Kiri ke kanan: Muhammad Aufa Rahdi Sirait, Seranti Ninan Nury, dan Hasna Khadijah, mahasiswa ITB yang menginisiasi pengelolaan sampah organik dengan maggot BSF di Dago, Kota Bandung. (Dok. pribadi)
BANDUNG, itb.ac.id – Tiga mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) menginisiasi program pengelolaan sampah organik dengan maggot Black Soldier Fly (BSF). Mereka adalah Muhammad Aufa Rahdi Sirait, Hasna Khadijah, dan Seranti Ninan Nury. Program yang mereka kerjakan bekerja sama dengan Komunitas Cika-cika: pegiat lingkungan, kesenian, dan kebudayaan Sunda.
Pada tahun 2023, saat seluruhnya masih menjadi mahasiswa aktif di Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL), mereka mengikuti “Ideathon Inovasi Sosial S2Cities 2023: Muda Urun Ide untuk Kota Bandung”. Dalam gelaran yang diadakan World Resources Institute (WRI) Indonesia itu, ketiganya yang tergabung dalam tim Amreta, menjadi pemenang kedua dengan fokus pada topik pengelolaan sampah organik dengan maggot BSF.
Pengangkutan sampah organik ke Imah Maggot Bantaran. (Dok. pribadi)
Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 2022, mereka melihat komposisi sampah dominan adalah sampah sisa makanan dan mayoritas berasal dari rumah tangga. Mereka pun merumuskan solusi berupa pengelolaan sampah organik dengan maggot BSF di rumah maggot, yang kemudian diberi nama Imah Maggot Bantaran.
Imah Maggot Bantaran. (Dok. pribadi)
Imah Maggot Bantaran ini berada di RT 04, RW 03, Dago Pojok, Kecamatan Dago, Kota Bandung. Kegiatan pengelolaan sampah di Imah Maggot Bantaran sudah dimulai sejak Januari 2024 hingga saat ini dengan total sampah sisa makanan yang diolah hampir 1 ton. Jauh sebelum itu, pada tahun 2023, tim Amreta sudah melakukan perencanaan dan berdiskusi langsung kepada praktisi dan komunitas untuk pengelolaan sampah organik ini.
Program pembangunan dan peralatan Imah Maggot Bantaran mendapat dukungan dari WRI Indonesia. Sementara untuk perencanaan program didukung The Local Enablers. Dalam prosesnya, tim Amreta berkolaborasi dengan tokoh dan masyarakat setempat.
Tim Amreta mengadakan syukuran pembangunan Imah Maggot Bantaran bersama komunitas-komunitas di Sungai Cikapundung. (Dok. Pribadi)
Imah Maggot Bantaran berfokus pada pengelolaan sampah sisa olah dapur (SOD) dari masyarakat sekitar. Saat ini sudah lebih dari 50 kepala keluarga yang mengikuti pengelolaan sampah sisa makanan tersebut.
Sebelum ke tahap pengelolaan sampah dengan maggot, masyarakat diberikan edukasi pemilahan sampah di rumah, beragam manfaat maggot BSF, serta diberikan ember 5 liter sebagai wadah khusus sampah organik.
Tim Amreta mengunjungi langsung warga untuk sosialisasi pemilahan sampah dari rumah dan pengolahan sampah dengan maggot BSF. (Dok. pribadi)
Hasna Khadijah mengatakan, maggot ini tidak menyebarkan penyakit dan seluruh siklusnya dapat bermanfaat. Adapun sampah organik yang jumlahnya tinggi merupakan pakan bagi maggot BSF itu sendiri. Larva BSF sendiri bisa makan sampah organik 1-3 kali berat badannya sendiri.
“Kami sharing manfaat dari maggot BSF dan apa saja manfaat dengan bergabung ke program ini, seperti sampah diolahkan dan tidak dipungut biaya. Kami juga menyediakan wadah ember 5 liter yang dibagikan ke rumah-rumah warga,” ujar Hasna.
