Biogas Facility Opened in Denmark

Utility firm, E.ON Denmark, has opened a 300,000 tonne per year Grøngas Vraa organic waste to biogas anaerobic digestion facility.

By BEN MESSENGER

Soren Gade turns on the tap connecting the Grøngas Vraa biogas plant to the Danish gas network.

6000m-2

Utility firm, E.ON Denmark, has opened a 300,000 tonne per year Grøngas Vraa organic waste to biogas anaerobic digestion facility.

The company said that the 115 million crown ($17.5 million) facility will produce biomethane from manure and organic wastes and is directly connected to the Danish gas network.

The new biogas plant in Vrå will process 300,000 tonnes of biomass annually, of which approximately 250,000 tonnes is expected to be manure that would otherwise have ended up as untreated on fields.

“When we open the taps for the new biogas plant today, we make it easier to convert manure and food scraps to green energy,” commented Tore Harritshøj, adm. director of E.ON Denmark.

He added that the plant will also reduce Denmark’s CO2 emissions by approximately 25,000 tonnes annually.

The biogas plant, which is the size of 12 football fields, is expected to supply the Danish gas grid with approximately 9 million. cubic meters of biomethane. This corresponds to the annual consumption of 4300 cars or 250 buses if they were running on biogas or the gas consumption of 6500 homes.

E.ON noted that there is still a long way to meet Denmark’s policy objectives of converting 50% of the country’s manure into biogas by 2020. With Grøngas online and several new plants  due for completion in 2016 it said that barely 15% of Danish manure is now used for biogas production.

The company said that the Grøngas Vraa employs approximately 10 people.

 

Belajar Mengelola Sampah dari Negara Maju

Cara terbaik mengurangi sampah adalah dengan tidak menghasilkannya. Hal ini berlaku bagi semua negara tak terkecuali di negara maju.

Masalah sampah muncul seiring pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Data dari Lembaga Perlindungan Lingkungan AS (Environmental Protection Agency) menyebutkan, penduduk Amerika menghasilkan 250 juta ton sampah padat per tahun pada 2010. Bandingkan dengan jumlah sampah padat yang dihasilkan oleh penduduk Indonesia pada periode yang sama yang mencapai 56,3 juta ton pertahun.

Menurut data statistik Eurostat, setiap tahun, masyarakat Uni Eropa membuang 3 miliar ton sampah – 90 juta ton di antaranya adalah sampah beracun. Dari angka tersebut berarti, setiap pria, wanita dan anak-anak di Eropa membuang 6 ton sampah padat setiap tahun.

Namun menemukan cara mengelola dan membuang sampah – tanpa merugikan lingkungan – terus menjadi masalah besar di semua negara hingga saat ini. Di Eropa, kebanyakan dari sampah tersebut dibakar di tempat pembakaran sampah (incinerators) atau dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir (67%). Namun kedua metode ini sama-sama merusak lingkungan.

Kebutuhan lahan untuk lokasi pembuangan sampah terus meningkat. Sampah juga mencemari udara, air dan tanah, melepas karbon dioksida (CO2) dan metana (CH4) ke udara, serta bahan kimia dan pestisida ke tanah. Hal ini membahayakan tidak hanya bagi kesehatan manusia, namun juga bagi hewan dan tumbuhan.

Amerika Serikat maupun Uni Eropa, berpegang pada tiga prinsip berikut untuk menangani sampah:

1. Mencegah produksi sampah

Strategi ini adalah yang terpenting dalam pola pengelolaan sampah yang sangat terkait dengan upaya perusahaan untuk memimimalisir kemasan dan upaya memengaruhi konsumen untuk membeli produk-produk yang ramah lingkungan.

Jika upaya ini berhasil – dengan bantuan media dan lembaga terkait – maka dunia akan bisa mengurangi sampah secara signifikan dan mendorong penggunaan bahan-bahan ramah lingkungan dalam setiap produk yang dikonsumsi oleh masyarakat.

2. Mendaur ulang dan menggunakan kembali suatu produk

Jika kita masih sulit untuk mencegah terciptanya sampah, langkah daur ulang adalah langkah alternatif yang bisa dilakukan untuk menguranginya.

Baik AS maupun negara Uni Eropa, mereka sudah menentukan jenis sampah apa saja yang menjadi prioritas untuk diolah dan didaur ulang, meliputi sampah kemasan, limbah kendaraan, beterai, peralatan listrik dan sampah elektronik.

Uni Eropa juga meminta negara-negara anggotanya untuk membuat peraturan tentang pengumpulan sampah, daur ulang, penggunaan kembali dan pembuangan sampah-sampah di atas. Hasilnya tingkat daur ulang sampah kemasan di beberapa negara anggota Uni Eropa mencapai lebih dari 50%.

Di AS, keberhasilan upaya daur ulang sejumlah produk juga sangat menggembirakan. Jumlah baterai (aki) kendaraan yang berhasil didaur ulang mencapai 96%. Jumlah surat kabar dan kertas yang berhasil didaur ulang ada di tempat kedua sebesar 71% dan sekitar duapertiga (67%) kaleng baja berhasil didaur ulang. Tantangan terbesar ada pada upaya mendaur ulang produk-produk elektronik konsumen dan wadah gelas. AS baru berhasil mendaur ulang seperempat (25%) dan sepertiganya.

3. Memerbaiki cara pengawasan dan pembuangan sampah akhir

Jika sampah tidak berhasil didaur ulang atau digunakan kembali sampah harus dibakar dengan aman. Lokasi pembuangan sampah adalah solusi terakhir. Kedua metode ini memerlukan pengawasan yang ketat karena berpotensi merusak lingkungan.

Uni Eropa baru-baru ini menyetujui peraturan pengelolaan TPA yang sangat ketat dengan melarang pembuangan ban bekas dan metetapkan target pengurangan sampah yang bisa terurai secara biologis.

Batas polusi di tempat pembakaran sampah juga telah ditetapkan. Mereka juga berupaya mengurangi polusi dioksin dan gas asam seperti nitrogen oksida (NOx), sulfur dioksida (SO2), dan hidrogen chlorida (HCL), yang sangat berbahaya bagi kesehatan.

Catatan penting, berdasarkan data EPA, upaya daur ulang dan pembuatan kompos di AS berhasil mencegah pembuangan 85,1 juta ton sampah pada 2010, naik dari hanya 15 juta ton pada 1980.

Prestasi ini setara dengan mencegah pelepasan sekitar 186 juta metrik ton emisi setara karbon dioksida (CO2) ke udara pada 2010 atau setara dengan memensiunkan 36 juta mobil dari jalan raya dalam satu tahun!

Upaya pengelolaan sampah yang baik tidak hanya memecahkan masalah pencemaran lingkungan tapi juga bisa menjadi solusi memerlambat efek pemanasan global. Sampai di mana kita?

Redaksi Hijauku.com

sumber : http://www.hijauku.com/2012/05/08/belajar-mengelola-sampah-dari-negara-maju/

PEMULUNG DAN KEMISKINAN KOTA

PEMULUNG DAN KEMISKINAN KOTA

 

Disusun Oleh :

Ezra Edmund zr

(153110100)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1     Latar Belakang

Studi terbatas tentang kemiskinan pemulung di wilayah perkotaan Kota Yogyakarta ini, akan diarahkan dengan melihat dua hal pokok yang menjadi inti penelitian, yakni, pertama, faktor penyebab kemiskinan pemulung, dan yang kedua, strategi yang digunakan untuk bertahan hidup (internal-eksternal). Untuk menjelaskan hal ini, maka indikator kemiskinan yang akan digunakan sebagai pintu masuk dari penelitian ini adalah “tingkat penguasaan sumber daya produktif”, dengan “pekerjaan/pendapatan” sebagai proxy indikator dan berbagai nilai atau makna yang digunakan.

209027_620

Studi ini juga, sesungguhnya didorong oleh semangat untuk mencari model kebijakan penanggulangan kemiskinan yang sekiranya lebih tepat, untuk dikontribusikan kepada negara dalam mengatasi kemiskinan yang telah menjadi salah satu masalah paling serius, dan karenanya ia juga menjadi keprihatinan kolektif bangsa saat ini. Bagimana tidak? Berdasarkan hasil survey Badan Pusat Statistik tahun 2007, dari 230 juta penduduk Indonesia, terdapat sedikitnya 38,4 juta jiwa penduduk menyandang atas apa yang disebut “orang miskin”, dan dalam tahun 2008 ini diproyeksi menurun menjadi 38 juta jiwa.

Di antara “Komunitas 38” (untuk menyebut penduduk miskin Indonesia yang berjumlah 38 juta ini), kaum pemulung menjadi bagian yang tidak terpisahkan, entah berapa jumlahnya kini. Mereka ini (baca : pemulung), umumnya hidup dan tinggal serta beraktifitas di daerah perkotaan, termasuk Kota Yogyakarta.

Sesuai definisinya, pemulung adalah orang yang memungut barang-barang bekas atau sampah tertentu untuk proses daur ulang. Bagi kalangan tertentu, pekerjaan pemulung dianggap memiliki konotasi negatif, padahal di saat yang sama, bagi sebagian orang pula, pemulung adalah pahlawan kota, mereka adalah “arsitektur-arsitektur keindahan dan kebersihan kota”. Tanpa mereka, bisa dibayangkan bagaimana kotor dan dekilnya sebuah kota yang di dalamnya bertebaran dan berseraknya sampah-sampah.

Pada kondisi seperti ini, mereka (pemulung seperti Ibu Slamet yang menjadi obyek studi ini, dengan penghasilan Rp. 10.000,- per hari) dengan mudah dipastikan, tidak dapat membiayai kebutuhan hidup (hak dasar) serta tidak memiliki posisi dan kapasitas yang memadai untuk memperoleh akses atas pelbagai ketersediaan barang-barang publik (apalagi barang-barang politik). Di samping itu, kontrol dan pengaruh mereka terhadap negara menjadi sangat lemah, bahkan tidak ada karena mereka tidak memiliki kapasitas untuk urusan tersebut.

