 60 per cent of the waste produced in Cairo is actually ‘collected’.”

Unofficial figures indicate that the zabaleen still collect about 8,000 tons of garbage a year — more than half the daily output — and the companies about 3,000, leaving much of the remaining 6,000 tons on the streets.

Garbage is recycled only in Cairo and Alexandria, while the garbage of less-privileged governorates and also that left on the streets in the country’s two largest cities is dumped in the desert, in the six government-operated dumps, or, more often than not, in canals and the Nile River, posing serious health hazards.

The private companies have their own landfills, but a small quantity of the trash they gather is actually recycled.

Meanwhile, the garbage collectors from the Zabaleen village have continued to do “the job we inherited,” as Adel puts it, even if they are not as free to do so as they were before.

Some Zabaleen residents have confessed that they have bribed district councils so garbage trucks will not take all the garbage and will “leave some for us,” Adel explained. “The companies were not as efficient as people hoped they would be,” he added.

The zabaleen are unhappy with the government’s restrictions on their businesses. They were reluctant to collect organic waste after the slaughter of their pigs in the fight against swine flu in 2009.

The companies do not have enough dumpsters and, even when these are available, many Cairenes are reluctant to throw their garbage into them because they are used to having the zabaleen come to their doorsteps. Fights broke out between the companies and the zabaleen over collecting schedules and routes and dumpsters were stolen.

According to a recent article posted on the US website the Huffington Post: “The government waste department can’t cope, the companies don’t have dumpsters, or the zabaleen don’t come through. So on any given day, or stretch of days, a given neighbourhood becomes a ‘no-man’s land’ of garbage. Though there are diggers who take what can be recycled and sell it to the zabaleen, leaving food scraps strewn on the streets.”

Minister of the Environment Laila Iskandar was recently quoted in the local press as saying, “The [foreign] companies didn’t do a good job, and they weren’t regular [in their collections]. They weren’t experts in managing, so they fell apart.”

She called the contracts with the multinationals “a disaster”. Giza has “disentangled itself” from these contracts, she said, but Cairo “is still caught up in their throes.”

Today, one cannot walk through the streets of formerly clean districts without noticing piles of trash mounting up on every corner. Garbage collectors search through the piles for items of value and then dump the rest back on the streets. Etimad Ali, a 60-year-old Heliopolis resident, insists that neglect and public attitudes have a lot to do with the problem. “No matter how hard the government tries to make things better, people do not cooperate,” she said.

“After the 25 January Revolution, I saw young people cleaning the neighbourhood. But after a couple of months, the new bins they had bought were stolen and garbage was all over the place again,” she added.

The working-class district of Dar Al-Salaam is a far cry from the district of Heliopolis, but both seem to be having the same garbage problems. Residents and shop-owners alike are forced to throw their trash onto pavements and street corners.

“The big trash containers provided by the government get stolen,” one resident said. “It is the same story all across Cairo. The trash is now hardly picked up by the authorities at all.”

A resident of Imbaba said, “Pick-ups now happen every two weeks. You can imagine the revolting scenes of rubbish thrown out by residents, shops and even restaurants, which is then left on the streets for days.”

Other residents who spoke to Al-Ahram Weekly claimed that the authorities responsible were actually bribed by some residents who benefit from collecting and selling the trash, which is why it is not picked up more thoroughly.

Environmental hazards: According to a report by the German Cooperation Organisation GIZ in April 2014, “Despite national and local efforts to tackle the solid-waste management crisis in Egypt, improper waste-handling, storage, collection, treatment and disposal practices still pose serious environmental and public health risks.”

The major challenges facing the sector include inadequate planning and legislation. “In 2012, Egypt generated 89.03 million tons of solid waste, including municipal solid waste of 21 million tons, agricultural waste of 30 million tons, and hazardous medical waste of 28,300 tons,” the report said. “A major challenge with regards to the management of municipal solid waste is the lack of adequate collection equipment.”

According to the Ministry of Environment, “This has been the result of both poor maintenance and the lack of resources to increase and modernise collection and treatment equipment.”

Meanwhile, much of the “uncollected” waste is dumped into rivers, canals and the streets, which leads to widespread contamination. “Most of the generated municipal solid waste ends up in open, public and random dumpsites, causing a serious threat to public health and the environment” the report said.

“Cairo has always suffered from a huge pollution problem, mainly because of the lack of sufficient solid waste-management systems and poor sanitation habits,” said Kamal Khalil, an environment researcher at Cairo University.

He stresses that different parties should work together to find a solution. “The problem cannot be solved without engaging the community and without making them aware of its importance.”

In December 2013, the Ministry of Environment launched a national campaign to improve the solid waste management system in Egypt by focussing on developing the system of collecting, transporting and recycling the country’s garbage.