Komunitas Cika-cika yang turut serta mengelola Imah Maggot Bantaran. (Dok. pribadi)
Sementara itu, Muhammad Aufa Rahdi Sirait mengatakan, ke depannya, produk-produk yang dihasilkan dari pengolahan sampah organik dengan menggunakan maggot BSF seperti maggot dan kasgot akan dimanfaatkan untuk kegiatan masyarakat sekitar, seperti kegiatan Urban Farming (Buruan Sae) yang sudah berjalan di RT yang sama, menjadi pakan ayam dan perikanan, hingga subtitusi kompos.
Program ini mendapatkan respons yang baik dari masyarakat dan membuktikan bahwa mereka mau terlibat dalam pemilahan sampah. “Dari masyarakat merasa terbantu. Awalnya sampah-sampah tercampur, kemudian disediakan wadah pemilahan dan dijemput ke satu titik penjemputan. Itu membantu dan membuat lingkungan di dalam rumah rapi dan tidak bau,” ujar Hasna.
Tempat budidaya maggot BSF di Imah Maggot Bantaran (Dok. pribadi)
Hasna pun berharap program ini dapat menyelesaikan persoalan sampah organik di lingkungan komunitas dan dapat berkelanjutan.
Seranti Ninan Nury menambahkan, selain dapat menjadi motivasi untuk orang lain, harapannya program ini bisa dilihat hasilnya oleh Pemerintah untuk menjadi alternatif solusi menangani sistem permasalah sampah di Kota Bandung. “Solusi-solusi kecil seperti ini apabila disatukan dan diintegrasikan dengan sistem yang sudah ada dapat menjadi opsi untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah secara keseluruhan di Kota Bandung,” ujarnya.
Aktivitas Bank Sampah di Jakarta. (Foto: Putu Wahyu Rama/RM)
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan seluruh Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di Jakarta dapat dioptimalkan untuk mengolah sampah sebelum dikirim ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.
Melalui langkah tersebut, mulai 1 Agustus 2026 hanya sampah residu yang akan dibawa ke Bantargebang, sementara sampah yang masih memiliki nilai guna akan dipilah dan diolah di TPS 3R.
“Kalau dulu TPS 3R hanya menampung sampah saja, sekarang yang seperti saya sampaikan tadi, yang dirubah menjadi pilah-angkut-olah seluruh TPS 3R,” kata Pramono di TPS 3R Menteng Atas, Jakarta Pusat, Kamis (30/7/2026).
Pramono menjelaskan, perubahan sistem pengelolaan sampah tersebut merupakan tindak lanjut dari diterbitkannya Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 5 Tahun 2026. Melalui kebijakan itu, pola pengelolaan sampah di Jakarta berubah dari sistem “angkut-buang” menjadi “pilah-angkut-olah”.
“Kalau itu bisa dilakukan, maka mengurangi cukup signifikan jumlah sampah yang harus dikirim ke Bantar Gebang sampai menunggu pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah yang ada di Jakarta,” jelasnya.
Selain mengandalkan optimalisasi fasilitas yang ada, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga membuka peluang kerja sama dengan sektor swasta melalui skema pembiayaan kreatif (creative financing).
“Maka dengan demikian, creative financing yang seperti ini, kerja sama swasta dengan Pemerintah DKI Jakarta yang saling memberikan manfaat akan kami teruskan dan kami membuka diri untuk itu,” ujar Pramono.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Dudi Gardesi mengungkapkan bahwa saat ini terdapat beberapa titik TPS 3R yang tersebar di Jakarta. Namun, seluruh fasilitas tersebut belum beroperasi secara optimal.
“Untuk TPS 3R di 2026 ini ada yang tercatat kita kurang lebih hampir 31 titik Pak. Nah, 31 titik ini memang belum optimal semua bekerjanya. Jadi model seperti di Mentas (Menteng Atas) ini yang akan kita lakukan,” tutur Dudi.
Dudi menjelaskan bahwa pada tahun depan Pemprov DKI Jakarta belum berencana menambah jumlah TPS 3R baru. Fokus pemerintah adalah meningkatkan kapasitas seluruh TPS 3R yang telah tersedia agar masing-masing mampu mengolah hingga sekitar 100 ton sampah per hari.