Dalam kondisi seperti ini, pertanyaan mendasar yang kemudian muncul adalah, di mana dan apa tugas negara untuk mengatasi masalah ini? Apapun alasannya, negara berkewajiban menyediakan barang-barang publik untuk warga negaranya, terutama yang berkaitan dengan basic human rigths yaitu, hak atas pekerjaan dan pendapatan yang layak, pendidikan dan kesehatan yang gratis dan memadai. Di negara-negara Skandinavia semisal Norwegia, Denmark, Swiss dan Swedia, negara secara total menyediakan kebutuhan akan pekerjaan, pendidikan dan kesehatan. Mempertegas akan hal ini, Cornelis Lay sebagimana mengutip Paul Stretteen, mengatakan bahwa :

“…jangan-jangan kemiskinan itu harus dipahami sejauhmana kemampuan mendapatkan kebutuhan-kebutuhan dasar (basic needs) seperti sandang, pangan, papan…tetapi juga…memahami kemiskinan tidak sekadar kapasitas menyediakan hal-hal yang material itu tetapi juga tentang politik”.

Pernyataan ini lagi-lagi ingin mempertegas bahwa, negara wajib membuat rakyatnya sejahtera, apapun alasannya, dan pada saat yang sama membuka akses yang memadai bagi berlangsungnya partisipasi.

Lalu, apa yang telah dilakukan negara? Sebagaimana disebutkan di awal tulisan ini bahwa berbagai program strategis telah dilakukan berikut trilyunan dana telah digelontorkan untuk membiayai proyek kemiskinan ini, namun angka kemiskinan tetap saja bertambah, pengangguran semakin meningkat dan pemulung tentu saja selalu ada dan hadir di setiap kota.

Dalam konteks lokal di Kota Yogyakarta ini, sesungguhnya Pemerintah Kota melalui Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran, telah melakukan banyak hal untuk mengatasi masalah kemiskinan perkotaan (pemulung yang jauh dari hidup sejahtera), baik progran-program yang bersifat karitas (charity) seperti BLT, Raskin, dll, income generating policy, pemberdayaan, peningkatan kapasitas produksi, dan lain-lain, namun tetap saja komunitas orang miskin semakin meningkat. Beberapa kemungkinan, mengapa program-program pemberdayaan masyarakat atau penanggulangan kemiskinan seringkali gagal.

Berangkat dari realitas kemiskinan pemulung di Kota Yogyakarta dan ironi kebijakan yang utopis sebagaimana diuraikan di atas, maka pencarian atas faktor penyebab kemiskinan dan strategi bertahan hidup dari pemulung independen (Ibu Slamet) menjadi menarik untuk diteliti.

1.2     Perumusan Masalah

Berpijak pada standing point yang telah diuraikan pada awal tulisan ini, di mana penelitian ini berupaya melacak “faktor penyebab kemiskinan dan strategi bertahan hidup” dari kaum miskin kota (pemulung), maka dua pertanyaan mendasar yang kemudian diposisikan sekaligus menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

  1. Faktor apa yang menyebabkan keluarga Ibu Slamet menjadi miskin?
  2. Situasi sosial apa yang membuat keluarga Ibu Slamet tetap bertahan hidup?

BAB II

KEMISKINAN DALAM RANAH KONSEP DAN FAKTA

Terminologi kemiskinan di antara banyak pihak sangatlah beraneka ragam dalam pendefinisiannya, mulai dari sekadar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dll), hingga pengertian yang lebih luas yang memasukan komponen-komponen sosial, politik, ekonomi, bahkan moral.

Dalam keberagaman dan keluasan teorisasi kemiskinan seperti itulah, maka dalam penelitian ini, terminologi kemiskinan oleh peneliti secara spesifik digambarkan sebagai ketidakmampuan seseorang manusia  dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, atau dalam istilah Mubyarto sebagaimana dikutip oleh Listyaningsih :

“Penduduk miskin tidak berdaya karena mereka tidak memiliki aset sebagai sumber pendapatan, juga karena struktur sosial ekonomi tidak  membuka peluang orang miskin keluar dari lingkungan kemiskinan yang tidak berujung pangkal”.

Tidak jauh berbeda dalam nalar seperti ini, Faturachman,  menyatakan bahwa orang menjadi miskin karena terperangkap dalam keadaan ketidakberuntungan situasi .

Selanjutnya, kegiatan penelusuran dalam mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas, maka deskripsi atas data, informasi dan fakta-fakta kemiskinan yang ditemui dalam penelitian ini, akan dikerangkai dengan teori-teori sosial tentang kemiskinan, serta perspektif-perspektif tertentu yang sekiranya disebut baru, sehingga hasil penelitian ini akan menjadi layak sebagai sebuah penelitian ilmiah .

2.1     Deskripsi Obyek Studi

Menemukan keberadaan orang-orang yang dikategorikan miskin di Kota Yogyakarta tidaklah sulit, karena kota dengan penduduknya yang berjumlah 470.448, 19,09% di antaranya dikategorikan sebagai penduduk miskin. Terdapat setidaknya tiga ciri khas yang paling cepat untuk memastikan siapa orang miskin adalah dilihat dari penampilan lahiriah (maaf, berpakaian kotor dan dekil), sedang berada di sebuah ruang yang diindikasi sebagai area kumuh, dan bekerja di luar sektor formal dan informal.

Identitas seperti inilah membuat tim peneliti, pada sebuah hari menjelang siang, atau tepatnya tanggal 26 Desember 2012, pukul 11.20 WIB, untuk pertama kalinya bertemu dengan Ibu Slamet, seorang ibu umur paruh baya, berpenampilan sangat sederhana yang saat itu sedang mengais barang-barang bekas pada sebuah TPS di Jln. HOS Cokroaminoto No. 162 Kelurahan Tegalrejo Kota Yogyakarta.

Wawancara singkat pun dilakukan saat itu juga. Tanpa harus berlama-lama, pertanyaan seputar besarnya pendapatan yang diperoleh Ibu Slamet setiap hari dari hasil kerjanya pun disampaikan, disusul dengan beberapa pertanyaan lanjutan. Setelah mendengar jawaban-jawabannya atas beberapa pertanyaan pengantar tadi, maka untuk sementara, pada saat itu juga tim peneliti dengan teori dan indikator kemiskinan yang dimiliki, berkesimpulan bahwa Ibu Slamet dapat dikategorikan sebagai ORANG MISKIN.

Profil Kemiskinan Obyek Studi

Melalui dokumen resmi yang menjelaskan identitas seseorang sebagai warga negara, yaitu KTP,  Ibu Slamet diketahui memiliki  nama WALINAH, lahir di Klaten, 31 Desember 1961. Bersama suaminya Bapak Slamet yang umurnya setahun lebih tua dan anak semata wayangnya Bayu yang dilahirkan pada tanggal 24 Januari 1996 (kini murid kelas 1 SMP 6 Muhammadyah), mereka tinggal di sebuah rumah yang sangat sederhana dan terkesan kumuh yang beralamat di Dusun Ngalik Sudagaran Jln. HOS Cokroaminoto RT 036/RW 070 Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta. Rumah yang mereka tempati ternyata dipenuhsesaki oleh barang-barang kategori sampah, tidak saja di luar rumah tetapi juga di seluruh ruangan rumah yang mereka tempati. Satu hal pasti adalah, aroma kurang sedap segera diindrai melalui hidung setiap manusia yang berada di dan sekitar rumah ini.Rumah ini berada tepat di pinggiran rel kereta api. Karena itu suara bising mesin kereta selalu terdengar setiap 5-10 menit setiap hari. Di pemukiman kumuh (slum area) pinggiran rel kereta api daerah Tegalrejo inilah, mereka menjalani kehidupan sehari-hari, dari pagi hingga malam hari dan seterusnya mengikuti irama kerasnya kehidupan kota.

Bapak Slamet yang asli dari Kabupaten Boyolali, ternyata seorang suami yang mengalami kondisi fisik yang tidak sempurna. Ia seorang yang menderita kelumpuhan di bagian kedua kakinya sejak masih duduk di bangku SD kelas 3. Karena sakit ini pulalah yang membuat bapak Slamet tidak bisa melanjutkan pendidikan dasarnya. Berkaitan dengan pendidikan formal, nasib bapak Slamet ternyata masih sedikit lebih baik dibandingkan ibu Slamet. Menurut pengakuannya, Ibu Slamet tidak pernah mengenyam pendidikan formal, karena ketidaksanggupan orang tuanya dalam membiayai pendidikan.

Dengan kondisi fisik yang demikian inilah, bapak Slamet tidak bisa berbuat banyak untuk menafkahi kedua orang yang sangat ia cintai, yakni istri dan anaknya semata wayang. Yang menarik dalam situasi inilah adalah,  ibu Slamet kemudian ditakdirkan untuk berperan sebagai pencari nafkah tunggal.

Ketiga ciri khas yang telah sebagaimana diuraikan di atas, dan mencermati fakta sosial kemanusiaan yang sedang terjadi dan dialami oleh Ibu Slamet dan keluarganya, baik tingkat pendidikan, keterampilan dan keahlian serta rumah yang dihuni, sebenarnya oleh Emil Salim dapat diindentifikasi sebagai keluarga miskin. Menurutnya, kemiskinan ditandai oleh beberapa indikator, tiga di antaranya yaitu :

1)    Tingkat pendidikan yang rendah;

2)    Banyak yang hidup di kota yang berusia muda dan tidak mempunyai keterampilan, maka;

3)    Kebanyakan bermukim dan tinggal di daerah perkampungan yang miskin dan kumuh/kotor (slum area).

Mengapa Harus ke Yogya

Untuk menjelaskan mengapa Bapak Slamet memilih hijrah ke Yogyakarta ketimbang tetap tinggal di Boyolali, dan mengapa seorang perempuan muda si Walinah memutuskan pergi ke Yogyakarta ketimbang hidup bersama  keluarganya di Klaten, rasanya sulit untuk dimengerti. Mengapa? Karena, dalam kondisi fisik yang demikian memprihatinkan (lumpuh), ± 20 tahun yang lalu ia memutuskan untuk berangkat ke Yogya, dengan satu alasan tunggal : merubah nasib! Mengapa? Karena orangtuanya hanya memiliki sebidang tanah berukuran          ± 1000m² – dalam kategori tandus – hanya cocok ditanami jagung dan tembakau – hasil produksinya tidak mencukupi untuk menghidupi 6 orang anggota keluarga – distribusi pemanfaatan dipastikan tidak memuaskan. Karena itu, dalam rangka  mempersempit ketimpangan distribusi pemanfaatan aset produktif (tanah) itulah, bapak Slamet mencoba mencari peruntungan hidup di Yogyakarta.