In August 2012, a trial operation of an Environmental Observatory Units project was launched in eight neighbourhoods of Cairo. According to GIZ, in charge of the project, it is a result of cooperation between the Ministry of Communications and Information Technology and the Cairo governorate.

The project uses IT to monitor the performance of waste-management and city leisure companies and reflects the importance of introducing information technology in all state bodies to improve their performance.

“The project’s objective is to establish an integrated control system of the waste-management companies’ performance and to link the central management of performance control and the Environmental Observatory Units in various districts of Cairo,” according to GIZ.

The Ministry of State for Environmental Affairs has also established a public-private partnership project (PPP) to facilitate the operation of huge environmental projects that will be implemented with the private sector.

In a 2014 statement, the ministry said, “PPP operates in accordance with the state’s policy towards supporting partnerships with the private sector and activating the articles of law No 67 of 2010 regulating the private sector’s partnership in the state’s development projects.”

Khalil believes that efforts should be focussed on community participation, and what the general public can do to assist in waste management. The GIZ report summarises the main areas where citizen participation could make a difference.

These include “managing wastes within the household and removing them from the premises, reducing waste production (through consumer choices, reuse and repair) and facilitating recovery for recycling (through source separation), keeping public areas of the neighbourhood clean, supporting city or regional projects for improvement, allowing rational decisions on suitable disposal sites or methods, and supporting value changes in industry, government and citizenry that impact on solid waste problems.”

Egypt has many hidden treasures, and garbage is one of them, according to Khalil. “It can be transformed from what is an ongoing and threatening environmental hazard to an exceptional national treasure through the efforts of the people and the government,” he said.

sumber : http://weekly.ahram.org.eg/News/14892/32/Egypt%E2%80%99s-garbage-problem.aspx

Makassar : Retribusi Sampah Harus Ada Pemetaan

Retribusi Sampah Harus Ada Pemetaan

Senin, 23 Nop 2015 | 19:49 WITA | View: 51
  
MAKASSAR,UPEKS.co.id — Warga Kecamatan Tamalanrea kembali merasa resah terkait adanya pembayaran retribusi pelayanan persampahan hingga Rp 50.000.- menggunakan kuitansi Dinas Pertamanan dan Kebersihan (DPK) Kota Makassar. Padahal, pengelolaan sampah telah dialihkan ke masing-masing Kecamatan .
Aksi pungutan itupun mendapat tanggapan keras dari sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar.
Anggota Komisi B DPRD Makassar, Irwan Djafar mengatakan, hal itu sudah merupakan pelanggaran, menggunakan kuitansi lama dengan menarik retribusi sampah sudah jelas itu merupakan Pungutan Liar (Pungli). Ia mengimbau kepada warga Kota Makassar agar tidak membayar retribusi jika menemukan modus penipuan.
“Terkait dengan retribusi sampah harus dimatrix dan disesuaikan dengan pungutan sampah agar dapat dibedakan sampah rumah tangga dengan rumah makan dan lain-lain. Apalagi menggunakan kuitansi dengan angka sebesar itu sudah Pungli, sebagai masyarakat saya tidak akan bayar. Hal ini perlu menjadi evaluasi bagi Dinas terkait dengan pihak Kecamatan agar tak ada hal seperti itu terjadi,” terangnya, Senin (23/11/15).
Legislator NasDem ini menambahkan, Pemkot Makassar perlu melakukan evaluasi terhadap Perwali, meskipun dalam peningkatan PAD melalui retribusi ada kenaikan, namun perlu pemetaan yang tepat agar warga tidak merasa tertekan terhadap penarikan retribusi.
“Harus ada betul pemetaan dan meninjau kembali Perwali, agar masyarakat tidak dilema terkait retribusi yang mengalami kenaikan, meskipun untuk mencapai target PAD, tapi tetap harus ada sosialisasi terhadap masyarakat kepada siapa mereka harus membayar dan berapa besar nominal retribusinya,” terangnya.
Senada diutarakan anggota Komisi B DPRD lainnya, Sampara Syarif mengatakan, jika adanya penggunaan kuitansi mengatasnamakan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Makassar itu sudah melanggar aturan, ditambah dengan kuitansi yang sudah lama, menurutnya itu sudah merupakan modus penipuan alias Pungli.
“Itu sudah merupakan modus penipuan, sudah jelas itu. Aturannya, retribusi sampah sudah diserahkan ke masing-masing kecamatan,” tandasnya.(and/rif)

Penulis: Andika

Editor: M Arif

sumber : http://upeks.co.id/smart-city/retribusi-sampah-harus-ada-pemetaan.html