“Kalau untuk tahun depan, kita belum ada tambah baru Pak, tapi mengoptimalkan yang ada. Jadi kalau misalnya 31 itu bisa 100 ton, satu bisa 3.000 (ton per hari),” katanya.
Optimalisasi TPS 3R diharapkan mampu menekan volume sampah yang setiap hari dikirim ke TPST Bantargebang. Langkah tersebut juga menjadi solusi sementara hingga pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) di Jakarta dapat direalisasikan sebagai bagian dari pengelolaan sampah berkelanjutan.
RRI.co.id: “Meski dari sekitar 70 SPPG yang direncanakan di Kabupaten Dompu baru 12 unit yang telah beroperasi, sementara sisanya masih dalam proses persiapan, keberadaan dapur tersebut sudah cukup memengaruhi dinamika pasokan bahan pangan di pasar tradisional.”
Hari Operasional: 313, hanya memperhitungkan libur hari minggu, tidak memperhitungkan libur masa sekolah.
Dokumen yang diupload memiliki gambar blur (Zoom 124%):
apakah disengaja ?
Dikutip langsung:
“Peran bank BUMN melalui KUR akan menambah kuatnya permodalan BUM Desa dan Koperasi Desa, oleh karena itu Yayasan dalam pemenuhan bahan pokok untuk MBG dapat berbelanja di Koperasi atau BUM Desa.” (Halaman 19 Bab 2)
Kriteria SPPG Mandiri: Tidak berdekatan dengan TPA
4. Halaman 88 (2x):
Tugas pengawas keuangan:
poin f ) Bertanggung jawab terhadap pencatatan sampah makanan, setiap harinya, yang dilakukan oleh petugas pencuci alat makan dan petugas persiapan bahan makanan.
5. Halaman 90:
Tugas Asisten Lapangan:
poin i.4: Menghitung dan mencatat sampah dari sayuran yang digunakan.
tidak ada laporan resmi dari masing-masing SPPG
6. Halaman 94 (2x):
Tugas Petugas kebersihan:
Poin b: Memastikan sampah dibuang pada tempatnya dan tempat sampah dalam keadaan bersih ketika pulang. …
7. Tugas Pencuci Alat Makan:
poin b) Bertanggung jawab dalam memisahkan sampah nasi dan sayur dari satuan pendidikan, selanjutnya ditimbang dan dicatat.
Sampah sisa makanan menjadi pakan ternak dan menjadi kompos untuk tanaman.
“Sampah organik dari dapur SPPG akan kami tangani untuk selanjutnya dibawa ke TPS 3R dan didistribusikan ke pegiat biokonversi maggot black soldier fly (BSF),” kata Asep melalui keterangannya, Selasa (7/1/2025).
dan Keputusan Menteri LH/ Kepala BPLH RI No. 2760 Tahun 2025 tentang Baku Mutu dan Standar Teknologi Pengeolaha Air Limbah Domestik Serta Pengelolaan Sampah dari Usaha dan/ Atau Kegiatan SPPG.
Makan Gratis yang Tak Dimakan: Jejak Sampah dan Sengkarut MBG di Surabaya
Sisa makanan program MBG yang tak dimakan siswa ditampung dalam kantong plastik di SMP Negeri 19 Surabaya, Jawa Timur, pada Jumat (5/6/2026). Pengumpulan sisa makanan itu disaksikan oleh petugas SPPG Klampis Ngasem yang melayani sekolah tersebut. (Project Arek/Kristian Oka Prasetyadi)
Hermin Purwanti, Kepala Sekolah SMP Negeri 57 Surabaya sangat bersyukur program Makan Bergizi Gratis andalan Presiden Prabowo bisa terlaksana di sekolahnya. Sebab, para murid di sekolah ini berasal dari kalangan menengah ke bawah. Ia menilai MBG sangat membantu bagi para murid dan sekolah.
“Kami pribadi amat sangat berterima kasih [kepada] program MBG ini,” ungkapnya, Rabu pagi, 10 Juni 2026.
Sayangnya, ungkapan terima kasih yang Hermin ucapkan itu tidak selaras dengan tumpukan sisa makanan MBG di sekolahnya. Hari itu, dari 467 porsi MBG yang dibagikan untuk murid kelas 7 dan 8 hari itu, sebagian berakhir menjadi sampah makanan yang ditampung dalam galon minuman kemasan ukuran 15 liter.