Apa yang dikerjakan Bapak Slamet saat pertama kalinya tiba di Yogyakarta? Menurut penuturannya, ”karena tidak memiliki keahlian dan keterampilan serta memiliki kondisi fisik yang tidak memungkinkan untuk bekerja di sektor informal, apalagi formal, maka ia lebih memilih berjualan permen, rokok, minuman kemasan, dll (milik majikan tentu saja) di sekitar tempat-tempat hiburan orang kota”. Bisa dibayangkan berapa penghasilan yang diperoleh dalam sehari.

Sementara itu, alasan Ibu Slamet memutuskan berangkat ke Yogyakarta tidak hanya karena diajak teman sekampungnya, yang katanya di Yogyakarta yang mereka sebut ”kota” itu banyak tersedia lapangan kerja, tetapi di balik itu ternyata terdapat satu alasan yang sifatnya sangat pribadi mengapa ia ”lari” ke Yogyakarta. Pada awalnya alasan pribadi ini tidak mau disampaikan kepada peneliti, tetapi tim peneliti tidak putus asa dan mencari teknik lain sehingga ibu Slamet pada akhirnya mau bercerita bahwa ia pada saat itu ingin dijodohkan dengan laki-laki yang tidak disukai. Alasan inilah yang menjadi pendukung mengapa ibu Slamet nekat mengadu nasib ke kota Yogyakarta. Walau demikian, orangtua si Walinah ini juga tidak memiliki aset produksi yang dapat diandalkan, sehingga pilihan untuk menjadi penjual makanan angkringan (lagi-lagi milik majikan) di kota yang bernama Ngayogyakarta Hadiningrat itu pun dilakukan hari demi hari dan berakhir di sebuah pilihan baru menjadi seorang Pemulung !!!

Inilah fakta, mengapa keterbatasan sumber daya atau faktor produksi, dan situasi keberadaan orang miskin dijadikan Emil Salim sebagai sebuah indikator kemiskinan. Menurutnya, dua ciri berikut dikategorikan sebagai indikator kemiskinan, yaitu : ”1) Umumnya mereka tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti tanah yang cukup, modal dan keterampilan, 2) Kebanyakan dari mereka tinggal di desa”.

Terhadap situasi yang digambarkan Emil Salim, seorang pakar ilmu sosial bahkan menegaskan bahwa, kemiskinan (sebagaimana juga yang dihadapi oleh keluarga ini) disebabkan oleh beberapa hal.

Pekerja Tunggal

Seiring perjalanan waktu, Bapak Slamet pun berkenalan dengan seorang janda mudah (Walinah-dulu pernah menikah dan mempunyai 2 orang anak) layaknya seperti manusia normal lainnya. Dan pada tahun 1992, mereka kemudian menikah, tentu saja tanpa pesta, tanpa musik dan tanpa dangdutan. Mulanya, kedua pasang manusia ini terus saja bekerja. Ibu Slamet tetap saja bekerja sebagai penjual makanan ”angkringan”, dan Bapak Slamet tetap bekerja sebagai penjual permen, rokok dan minuman kemasan di sekitar tempat hiburan.

Beberapa tahun kemudian, seiring kondisi fisik Bapak Slamet yang tidak saja tetap lumpuh tetapi juga usianya semakin tua, maka bapak Slamet ”dipensiunkan” lebih awal, dan karena Ibu Slamet masih memiliki sisa tenaga yang bisa diandalkan maka ia terus saja bekerja dan sekaligus sebagai ”pekerja tunggal”. Kini, ia menjadi seorang Pemulung,…memulung setiap sampah yang layak dijual untuk hidup dan kehidupan ia, suami dan anaknya Bayu yang cukup ganteng.

Setiap pagi, ketika orang lain masih tidur lelap, ibu Slamet harus bangun lebih awal untuk menyiapkan makan pagi ”seadanya” bagi Bayu anaknya yang akan ke sekolah. Setelah itu, sekitar pukul 05.30 WIB, ia berangkat menuju ”tempat kerjanya” karena pada jam-jam inilah, orang-orang atau Dinas Kebersihan Kota telah membuang sampah di TPS-nya Ibu Slamet. Ia mulai memilih, memilah dan kemudian memungutnya untuk kemudian dikantongi sesuai jenis sampah. Rutinitas ini ia lakukan sampai pukul 14.00 WIB. Ia kemudian dengan tenaga yang tersisa membawa pulang ”barang-barang kebanggaannya” ke rumah sebelum kemudian dipilah dan dikantongi kembali oleh suaminya sambil menunggu kapan orang datang untuk membelinya.

Pendapatan

Besarnya pendapatan dari kerja keras tanpa kenal lelah yang dilakukan Ibu Slamet selama ± 8 jam setiap hari, hanya sebesar Rp.10.000,- (itupun untung-untungan). Jika sebulan penuh Ibu Slamet melakukan pekerjaan ini maka dipastikan Rp. 300.000,- bakal dikantonginya untuk kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk biaya pendidikan sang anak. Mungkinkah itu terwujud?

Menurut Ibu dan Bapak Slamet, penghasilan yang relatif kecil ini dimanfaatkan seoptimal mungkin sehingga cukup untuk membiayai kehidupan mereka selama sebulan.

BAB III

FAKTOR PENYEBAB DAN STRATEGI SURVIVAL

Standing point dari penelitian ini sebagaimana disampaikan pada bab I (latar belakang), maka berdasarkan data dan informasi yang  diperoleh, yang telah dipaparkan pada bab II sebelumnya, maka pada bab ini akan dianalisis faktor penyebab kemiskinan dan strategi yang dilakukan oleh Ibu Slamet dan keluarganya agar tetap bertahan hidup.

3.1     Faktor Penyebab

Penyebab kemiskinan dalam temuan penelitian ini sangat berkaitan dengan aspek struktural, kultural dan natural (tentunya dengan kedalaman dan keluasan yang berbeda). Berdasarkan penelusuran literatur, menurut Darwin setidaknya terdapat empat faktor penyebab kemiskinan :

Pertama, faktor budaya (cultural factor), di mana penjelasan mengapa miskin tidak dicari dari luar, melainkan dari dalam diri orang atau masyarakat miskin sendiri sebagai pihak yang tertuduh sebagai penyebabnya. Penjelasan ini diangkat dari perspektif kalangan konservatif di mana orang menjadi miskin karena jebakan budayanya sendiri yang kemudian diwariskan secara turun temurun. Individu-individu yang ada dalam masyarakat dianggap terjebak pada kebiasaan-kebiasaan hidup berikut nilai-nilai sosial dalam masyarakat di mana ia/mereka berada.

Kedua; faktor struktural (structural factor), di mana orang atau kelompok masyarakat miskin lebih disebabkan oleh berbagai kebijakan negara yang bukan saja tidak menguntungkan melainkan juga menjadikan mereka dimiskinkan. Kemiskinan struktural juga dapat merupakan produk dari sistem sosial, ekonomi dan politik yang hegemonis dan eksploitatif. Sistem ekonomi pasar yang tidak terkendali bisa memarginalkan kelompok miskin, karena penguasaan aset-aset ekonomi oleh segelintir elit ekonomi.

Ketiga, faktor alam (natural factor). Penyebab atau latar belakang dari adanya kemiskinan jenis ini diperoleh dari pendekatan fisik dan ekologi dan pendekatan yang menyalahkan individu atau orang miskin (individual blame approach). Setidaknya tiga jenis yang tergolong sebagai penyebab yang alamiah ini, yaitu; 1) kondisi alam yang kering, tandus dan tidak memiliki sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi, keterisolasian wilayah pemukiman penduduk, 2) bencana alam seperti tanah longsor, gempa bumi dan wabah penyakit baik menyerang manusia maupun sumber mata pencaharian (ternak dan tanaman), 3) kondisi fisik manusia baik berupa bawaan sejak lahir maupun pengaruh degenerasi yang menjadikan seseorang tidak memiliki kemampuan untuk bekerja secara baik.

Keempat; konflik sosial politik atau perang. Instabilitas sosial dan politik berpengaruh secara signifikan terhadap menurunnya produktivitas masyarakat.

Jika dikaitkan dengan penelitian ini, aspek struktural berkaitan dengan kondisi perekonomian bangsa yang saat ini masih didera krisis, diduga sebagai salah satu faktor penyebab mengapa Ibu Slamet tidak mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak. Pada saat yang sama, negara belum mampu membiayai dan menyediakan kebutuhan dasar rakyatnya secara murah, mudah dan gratis. Yang bisa dilakukan oleh negara saat ini adalah meluncurkan program-program pembangunan yang bersifat karitas (charity) seperti BLT, beras raskin dan lain-lain, namun ironisnya adalah bantuan yang diterima oleh keluarga miskin termasuk Ibu Slamet, tidak cukup untuk membantu mereka keluar dari ruang-ruang kemiskinan.

”… beras raskin sangat membantu kami mas, tetapi nggak cukup? Sebulan kami hanya dapat jatah beras raskin  7 kg. Harsunya kan 30 kg untuk 3 orang dalam sebulan mas…”(Ibu Slamet)

Sementara itu, dilihat dari aspek kultural, tingkat pendidikan yang rendah membuat keluarga ini tidak memiliki keahlian dan keterampilan yang memadai untuk mencari pekerjaan dan memperoleh pendapatan yang lebih baik dan layak. Akar masalah mengapa ibu Slamet dan bapak Slamet tidak mengenyam pendidikan formal secara layak, karena ketiadaan sumber daya produktif (tanah dan modal) yang dimiliki oleh orang tua mereka di Klaten maupun Boyolali. Disamping itu adanya pandangan masyarakat tradisional yang masih melekat kuat di pedesaan termasuk dalam keluarga bapak Slamet menambah kompleksnya permasalahan yang ada. Misalnya dari pemaparan diatas dapat diketahui bawa Bapak Slamet terdiri dari enam bersaudara, dengan sumber daya yang terbatas yang dimiliki oleh orang tua Bapak Slamet menyebabkan ketidakmampuan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarga tersebut. Akibatnya jika sebelumnya sumber produksi dalam hal ini tanah yang dimiliki oleh orang tua Bapak Slamet mampu memenuhi kebutuhan menjadi tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan dengan bertambahnya jumlah keluarga tanpa adanya perhitungan yang matang terkait kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya. Asumsi ini bisa jadi berakar dari adanya semacam pameo yang berkembang di masyarakat tradisional khususnya di pedesaan yang berbunyi ” banyak anak banyak  rezeki ”. Dampak dari masalah ini tentu saja akan mempengaruhi pola pikir mereka terhadap dinamika kehidupan ke depan. Satu hal yang bisa disebutkan dalam laporan penelitian ini adalah bahwa, terdapat kecenderungan untuk selalu memandang kota sebagai tempat yang menjanjikan bagi perbaikan hidup, padahal sebaliknya kota dalam banyak hal membuat orang hidup menderita.

”… ya di kota kan banyak lapangan kerja mas, lagian kami tidak memiliki apa-apa di desa, miskin!. Saya mau kerja apa saja mas yang penting halal, saya dulu jualan permen, rokok di tempat judi” (Bapak Slamet)

Sekilas terlihat bahwa, pola pikir keluarga ini sangat rasional dalam memandang kota. Kota sebagaimana diketahui semua orang termasuk keluarga ini, merupakan pusat-pusat pembangunan dan karena itu ia menyediakan berbagai peluang kerja. Namun demikian, keseluruhan peluang kerja yang mampu membuat seseorang untuk hidup layak hanyalah sektor-sektor formal dan informal yang mensyaratkan pekerjanya harus memiliki keahlian dan keterampilan yang memadai dengan ijazah pendidikan yang ditamatkan sebagai ukuran. Sedangkan bagi mereka yang tidak termasuk dalam kategori ini akan dihadapkan pada pilihan ”pulang ke desa atau tetap bertahan di kota”. Itulah sesungguhnya syarat untuk hidup di kota.

Ini berarti, dilema baru akan muncul. Bagi ibu Slamet dan bapak Slamet, pulang ke desa berarti podo wae karena mereka tidak memiliki sumber daya produktif, dan kalau tetap bertahan hidup di kota (Yogyakarta) berarti siap ”bertarung” dengan dinamika kehidupan kota yang keras. Alhamdulilah keluarga ini terkesan mampu menghadapi dinamika kota dimaksud walau mereka terkesan pasrah pada keadaan. Kepasrahan ini lagi-lagi diduga terjadi karena mereka tidak mempunyai pilihan lain selain bekerja sebagai pemulung.

Sementara itu, dari segi penguasaan sumber daya produktif (aspek natural), keluarga ini merupakan kaum migran yang di desa asalnya tidak memiliki aset produksi (tanah, sawah) yang diandalkan untuk membuat betah tinggal di desa.

”…di desa kami hanya punya sebidang tanah ladang yang tidak subur mas, hanya ditanami palawija dan tembako…tidak cukup untuk kami mas, keluarga kami 6 orang…saya ke jogya karena masalah itu mas…” (Bapak Slamet)

3.2     Strategi Bertahan Hidup

Sebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu bahwa, dalam melakukan pengumpulan barang-barang bekas kategori sampah, Ibu Slamet memperoleh penghasilan sebesar Rp. 10.000,- per hari atau Rp. 300.000,- per bulan. Angka uang yang diperoleh ini sesungguhnya sangat jauh dari sebuah kepantasan untuk mengelola kehidupan seseorang. Setelah dilacak lebih jauh, ternyata ada beberapa ”upaya luar biasa” yang dilakukan oleh keluraga Ibu Slamet untuk mempertahankan hidup, dan beberapa situasi sosial yang dapat diidentifikasi sebagai ”modal sosial” yang membuat keluarga ini tetap bertahan hidup :

Upaya Luar Biasa :

a)    Pola pengeluaran; persentase pengeluaran rumah tangga lebih diarahkan pada kebutuhan  pangan.Menurut penuturan mereka, sejak bulan Juli 2008, SPP sang anak sebesar Rp. 95.000,- serta uang seragam, uang gedung dan uang buku sebesar Rp. 1.000.000,- belum lunas dibayar, baru Rp. 400.000,- yang sudah dibayar, sementara Rp. 600.000,- belum bisa dibayar karena belum memiliki uang yang cukup. “Gaji” Ibu Slamet ternyata lebih diutamakan untuk membiayai kebutuhan akan pangan keluarga.

Yang menarik dari kondisi ini adalah keluarga ini ternyata menerapkan filosofi hidup yang oleh James S. Scoot dalam bukunya Moral Ekonomi Petani, disebutnya sebagai “safety first philosophy”. Artinya bahwa, ketika dihadapkan pada dua pilihan hidup yang sama-sama berat, (pangan dan pendidikan) maka tampaknya kelurga ini lebih mendahulukan kebutuhan atas pangan ketimbang biaya pendidikan, karena jika tidak dipenuhi maka dampaknya akan sulit dibayar dengan apapun, mulai dari sakit sampai pada hal-hal eksktrim ”mati kelaparan”.

b)    Pola konsumsi; porsi konsumsi makanan disesuaikan dengan pangan yang tersedia, yang penting kenyang (makan 1-2x).

Setiap bulan, sebagaimana keluarga miskin lainnya, keluarga ini mendapat jatah 7 kg beras raskin. Tentu tidak cukup untuk dikonsumsi bagi 3 orang anggota keluarga. Bahkan pasca Lebaran 2008 yang lalu, keluarga ini kedatangan seorang keponakan dari Klaten dan saat ini menumpang tinggal bersama mereka, (katanya mencari pekerjaan di Yogyakarta) . Idealnya, dibutuhkan 30 kg beras per bulan untuk dikonsumsi 4 orang. Tetapi karena atas nama kemiskinan, jatah beras raskin ini diupayakan untuk ”menjadi pas” dikonsumsi, melalui pola makan yang tidak wajar, sehari hanya dua kali makan bahkan hanya sekali pada siang menjelang sore hari.

c)    Bapak Slamet, terkadang mendapatkan uang dalam jumlah yang cukup dari keahliannya; katanya bisa memijat, menerawang nasib dan masa depan orang. Terkadang pula ia mendapatkan ”uang belas kasihan” layaknya pengemis (tapi ia bukan seorang pengemis) dari orang-orang ketika ia bepergian ke atau kembali pulang dari rumah kerabat di dalam Kota Yogyakarta.

Modal Sosial yang Mendukung :

a)    Bantuan beras, pakaian bekas, kue, dan lainnya dari sahabat, kerabat, rumah singgah (gereja) dan orang-orang tertentu. Pernah di sebuah kesempatan bertemu dengan keluarga ini, tampak terlihat dua buah kantong ukuran sedang berisi beras di dalam rumah, yang katanya diberikan oleh orang-orang yang prihatin atas nasib mereka dan juga dari rumah singgah.

b)    Dispensasi biaya pendidikan dari sekolah. Andai saja pihak sekolah (SMP 6 Muhamadiyah) tetap memaksa keluarga ini melunasi uang sekolahnya Bayu sesuai waktu yang telah ditentukan, maka mungkin saat ini Bayu tidak lagi sekolah.

c)    Kursus bahasa inggris gratis dari Rumah Singgah. Rumah Singgah ini merupakan sebuah arena sosial yang dimiliki dan dikelola oleh Gereja Kristen Tabernakel di Jln. HOS Cokroaminoto Tegalrejo. Pada tingkat ini, sesungguhnya gereja sedang tampil, bukan sebagai institusi keagamaan tetapi sebagai institusi sosial yang berpihak pada orang-orang kecil, miskin dan belum sempat dibiayai oleh negara, tanpa melihat latar belakangnya. Mungkin di tempat lain, masih terdapat rumah singgah-rumah singga lainnya yang dikelolah oleh institusi keagamaan lainnya, LSM, atau orang per orang untuk ”menghidupi” orang yang bernasib sama dengan keluarga Ibu Slamet.

d)    Dispensasi pelunasan utang-piutang

Konon, uang sebesar Rp. 400.000,- untuk mencicil uang sekolah anaknya (Bayu), keluarga Slamet meminjamnya dari teman, dengan kesepakatan yang tidak tertulis, akan dilunasi kelak jika sudah mempunyai uang. Kondisi ini mau menjelaskan bahwa di tengah pola relasi masyarakat yang individualisitik di kota, ternyata masih ada rasa saling percaya di antara mereka yang sama-sama hidup menderita. Kemungkinan ini bisa terjadi karena selain faktor pertemanan, diduga terdapat sebuah perasaan kolektif untuk saling berbagi (sama-sama susah dan sama-sama senang atau sedikit menjurus ekstrim ”one for all and all for one”), di antara para kaum miskin. Semangat mereka sebagai sebuah entitas yang terpinggirkan mendorong mereka untuk saling menolong.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Mencermati potret kemiskinan yang ada di negeri ini, maka satu hal pasti yang bisa disimpulkan adalah, bahwa ternyata negara belum memiliki kapasitas teknis-manajerial yang memadai untuk mengelola potensi alam negeri yang katanya memadai dan berlimpah ini, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Fakta pembenarnya adalah, angka kemiskinan tetap saja meningkat dari tahun ke tahun, walau di saat yang sama berbagai program berikut triliunan dana telah digelontorkan untuk membiayai atas apa yang disebut proyek kemiskinan. Salah satu dampak dari situasi ini adalah, melemahnya kualitas sumberdaya pada sebagian besar manusia Indonesia, dan karenanya membuat mereka menjadi tidak mampu mengatur dirinya dalam mengarungi situasi sulit dari dekade-dekade pembangunan sebelumnya hingga kini dan berakhir entah sampai kapan.