Totalnya ada satu galon berisi sisa nasi putih, dua pertiga galon berisi lauk seperti telur ceplok dan tahu, lalu setengah galon berisi jambu air. Semua itu adalah makanan yang tidak dimakan oleh murid-murid dengan berbagai ragam alasan.
Asumsi bahwa para murid berasal dari kelas menengah ke bawah tidak lantas membuat MBG benar-benar berguna. Ada sejumlah murid yang tidak makan MBG karena memang sudah membawa bekal, ada pula sudah kenyang karena sarapan di rumah.
Salah satunya adalah Gibran, siswa kelas 7. Ia selalu sarapan di rumah sehingga masih kenyang ketika MBG tiba menjelang tengah hari. Ia juga diberi uang saku untuk membeli makan siang, sehingga MBG tidak menjadi pilihannya.
Areta, siswa kelas 8, juga selalu sarapan dan dibekali makanan yang ia sukai. Jadi, dia tak perlu makan jatah MBG jika tak suka dengan menunya. Ia mengaku menu MBG rata-rata telur dan ia memilih hanya mengambil sedikit nasi. Sisa makanan di omprengan, berakhir menjadi sampah.
“Menunya lebih sering ke telur, saya selalu enggak makan. Saya sisakan, saya ambil nasinya sedikit,” katanya.
Sementara itu Ade Restu Purnama, salah seorang guru menyebutkan kemungkinan menu MBG yang tersisa itu bukan menu kesukaan para murid. “Artinya bukan selera anak-anak,” ujarnya.
Ompreng program Makan Bergizi Gratis siap diambil kembali oleh petugas SPPG di beranda SMP Negeri 57 Surabaya, Jawa Timur, Jumat (5/6/2026). (Project Arek/Kristian Oka Prasetyadi)
Jadi Sampah karena Salah Sasaran
Sejak awal, MBG memang hadir dengan pemikiran Presiden Prabowo bahwa anak-anak sekolah di Indonesia banyak yang ke sekolah tanpa sarapan. Prabowo sendiri tidak pernah menunjukkan basis data dari klaimnya itu.
“Makan Bergizi Gratis ini konsepnya adalah sangat sederhana, bahwa kenyataan kita menemukan bahwa sebagian dari anak-anak kita tiap pagi berangkat ke sekolah tidak makan pagi. Bahkan di rumahnya, jarang makan yang bergizi,” kata Prabowo, 3 Juni 2026.
Kata kunci penting dari ucapan Prabowo itu adalah sebagian, tidak semua. Sayangnya, dalam implementasi, program ini dipukul rata, sehingga seperti menggarami lautan.
Di Surabaya, jumlah penerima MBG diperkirakan sekitar 426.000 orang, empat kali lebih banyak dari jumlah warga kota yang digolongkan miskin, termasuk orang dewasa. Estimasi tersebut didasarkan pada asumsi bahwa tiap SPPG dari total 142 yang operasional per 22 Mei 2026 melayani 3.000 penerima manfaat.
Jumlah SPPG bisa jadi telah berubah saat ini, tetapi data di laman BGN tak lagi dapat diakses ketika artikel ini ditulis pada pertengahan Juni.
Jika nilai seporsi MBG dipukul rata Rp15.000—mengikuti cara hitung Sony Sonjaya, bekas wakil kepala BGN yang ditangkap karena korupsi—anggaran MBG di Surabaya bisa mencapai Rp6,39 miliar per hari. Artinya, tiap SPPG mendapat Rp45 juta per hari, sudah termasuk insentif Rp6 juta atau Rp2.000 per porsi.
Salah sasaran itu berujung pada menggunungnya sampah makanan dari MBG. Berdasarkan data terbatas yang dikumpulkan Garda Pangan, sebuah yayasan food bank yang fokus pada isu sampah makanan di Surabaya, paling tidak diperkirakan sampah makanan dari MBG di Surabaya mencapai 4,05 ton per hari, setara muatan satu truk engkel jumbo.