Berangkat dari data dan fakta kemiskinan berikut analisis kemiskinan yang diuraikan sebelumnya, serta ironi kemiskinan yang disebakan oleh kebijakan pembangunan sebagimana disebutkan pada alinea pertama bab ini, maka beberapa kesimpulan penelitian dapat diambil untuk menjawab pertanyaan penelitian (rumusan masalah), sebagai berikut :

Kemiskinan yang dialami keluarga ibu Slamet pada dasarnya lebih disebabkan oleh faktor struktural, kultural dan natural. Secara struktural; kemiskinan yang dialami oleh keluarga Slamet merupakan akibat terperangkap dalam kapitalisme kota.  Hal ini sejalan dengan pernyataan Weber bahwa,

”Kapitalisme sekarang, yang telah mendominasi kehidupan perekonomian, mendidik dan memilih insan-insan ekonomi yang dibutuhkannya melalui suatu proses survival of the fittest dalam bidang ekonomi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa keluarga Slamet :

  • Rasional dalam memandang kota sebagai tempat yang menjanjikan bagi perbaikan hidup, tetapi rendahnya keahlian dan keterampilan membuat mereka tidak terserap pada peluang kerja di kota, baik sektor formal dan informal. Akar dasar dari masalah ini sebenarnya adalah proses pelemahan kualitas sumberdaya manusia yang secara tidak sengaja namun sistematis sedang dilakukan oleh negara melalui kebijakan pembangunannya yang tidak pro rakyat miskin.
  • Tidak sempatnya mereka untuk hadir dalam ruang-ruang pembelajaran formal, membuat  keluarga ini tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk mengakses dan memfilter dinamika pengaruh dari kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi. Pada akhirnya mereka terjebak pada sebuah kondisi negatif (kota yang ”keras dan individualistik”), yang pada awalnya mereka duga sebagai sesuatu yang mencerahkan (kota yang ”menjanjikan kehidupan lebih baik”).

Dari segi kultural, keluarga ini dinilai :

  • Selalu pasrah pada keadaan yang dihadapi dan tidak berusaha untuk hidup lebih baik. Pertanyaan mengapa pasrah dapat dilacak melalui jawaban, ”…ya mau gimana lagi mas, semuanya sudah diatur oleh Yang Di Atas, walau hidup terus begini kami gak mau pulang kampung…sama aja mas, di kampung juga gak punya apa-apa kok…”. Jawaban ini muncul ketika ditanyakan secara berulang-ulang pada waktu yang berbeda ditanyai soal jumlah pendapatan (Rp. 10.000,-/hari) yang diduga tidak dapat membiayai sejumlah kebutuhan dasar.

Sedangkan secara natural;

  • Keluarga ini merupakan kaum migran yang di desa asalnya tidak saja memiliki aset produksi (tanah, sawah) yang terbatas, tetapi juga terjadi ketimpangan distribusi dan kompetisi pemanfaatan atas sumberdaya produksi yang terbatas itu (satu kapling tanah seluas ± 1000m² dikuasai dan dikelolah oleh 6 orang anggota inti keluarga (2 orang tua, 4 anak), belum termasuk anggota turunan dari keluarga 4 anak tersebut). Karena itu pilihan untuk kelana ke kota dimaksudkan untuk mempersempit ketimpangan distribusi dan kompetisi yang dimaksud, namun ironisnya keadaan di kota tidak jauh lebih baik dengan keadaan di desa (Klaten dan Boyolali).

  1. Di tengah kemiskinan yang melilit dan tak kunjung usai entah kapan, ternyata keluarga ini masih memiliki upaya luar biasa melalui pengaturan pola pengeluaran dan pola konsumsi dalam rangka bertahan hidup. Mereka, setelah dilacak ternyata memiliki skala prioritas dalam mengarungi hidup, walaupun mengorbankan kebutuhan yang lain, yang sama-sama penting dan mendesak.
  2. Ternyata, di tengah irama relasional kehidupan kota yang individual, masih terdapat sekelompok orang, organisasi sosial yang masih memiliki tenggang rasa terhadap orang-orang miskin semisal keluarga Ibu Slamet. Inilah yang disebut modal sosial.

4.2. Rekomendasi Aksi

Beberapa rekomendasi yang dapat digunakan untuk menanggulangi kemiskinan termasuk bagaimana membuat kehidupan Ibu Slamet dan keluarganya menjadi lebih bermartabat, antara lain :

1)    Kebijakan pembangunan diharapkan tidak lagi memiliki ruang constraining atau ruang yang melemahkan potensi intelijensia dasar masyarakat dan karenanya mengkendalai mereka dalam usaha mempertahankan hidup. Ke depan, kebijakan pembangunan yang dirancang diharapkan lebih enabling sehingga masyarakat lebih cerdas dalam mengatur diri mereka menuju keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran. Walaupun demikian, pemerintah diharapkan untuk :

  • Menyediakan program jaminan sosial terutama kesehatan dan pendidikan secara permanen terhadap keluarga ini dan keluarga atau penduduk miskin lainnya. Bukankah dalam konstitusi telah tertulis bahwa negara wajib membiayai fakir miskin dan anak terlantar?
  • Kebijakan karitas juga masih dibutuhkan, saat kondisi perekonomian bangsa yang belum beranjak dari krisis. Namun kebijakan tersebut harus mampu membuat masyarakat lebih berdaya.

2)    Keterbatasan sumberdaya/aset produktif yang dimiliki, harusnya bisa diatasi oleh negara melalui distribusi pemanfaatan yang adil bagi masyarakat miskin. Eksploitasi dan hegemoni yang dilakukan oleh kelas penguasa (negara dan pemilik modal) di berbagai daerah, tidak saja akan semakin memiskinkan masyarakat.

3)    Intervensi kebijakan terhadap penduduk miskin harus terintegrasi dalam suatu program pemberdayaan yang terpadu. Selama ini intervensi kebijakan lebih bersifat fisik, dan melupakan atas apa yang disebut penyuluhan, informasi dan komunikasi pembangunan.

4)    Kebijakan harus pro rakyat miskin (responsif dan akomodatif terhadap apa yang mereka butuhkan, libatkan mereka dalam pembuatan keputusan-dengar suara mereka)

5)    Membangun pusat-pusat pertumbuhan dan kota-kota baru di daerah periferi dan daerah asal untuk membendung urbanisasi.

6)    Menumbuhkan, mengembangkan dan memberdayakan modal-modal sosial yang ada dalam masyarakat.

Dilema kita adalah : masyarakat merupakan suatu kegiatan perdagangan di mana moralitas ditarik dari pasar”(Adam Smith dalam buku Filsafat untuk Pemula)

Tetapi, Itu kata Adam Smith…!

Kita tidak sedang berada di dunia yang dimaksudkan Smith,…kita masih memiliki modal sosial yang cukup untuk menolong mereka yang miskin melalui banyak cara,…di sini kita punya kolekte, kita punya perpuluhan, kita punya zakat, kita punya rumah singgah, dan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

  • Arifin Betydan Cosmas Kondang, 2007, Sintesis Kemiskinan Partisipatif Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kota Kupang, Kabupaten Ngada dan Kabupaten Sikka, provinsi Nusa Tenggara Timur, PIAR, Kupang.
  • Coernellis Laydan Aris Arif Mundayat, Manajemen Kemiskinan, Keterbelakangan, Ketimpangan dan Pengangguran (Modul Kuliah), S2 PLOD UGM Yogyakarta.
  • Emil Salim, dalam .. , 2004, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Undang-undang Keistimewaan NAD, Tesis, S2 PLOD UGM Yogyakarta.
  • Faturocman, dkk, 2007,Membangun Gerakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, UGM, Yogyakarta.
  • http://wikipedia.com/2007/06/jerat-kemiskinan-komunitas-pemulung-di.html
  • Max Weber2006, Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
  • Umi Listyaningsih, 2004, Dinamika Kemiskinan di Yogyakarta, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, UGM Yogyakarta dan Patnership For Economic Growth, Yogyakarta.

sumber : http://ezraedmundzr.blogspot.co.id/2013/10/pemulung-dan-kemiskinan.html

Butuh Rp12 Miliar untuk Buang Sampah di Gunungkidul

Dua orang pemulung sedang mencari sampah plastik di TPAS Wukirsari. Mayoritas masyarakat di sekitar lokasi mengeluhkan keberadaan tempat itu karena menimbulkan bau pencemaran lingkungan. Foto diambil Sabtu (9/1/2015). (JIBI/Harian Jogja/David Kurniawan)Dua orang pemulung sedang mencari sampah plastik di TPAS Wukirsari. Mayoritas masyarakat di sekitar lokasi mengeluhkan keberadaan tempat itu karena menimbulkan bau pencemaran lingkungan. Foto diambil Sabtu (9/1/2015). (JIBI/Harian Jogja/David Kurniawan)
Masalah sampah di Gunungkidul akan ditangani dengan perluasan TPAS

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL– Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Wukirsari di Desa Baleharjo, Wonosari  butuh perluasan. Usulan ini mengacu area TPAS yang sudah terisi sampah sebanyak 60%.

Data dari Unit Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebersihan dan Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Gunungkidul menjelaskan, TPAS Wukirsari seluas 5,6 hektare. Setiap harinya tempat pembuangan sampah satu-satunya di Gunungkidul ini bertambah sebanyak 127 meter kubik per hari.

Ditakutkan jika tidak ada upaya perluasan, maka volume sampah akan terus menumpuk. Hingga saat ini, tingkat keterisian di lokasi itu sudah mencapai 60% lebih.

“Kita sudah mewacanakan perluasan dan sudah mengajukan anggaran ke pusat Rp12 miliar untuk memuluskan rencana tersebut,” kata Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebersihan dan Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Gunungkidul Sugiyanto kepada wartawan, Kamis (12/5/2016).

Dia menjelaskan, estimasi anggaran Rp12 miliar di antaranya digunakan untuk pembebasan lahan dan pembangunan fasilitas pendukung. Menurut Sugiyanto, selain masalah tingkat keterisian sampah, luas area TPAS juga belum ideal. Untuk saat ini, lokasi tersebut memiliki luas 5,6 hektare dengan ketinggian lima meter. “Target kita sih bisa sampai 8,6 hektare sehingga usia TPAS bisa lebih lama lagi,” ujarnya.