Data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, nilai ekonomi makanan yang terbuang di Indonesia setara dengan Rp213 triliun – Rp551 triliun per tahun untuk total 23 – 48 juta ton. Jika menggunakan metode hitung tersebut, 4 ton sampah sisa makanan MBG di Surabaya setara dengan Rp 45 juta hingga Rp 115 juta per hari. Dari angka itu, nilai akumulasi bulanannya bisa mencapai belasan miliar rupiah.
Sedangkan Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat, sisa makanan atau food waste dari MBG mencapai 1,1 hingga 1,4 juta ton per tahunnya. Angka itu berdasarkan kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dari volume food waste program MBG tersebut, 451.000 hingga 603.000 ton merupakan edible food waste atau layak konsumsi.
Seorang administrator pusat pengelolaan sampah Garda pangan di Sidoarjo, Jawa Timur, menunjukkan catatan volume sampah organik harian yang diangkut masuk, Jumat (12/6/2026). Rata-rata jumlah sampah yang diangkut masuk setiap hari dari 32 mitra, termasuk 25 SPPG, adalah 913,8 ton. (Project Arek/Kristian Oka Prasetyadi)
Dedhy Trunoyudho, chief operating officer (COO) Garda Pangan mengatakan perhitungan mereka itu diambil dari hasil pengukuran tahun 2025 untuk tiap SPPG yang menjadi mitra Garda Pangan. Mereka bermitra untuk mengolah sampah makanan dari SPPG.
“Jumlahnya yang dulu pernah saya hitung itu dari 30 sampai 100 kilo [per SPPG]. Bahkan pas rame keracunan itu sampai 300 kilo,” kata dia.
Selama 12 hari pengangkutan antara 18 Mei dan 2 Juni 2026, Garda Pangan menampung 913,8 kg sampah per hari dari 32 mitra. Rerata jumlah muatan dari tiap mitra—termasuk 24 SPPG di Surabaya—adalah 28,55 kg per hari.
Maka, dengan asumsi bahwa 142 SPPG menghasilkan total sampah yang sama, timbulan sampah organik dari pelaksanaan MBG di Surabaya diperkirakan bisa mencapai 4,05 ton per hari. Data itu, meskipun masih perlu diverifikasi, menjadi satu-satunya rujukan sampah makanan MBG di Surabaya. Badan Gizi Nasional dan Pemerintah Kota Surabaya pun tak punya data yang dapat dijadikan pembanding.
Upaya mencari data pembanding dari otoritas lokal pun mentok. KPPG Surabaya tidak memberikan data volume total sisa makanan MBG yang terbuang setiap hari di kota ini. Koordinator BGN Wilayah Surabaya, Tiara Devi Maharani, juga tidak merespons permohonan wawancara.
Sekolah Ikut Mikirin Sampah
Di balik masalah yang tidak tertangani itu, beruntung beberapa sekolah mau menggunakan sampah makanan MBG untuk diolah jadi pupuk dan pakan ayam. Di SMPN 57 misalnya, Gibran dan Areta sebagai siswa kader lingkungan hidup ikut turun tangan.
Sisa makanan dihancurkan, dicampur aduk, untuk diberikan ke maggot atau larva lalat tentara hitam. Sebagian lagi dicampur dengan dedak untuk dijadikan pakan ayam. Sementara sisa buah jambu air dilarutkan dalam molase atau tetes tebu untuk dijadikan ekoenzim. Hasil fermentasinya dapat dimanfaatkan sebagai bioaktivator dalam pembuatan pupuk kompos.
Inisiatif itu telah membuahkan hasil. Sebagian maggot bisa dijadikan pakan untuk lima ayam petelur milik sekolah atau dijual sebagai pakan ikan. Residu pakan atau bekas maggot (kasgot) juga dijadikan pupuk organik, begitu pula 20-an galon ekoenzim yang menunggu pemakaian.