Selain upaya perluasan area pembuangan, UPT juga mewacanakan intensifikasi proses pengolahan sampah. Diakui Sugiyanto, untuk saat ini proses pengolahan dengan model Sanitasi Landfill belum berjalan sepenuhnya. Upaya ini baru bisa terlaksana saat musim kemarau, sedang musim penghujan baru sebatas diratakan menggunakan alat berat.

“Kondisi tanah di sekitar area TPAS membuat metode Sanitasi Landfill belum maksimal. Untuk itu, kami akan memaksimalkan proses tersebut. Sebelum membuangnya, kami juga akan dilakukan pemilahan jenis sampah terlebih dahulu,” ungkapnya.

Editor: |

http://www.harianjogja.com/baca/2016/05/13/masalah-sampah-butuh-rp12-miliar-untuk-buang-sampah-di-gunungkidul-718972

PERANGI SAMPAH ! JADIKAN KONSEP 3 R (Reduce,Reuse ,Recycling)SEBAGAI KAMPANYE NASIONAL

Disadari atau tidak, kita sebagai manusia (anak-anak hingga dewasa) tentunya memiliki aktifitas, baik itu di rumah, sekolah maupun di tempat kerja.
Akibat aktifitas tersebut seringkali kitak tidak menyadari bahwa setiap hari kita menghasilkan sampah. Dan dari penelitian terbukti bahwa manusia yang tinggal diperkotaan menghasilkan sampah lebih banyak daripada manusia yang tinggal di perdesaan.

Hal ini diperkuat dengan adanya fakta bahwa saat ini hampir semua Pemerintah kota besar di Indonesia sedang mengalami kesulitan dalam pengelolaan sampah yang dihasilkan oleh warga kotanya.

Sebagai contoh dapat dibayangkan produksi sampah yang dihasilkan oleh dua kota besar di Indonesia yaitu Jakarta dan Bandung. Setiap hari Jakarta menghasilkan sampah (rumah tangga dan industri) sebanyak 25.687 meter kubik. Apabila diasumsikan tinggi timbulan sampah setinggi 4 – 5 m maka jumlah tersebut ekuivalen dengan kebutuhan luasan lahan 5.000 m2 hingga 6.500 m2 untuk menampungnya. Sedangkan kota Bandung, memproduksi sampah sebanyak 7.500 m kubik,sehingga dibutuhan luasan lahan 1.500 m2 hingga 1.900 m2 untuk menampungnya. Dengan gambaran ini maka patutlah kita bertanya kepada diri kita masing-masing : relakah kita menjadikan lahan terbuka yang semakin langka di sekitar lingkungan tinggal kita, hanya untuk menimbun sampah? Lalu dimana anak cucu kita nanti akan bermain?

Masalah sampah ini jelas memusingkan para pejabat yang bertanggung jawab untuk mengatasi dan mengelolanya. Pemerintah Jakarta telah membangun berbagai fasilitas untuk mengurangi beban tekanan yang timbul akibat pengelolaan masalah sampah, misalnya dengan membangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Bantar Gebang, Pengolahan antara di Cakung sampai membangun fasilitas pengolahan yang modern di Bojong yang semuanya akhirnya bermasalah. Sedangkan Pemerintah kota Bandung juga mengalami hal yang serupa dengan fasilitas TPA nya yaitu di Leuwigajah, Cimahi yang ditutup karena longsor; di Pasir Impun; Jelekong dan Cicabe yang tidak dapat dipakai lagi karena warga menolak perpanjangan kontraknya. Akibatnya bisa diduga, kota Bandung menjadi lautan sampah. Masyarakatpun menjerit sambil menutup hidung. Namun sebagai warga kota, bijakkah kita bila menimpakan tanggung jawab pengelolaan sampah ini hanya kepundak Pemerintah? Tentu saja tidak. Karena itu mari kita lihat upaya-upaya yang dapat dilakukan bersama antara masyarakat dan Pemerintah.

Sampai saat ini paradigma yang dipakai oleh pemerintah dalam hal pengelolaan sampah, umumnya masih sangat konvensional/kuno yaitu : kumpul; angkut dan buang. Paradigma ini dapat terimplementasikan dalam teknologi konvensional dalam pengendalian sampah, yang dikenal denganSanitary Landfill. Teknis sanitary landfill yaitu digali lubang luas sedalam kurang lebih 15-20 meter, dan kemudian dilapisi geoplastic agar sampah tidak merembes kedalam tanah dan menyebar kebagian lain, serta dibagian bawahnya diberi saluran air agar cairan yang timbul dari sampah bisa dikendalikan. Sampah kemudian dimasukan kedalam lubang setinggi 1,5-2 meter kemudian dilapisi tanah dengan ketinggian yang sama. Demikian seterusnya berlapis dan selang seling antara tanah dan sampah hingga mencapai ketinggian tertentu. Selanjutnya jika ketinggian telah mencapai tinggi yang optimum (sekitar 15 meter) maka daerah tersebut dibiarkan selama beberapa tahun hingga mencapai suatu waktu yang aman sehingga permukaan lahan tersebut dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain. Dalam kasus kota Jakarta dan Bandung, TPA yang dikelola Pemerintah tidak menggunakan sistem ini, namun timbulan sampah dibiarkan terbuka, sehingga menimbulkan berbagai masalah bagi masyarakat yang tinggal disekitar TPA tersebut.

Metode landfill maupun TPA membawa konsekuensi akan kebutuhan lahan penampungan yang makin meluas, yang tidak mungkin diakomodasikan oleh lahan perkotaan yang makin sempit dan mahal. Oleh karena itu Pengelolaan sampah dengan metode : kumpul, angkut dan buang seperti ini perlu diimbangi dengan metode lain yang terpadu, efektif dan berdaya guna agar daya dukung pemanfaatan lahan diperkotaan dapat meningkat kembali baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Dalam hal pengelolaan sampah maka Departemen Pekerjaan Umum sebagai lembaga instansi teknis, dengan tanggung jawab utamanya sebagai penyedia prasana dan sarana umum di perkotaan dan perdesaan telah melihat adanya kebutuhan metode-metode baru untuk mencari solusi atas masalah pengelolaan sampah ini. Karena itu sudah sejak bertahun-tahun yang lalu departemen ini telah memprakarsaisebuah gagasan pengelolaan sampah yang dikenal dengan KONSEP 3 R, yaitu REDUCE (mengurangi volume), REUSE (menggunakan kembali) dan RECYCLE (mendaur ulang). Konsep 3 R ini tidak dimaksudkan untuk merubah secara total metode konvensional yang telah dilakukan oleh Pemerintah, namun bersifat melengkapi atau menyempurnakannya sehingga diperoleh hasil yang optimal. Dengan kombinasi konsep 3 R ini maka paradigma pengelolaan sampah dapat berkembang menjadi : 1) minimalkan; 2)kumpulkan; 3) pilah-pilah; 4) olah; 5) angkut dan buang sisanya. Langkah 1),3) dan4) merupakan implementasi dari konsep 3 R , sedangkan langkah 2) dan 5)merupakan implementasi dari konsep lama.

Secara ringkas ke 5 langkah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Langkah 1) minimalkan (reduce). Pada tahap inilah peran serta masyarakatperlu ditingkatkan karena dari sinilah produksi sampah dimulai. Masyarakat perlu dimotivasi untuk meminimalkan sampah dengan cara mengkonsumsi produk-produk yang ramah lingkungan, kemasan isi ulang atau pemakaian perabot yang bukan sekali buang, membawa tas belanjaan dari rumah dan tindakan-tindakan kecil lain namun dalam jangka panjang dapat memberi manfaat nyata. Sedangkan pihak penjual/pengusaha pasar swalayan atau mall dapat dimotivasi untuk membuat kemasan belanja dari bahan organik atau daur ulang, dan sebagai insentif pemerintah dapat memberikan potongan pajak.Langkah 2) kumpulkan dan dibarengi dengan langkah 3) pilah-pilah. Masyarakat perlu diberi penyuluhan untuk tertib dalam mewadahi sampahnya dalam dua wadah yang berbeda antara sampah organik dan non organik. Pemerintah bisa memfasilitasinya dengan penjualan wadah-wadah sampah murah yang kualitas konstruksinya memenuhi standar. Selanjutnya masyarakat dapat mengumpulkan sampah dirumahnya sendiri atau dikumpulkan ke TPS kecil terdekat untuk diolah lebih lanjut.

Langkah 4) Olah (Reuse dan Recycling). Pemerintah dalam tindakan ini harus memberi penyuluhan tentang beberapa jenis cara pengolahan sampah tepat guna, yaitu mudah dan murah. Pengolahan sampah organik menjadi kompos dengan skala kecil hingga menengah dapat diperkenalkan melalui perkumpulan PKK maupun arisan yang umumnya ada di tiap lingkungan permukiman. Untuk sampah non organik seperti plastik, gelas, karton, kertas, kaleng, dapat dikumpulkan kemudian didaur ulang menjadi benda-benda lain yang bermanfaat oleh penduduk setempat atau dikirim ke pabrik pengolahan atau ke pabrik asal/produsen untuk digunakan kembali. Pemerintah perlu memfasilitasi terbentuknya organisasi atau perorangan yang bertindak sebagai pengumpul (asosiasi pemulung, misalnya) disertai dengan fasilitas penunjangnya.

Sebagai contoh kasus, di negara-negara maju seperti di Amerika Serikat kampanye untuk menyadarkan masyarakat agar terlibat secara aktif dalam pengelolaan sampah, dilakukan secara kontinyu melalui berbagai media, yaitu sekolahan, televisi dan koran-koran. Dengan langkah ini maka tidak mengherankan jika masalah pengelolaan sampah telah menjadi bagian kesadaran yang wajib dimiliki setiap warga negaranya. Tindakan kampanye tersebut ditindak lanjuti oleh Pemerintah setempat dengan langkah kongkrit yaitu menempatkan unit-unit mobil pengumpulan sampah recycling diberbagai permukiman dan pusat-pusat perbelanjaan seperti supermarket dan mall.
Unit-unit mobil pengumpulan sampah recycling tersebut dilengkapi dengan alat pemroses sampah kemasan kaleng dan sampah kemasan plastik, sedangkan wadah-wadah atau kemasan yang dapat dipakai ulang akan dikumpulkan sesuai dengan merknya masing masing. Selanjutnya sampah ini kemudian dikirimkan ke pabrik asalnya untuk digunakan kembali (re-use).

Dan untuk menjamin agar sistem ini dapat berkelanjutan maka pemerintah menerapkan sistem insentif kepada dua pihak. Pihak pertama yaitu setiap orang yang menyerahkan sampah ke unit mobil tersebut diberi imbalan (walaupun nilainya kecil sekedar pengganti transport atau 1 cup es krim) sesuai dengan jumlah sampahnya. Biasanya orang tua sering menugaskan anaknya untuk melakukan tugas ini sehingga mereka mendapatkan tambahan uang jajan. Pihak kedua yaitu perseorangan yang mau menjadi pengelola diberikan kemudahan berupa kredit lunak untuk pembelian unit-unit mobil tersebut, bahkan pada beberapa tempat pemerintah lokal memberikannya secara cuma-cuma.

Implementasi dari langkah pengolahan (Reuse dan Recycling) berbasis masyarakat ini terbukti efektif seperti contoh yang telah dilakukan dibeberapa tempat di Jakarta, Tangerang, dan Surabaya. Di Jakarta, contoh sukses ada di Banjarsari, kelurahan Cilandak, Jakarta Selatan yang sudah meraih penghargaan dari UNDP. Berdekatan dengan Jakarta, kota Tangerang juga memiliki kawasan percontohan yaitu di Kompleks Perumahan Mustika Tiga Raksa sedangkan untuk kota Surabaya ada di kelurahan Jambangan . Hasil nyata yang diperlihatkan 3 tempat percontohan tersebut cukup berarti, yaitu sampah yang mampu diolah sekitar 60% , sehingga sisa yang dibuang ke TPA tinggal 40 % saja. Dengan demikian usia daya tampung TPA dapat diperpanjang.

Langkah 5) Angkut dan buang sisanya. Dalam keseluruhan proses pengelolaan sampah, meskipun 4 langkah sebelumnya telah ditempuh, namun tetap tidak dapat dihindarkan adanya sisa-sisa sampah yaitu sekitar 40 % yang harus ditampung di TPA. Pada tahap akhir inilah, tanggung jawab pengolahan sampah ada pada pemerintah sepenuhnya karena pada tahap ini diperlukan teknologi canggih.

Sebagai contoh Negara yang berhasil dalam pengolahan sampah dengan teknologi canggih adalah Rusia. Russia dinilai sebagai salah satu negara yang berhasil mengelola sampah untuk diproses menjadi berbagai keperluan. Teknologinya merupakan kombinasi dari teknologi mekanis, kimia dan teknologi radio-isotop. Russia berhasil mengolah sampah menjadi bahan-bahan yang bermanfaat hingga mencapai angka diatas 95% dari sampah yang masuk ke mesin pengolah, tentunya ini merupakan prestasi yang luar biasa.

Hingga saat ini di Indonesia beban tanggung-jawab pengelolaan sampah masih harus dipikul oleh Pemerintah Daerah sendiri, dan masyarakat belum terlibat secara langsung dalam siklus pengendalian sampah. Oleh karena itu kombinasi antara penggunaan teknologi modern dan meningkatkan kesadaran masyarakat adalah kunci keberhasilan pengendalian sampah di Indonesia khususnya di kota-kota besar seperti kota Jakarta dan Bandung yang kepadatan penduduknya sudah mencapai titik yang mengkhawatirkan.

Dengan ulasan tentang konsep 3 R dan contoh-contoh kegagalan serta keberhasilan yang telah dipaparkan diatas, dalam rangka untuk menjadikan kota-kota besar di Indonesia sebagai kota yang tetap layak huni pada masa akan datang maka menjadikan KONSEP 3 R ( REDUCE, REUSE, RECYCLING)sebagai kampanye Nasional mutlak diperlukan.

Departemen PU. sebagai penggagas awal dari KONSEP 3 R ini tentu saja tidak dapat bertindak sendirian namun dapat bertindak sebagai koordinator untuk mensinergikan sektor-sektor lain dalam rangka mensukseskan kampanye ini. Berikut ini adalah indikasi rencana tindak yang dapat dilaksanakan dengan melibatkan sektor lain.

  • Merancang materi/substansi kampanye konsep 3 R, berbasis multi media (audio & visual) bekerja sama dengan Meneg-kominfo maupun Meneg-KLH.

  • Mensosialisasikan dan mendistribusikan materi/substansi konsep 3 R bekerja sama dengan Meneg-kominfo dan Meneg-Pemberdayaan Perempuan.

  • Melaksanakan penyuluhan ke titik-titik penghasil sampah, baik rumah tangga maupun industri serta pasar dan pertokoan. Kegiatan ini dapat bekerjasama dengan Meneg-kominfo dan Meneg-Pemberdayaan Perempuan.

  • Melaksanakan penyuluhan ke sekolah-sekolah bekerjasama dengan Meneg-kominfo dan Dep.Pendidikan Nasional.

  • Memberikan bantuan fisik berupa fasilitas pewadahan dan tempat pengolahan skala kecil/ rumah tangga sebagai percontohan.

  • Menerbitkan dan menyebarluaskan NSPM tentang teknologi pengolahan sampah tepat guna untuk masyarakat. Kegiatan ini dapat bekerjasama dengan Meneg-KLH dan Meneg-Riset dan teknologi.

  • Menerbitkan NSPM tentang teknologi pengolahan sampah teknologi tinggi untuk kalangan industri maupun Pemerintah Daerah. Kegiatan ini dapat bekerjasama dengan Meneg-KLH dan Meneg-Riset dan teknologi.

  • Membuat rancangan pola-pola insentif, seperti pengurangan kewajiban pajak bagi pihak-pihak industri yang berhasil mengolah sampahnya secara mandiri. Kegiatan ini dapat bekerjasama dengan Meneg-KLH; Meneg-Riset dan teknologi serta Dep.Keuangan cq. Dinas pajak.

  • Membuat rancangan pola-pola disinsentif, yang dapat berupa denda atau penyegelan tempat usaha bagi pihak yang melanggar ketentuan persampahan. Kegiatan ini dapat bekerjasama dengan Meneg-KLH.

  • Memfasilitasi terbentuknya badan-badan kerjasama antar daerah dalam bidang pengelolaan sampah.

  • Memfasilitasi terbentuknya forum-forum dialog masalah persampahan.

Dengan adanya rencana tindak konkrit yang dapat dilaksanakan secara bertahap ini, maka diharapkan terjadi peningkatan signifikan atas kualitas pengelolaan sampah di kawasan perkotaan di Seluruh Indonesia pada masa yang akan datang.( Pustra, KK, 040706)

sumber : http://www.pu.go.id/isustrategis/view/4

Produced but never eaten: a visual guide to food waste

Whether the wastage is measured in tonnes of spoiled goods, hectares of agricultural land or household expenditure, the scale is frightening

How much food is wasted globally each year?

Each year 1.3bn tonnes of food, about a third of all that is produced, is wasted, including about 45% of all fruit and vegetables, 35% of fish and seafood, 30% of cereals, 20% of dairy products and 20% of meat.

What does this mean for agriculture?

About 1.4bn hectares, or close to 30% of available agricultural land, is used to grow or farm food that is subsequently wasted. This is particularly alarming given estimates that by 2050 food production will need to have increased by 60% on 2005 levels to feed a growing global population. Reducing food wastage would ease the burden on resources as the world attempts to meet future demand.

Where, how and when is most of the food wasted?

In developing countries there are high levels of what is known as “food loss”, which is unintentional wastage, often due to poor equipment, transportation and infrastructure. In wealthy countries, there are low levels of unintentional losses but high levels of “food waste”, which involves food being thrown away by consumers because they have purchased too much, or by retailers who reject food because of exacting aesthetic standards.

 

How about the UK – What type of foods do we waste most?

In the UK, 15m tonnes of food is lost or wasted each year and consumers throw away 4.2m tonnes of edible food each year. The foods most commonly found in British bins are bread, vegetables, fruit and milk.

What does this mean for the average family?

The average family throws away £700 worth of perfectly good food a year, or almost or almost £60 worth of food a month. The average weekly expenditure on food and non-alcoholic drinks in 2013 was £58.80 according to the ONS, which means a typical family throws away a week’s worth of groceries each month.

sumber : http://www.theguardian.com/environment/ng-interactive/2015/aug/12/produced-but-never-eaten-a-visual-guide-to-food-waste

Recycling

Recycling is any process that involves the recovery and reuse of materials that were once considered trash. Recycling can be as simple as reusing something—such as a coat or computer—by passing it on for someone else to use. Or, it can be as involved as reprocessing materials in metals, plastics, paper, or glass to make new products.

recycle_01

An Old Idea Is Rediscovered

There is nothing new about recycling. People have found ways to reuse pottery, gold, silver, and bronze for thousands of years. Old swords were melted and reshaped to use as plows. Gold and silver jewelry were melted down and reshaped into other forms. As recently as one hundred years ago, traveling peddlers in the United States and Europe collected rags, bones, and scrap metal waste from household garbage and sold them to manufacturers to make into new products.

During the early twentieth century, Americans relied less and less on recycling. By the 1950s the United States was labeled a “throw-away economy” because Americans were consuming increasing amounts of goods that ended up in garbage landfills.

Recycling was revived in many Western countries back in the 1960s and 1970s as the public became interested in conservation and looked for ways to reduce damage to the environment. In the United States, the first Earth Day in 1970 is often viewed as the official beginning of the modern recycling movement. On that day, hundreds of new recycling centers opened across the country.

The recycling movement caught on in many other Western countries during the next thirty years. Today, Germany recycles 30 percent of all of its trash. Japan recycles over 50 percent of its trash, half of all wastepaper and glass bottles, and more than 60 percent of its drink and food cans.

At the start of the twenty-first century, the United States recycling efforts are behind many European nations. Americans generate twice the amount of trash as Germans, but recycle less. According to the Environmental Protection Agency, the United States recycled 28 percent of its waste in 2002. States vary widely in their recycling programs. Minnesota is the nation’s leader in recycling with a rate of recycling 45 percent of all domestic waste. Montana and Wyoming are at the bottom of the list, recycling less than 5 percent.

Why Recycle?

Recycling is one of the easiest steps anyone can take to reduce the impact of humans on the environment. On average, each American produces approximately 3.5 pounds of garbage per day. That is 1,500 pounds per person each year—or 90,000 pounds in a lifetime. Without recycling, all this trash ends up in landfills.

In the 1970s many people believed that recycling’s greatest benefit was the reduction of the number of landfills because this would reduce the pollution associated with landfills and preserve the land. More recently, researchers have found multiple benefits to recycling.

  1. Recycling saves natural resources. Recycling reduces the demand for new materials from the environment. For example, by recycling paper, fewer trees are needed to produce new paper.
  2. Recycling saves habitats such as rain forests. By reducing the demand for new materials (such as metals that must be mined and refined) from the environment, more land and habitats can be preserved and/or conserved.
  3. Recycling saves energy and reduces emissions. In most cases, it takes less energy to make new products from recycled materials than from virgin raw materials. For example, it takes 95 percent less energy to produce aluminum products from recycled aluminum than from the raw materials of bauxite ore. In general, recycling of materials also produces less pollution than processing raw materials.
  4. Recycling can be economical. Recycling is often less expensive than the combined cost of processing new materials and managing waste disposal.
  5. Recycling reduces the need for new landfills and incinerators. Landfills and incinerators can emit hazards to the environment. When landfills leak, hazardous solvents can contaminate underlying ground-water—water that may be used for agriculture or as drinking water. Landfills and incinerators also emit pollution into the air.
  6. Recycling reduces the improper disposal of trash, such as littering.

Internal and External Recycling

Most people associate recycling with items such as newspapers, magazines, plastics, aluminum, and glass. The recovery, reprocessing, and reuse of materials from used items is called external recycling and requires public participation.

A second type of recycling, internal recycling, is the reuse of waste materials from manufacturing and does not involve the general public. For example, the manufacture/production of copper items results in wasted copper pieces; with internal recycling, these pieces are melted down and recast. Although internal recovery is possible in many industries, it is most common in the metal industry.

Because industrial waste accounts for 98 percent of all waste in the United States, many critics of recycling advocate that more attention should be paid to internal recycling than external recycling.

How External Recycling Works

External recycling involves three basic steps:

  1. Recovery. Recovery is the collection of used items that can be recycled. Many cities have drop-off centers or special curbside pickup programs to collect recyclables. Recovery may include sorting and separation of collected materials.
  2. Reprocessing. Reprocessing is the conversion of used items into reusable products. For example, glass is melted down and molded into new bottles or paper is reprocessed into new paper. There are three kinds of reprocessing: primary, secondary, and tertiary:
    • Primary recycling is the reprocessing of materials into the same type of product, such the recycling of used glass bottles into new glass bottles.
    • Secondary recycling is the reprocessing of materials into different but similar products, such as processing corrugated cardboard boxes into cereal boxes.
    • Tertiary recycling is the reprocessing of a material into a product that cannot be recycled again—for example, when mixed office paper is reprocessed into bathroom tissue.
  3. Marketing and sale of new items. One of the most challenging parts of recycling is creating markets for recycled items. Recycling programs depend on their ability to advertise and sell recycled items at competitive prices. Recycling does not accomplish its goals if recycled items are not used.

What Things Are Recycled?

There are four groups of materials that are commonly recycled today.

  1. Standard recyclables. The most commonly recycled materials are aluminum, glass, paper products, steel, and plastics.
  2. Hazardous wastes. Hazardous wastes include items such as antifreeze, motor oil, paint, and batteries. Many cities have special centers to recycle hazardous wastes.
  3. Newer products. Some recycling centers have systems to reprocess newer products such as compact and floppy disks.
  4. Used automobiles and parts.

Aluminum. Aluminum cans are the most widely recycled metal. In 1999 roughly two-thirds of all aluminum cans produced in the United States were recycled. However, not all forms of aluminum are recycled. For example, aluminum foil can be recycled, but not all recycling centers are set up to process it.

Paper. Paper recycling is one of this country’s most successful recycling programs. By weight, more paper is recycled each year than all other materials combined. The success of this program is in part due to the successful marketing and sale of recycled paper. Recycled paper is widely used today. Unfortunately, paper can only be recycled a limited number of times, because the paper fibers become too short to continue reprocessing after awhile.

Newspaper. Every part of a newspaper can be recycled—including the newspaper and inserts. Newspaper recycling has been profitable for decades.

Steel. Steel cans can be recycled many times. Recycled steel is used for many products such as tin cans.

Plastics. Plastics are not biodegradable, so the best choice is to recycle them. But plastics are a challenge for recycling centers. There are so many different kinds of plastics that they are difficult for recycling centers to reprocess; in fact, many plastics cannot be recycled. Those plastics that can be recycled can only be recycled a few times. Today, most plastic containers are marked on the bottom with a number in a triangle. Each number indicates a different kind of plastic. This information allows recycling center staff to identify plastic containers that can or cannot be recycled. Containers marked one or two are the most commonly accepted plastics for recycling.

Hazardous wastes. Hazardous wastes include toxic materials such as paints, solvents, motor oil, antifreeze, herbicides, and batteries. If these materials end up in landfills, the risk exists that they may leak into underlying groundwater which people use for drinking. If incinerated, these materials end up in the air. Many recycling centers have special programs for handling hazardous wastes.

Batteries. Batteries contain many toxic ingredients, such as lead and cadmium, which can cause serious environmental damage if they are buried in landfills. Many recycling centers direct customers to special dealers who accept used batteries.

Computers. Used computers are a challenge for recycling, because they need to be completely disassembled. Recently, a number of companies have started exploring ways to do this efficiently and cost effectively. Recycling of computers is becoming increasingly important as the number of used computers continues to grow. One computer manufacturer, Dell, is now offering to take back old computers for reuse or recycling.

Automobile Recycling. For years, the economic incentives of recycling parts from cars, trucks and other motor vehicles has made automobile recycling a big business. In the United States, each year, more than eleven million vehicles are sent to the junkyard because they have been damaged in accidents or have reached the end of their life. About three-quarters of the scrapped vehicles are recycled or their parts are resold. Every part from the doors and windows to engines and transmissions are sold; other recyclable metal parts are magnetically separated from other materials. The rest are shredded and buried in landfills.

In the future, a smaller percentage of automobile parts will be recyclable as cars are built with more nonmetal, nonrecyclable materials, unless the automobile makers give serious attention to designing new cars that can be recycled. New cars are being built with more and more high-tech gear and hundreds of different materials that cannot be recovered.

Countries in the European Union have been exploring ways to encourage automobile manufacturers to take greater responsibility for the recycling of “end of life” automobiles. Several countries have already implemented “end of product responsibility” programs. For example, in the Netherlands, car manufacturers are liable to pay a recycling fee when they market a vehicle. The fee is then used to cover possible recycling costs.

Composting—Recycling Organic Materials

Composting is a method of recycling organic materials, such as certain food waste and yard clippings, directly into the soil. Although there are many ways to make composts, the basic idea is to mix yard clippings and food waste into a pile with soil and let it decompose; worms, insects, and other organisms help break it down. Once the material in a compost has broken down, the degraded material can be tilled into the soil and applied as nutrient-rich mulch or material for plants.

Composting offers an opportunity to provide a rich source of nutrients for gardens and to reduce the amount of waste taking up space in landfills. Food and yard wastes currently make up about 30 percent of all wastes going into landfills. The airtight design of landfills slows down the decomposition of organic materials because they need oxygen to decompose. One community that has taken composting seriously is Halifax, Nova Scotia. Roughly 30 to 50 percent of their waste is organic matter. In 1997 the Nova Scotia Department of Environment passed a law banning the disposal of food, leaf and yard waste from landfills. Through heightened use of composting and other programs, between 1989 and 2000, Nova Scotia’s per capita waste production dropped from 720 kg to 356 kg.

see also Composting; Plastics; Pollution Prevention; Reuse; Solid Waste; Waste Reduction.

Bibliography

Ackerman, Frank. (1997). Why Do We Recycle? Washington, D.C.: Island Press.

Cothran, Helen, ed. (2003). Garbage and Recycling: Opposing Viewpoints. Chicago: Greenhaven Press.

The Earthworks Group. (1989). 50 Simple Things You Can Do to Save the Earth. Berkeley, CA: The Earthworks Press.

The Earthworks Group. (1990). The Recyclers Handbook: Simple Things You Can Do. Berkeley, CA: The Earthworks Press.

League of Women’s Voters. (1993). The Garbage Primer: A Handbook for Citizens. New York: Lyons and Burford Publishers.

Mc Donough, William, and Braungart, Michael. (2002). Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things. New York: Northpoint Press.

Nova Scotia Department of the Environment. (2001). Status Report 2001 of Solid Waste-Resource Management in Nova Scotia. Halifax, NS: Nova Scotia Department of the Environment.

Thompson, Claudia G. (1992). Recycled Papers: The Essential Guide. Cambridge, MA: The MIT Press.

internet resources

U.S. Environmental Protection Agency. “Municipal Solid Waste.” Available fromhttp://www.epa.gov/epaoswer/non-hw/muncpl/recycle.htm.

Global Recycling Network Web site. Available from http://grn.com.

Recycling Today Web site. Available from http://www.recyclingtoday.com.

Corliss Karasov

RECYCLING

The Netherlands recycled more than three quarters (77%)of the approximately 65 million tons of garbage it generated in 2000. Public pressure to reduce dioxin emissions from incineration plants and pollution from landfills led to landfill taxes beginning in 1995 and a landfill ban on combustible waste in 1997. In addition, government-owned incineration plants were operated below full capacity at the same time as incentives to expand the recyclables market and encourage end-of-life producer responsibility were initiated. Mandatory separation of different types of industrial wastes, with recycling of construction and demolition waste within a government financed infrastructure, and municipal curbside pickups of organic waste for composting, along with separated household recyclables, has decreased landfilling from 35 percent in 1985 to 9 percent in 2000.

sumber: http://www.encyclopedia.com/topic/recycling.aspx#2