Beberapa siswa mengolah sisa makanan program MBG di SMP Negeri 57 Surabaya, Jawa Timur, Rabu (10/6/2026). Sisa nasi, telur, dan tahu dimanfaatkan sebagai pakan maggot dan ayam, sedangkan sisa buah difermentasi menjadi ekoenzim untuk pembuatan kompos. (Project Arek/Kristian Oka Prasetyadi)
Semua upaya itu berlangsung di bawah pengawasan Ade, guru matematika. Menurut Ade, sisa dari MBG bisa jadi bahan para siswa. Di satu sisi, ini penting untuk mempertahankan performa sekolah dalam bidang Adiwiyata atau lingkungan hidup. Pada 2024, dua siswa SMPN 57 sempat menjadi juara 2 ajang Pangeran dan juara 3 Putri Lingkungan Hidup.
Karena semua sisa makanan telah dikelola sendiri, ompreng MBG dari SMPN 57 selalu kembali ke dapur dalam keadaan kosong. Masalahnya, hal yang juga terjadi di sekolah lain, seperti SMPN 19 dan SMAN 10, ini sebenarnya tak sesuai prosedur pengelolaan sisa pangan yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis (Juknis) MBG.
Halaman 95 menyebutkan pencuci alat makan bertugas “memisahkan sampah nasi dan sayur dari satuan pendidikan, selanjutnya ditimbang dan dicatat”. Pengawas keuangan juga bertugas mencatat jumlah sampah organik dan nonorganik dari sisa makanan oleh pencuci alat makan, seperti ditetapkan pada halaman 88.
BGN sendiri baru menerbitkan Peraturan BGN Nomor 1 Tahun 2026 tentang pengelolaan sampah setahun setelah implementasi MBG. Pasal 6 Ayat (1) aturan itu mewajibkan pendataan sisa pangan “oleh petugas di SPPG” dengan tujuan mengevaluasi “pengolahan yang kurang efisien dan perencanaan porsi dan menu berikutnya” demi “mencegah pemborosan”.
Kusmayanti, kepala KPPG Surabaya, mengapresiasi inisiatif sekolah untuk mengelola sisa pangan secara mandiri. Namun, ia bilang pendataan bobot tak boleh diabaikan.
“Idealnya, proses penimbangan dan pencatatan dilakukan terlebih dahulu sesuai ketentuan, kemudian sisa pangan yang telah terdokumentasikan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lingkungan. Dengan demikian, tujuan evaluasi program tetap tercapai tanpa menghilangkan manfaat edukatif dan lingkungan yang telah berjalan di sekolah,” kata dia.
Di tingkat dapur, evaluasi menu lebih banyak bersandar pada komunikasi dengan sekolah dan angket penerima manfaat. Hamdiyah Syukriyatu Lilla, kepala SPPG Siwalankerto yang melayani SMPN 57, mengatakan pihaknya rutin menyebar angket daring kepada 2.275 orang. “Kami juga sering mengevaluasi menu kami dengan cara komunikasi rutin dengan sekolahan,” kata Lilla.
Syamsudin Duka, kepala SPPG Jemur Wonosari, juga menyebut beberapa masukan sekolah sudah ditindaklanjuti, termasuk mengganti buah potong seperti melon dan semangka yang mudah kecut dengan buah berkulit seperti jeruk.
Di SMPN 13, Windi Afiana (30), guru informatika sekaligus penanggung jawab program Adiwiyata di sekolah, menyatakan sekolah tak pernah berniat mengambil alih tugas SPPG. Untuk menyediakan pakan bagi delapan ayam petelur dan ikan lele, serta untuk mengisi 32 lubang biopori, sekolah hanya mengambil sisa makanan dari MBG sesuai kebutuhan.
“Pada hakikatnya, kan, sekolah bukan yang bagian mengurusi sisa MBG. Itu bagiannya SPPG. Jadi, kita meminta izin—dan alhamdulillah diizinkan—untuk memanfaatkan sisa untuk kebutuhan media pembelajaran,” tutur Windi.
Siswa SMP Negeri 13 Surabaya, Jawa Timur, memberikan sisa makanan program MBG kepada ayam petelur peliharaan sekolah, Senin (8/6/2026). Sebagian sisa makanan juga dimanfaatkan sebagai pakan lele dan bahan pengisi biopori. (Project Arek/Kristian Oka Prasetyadi)
Memang tak semua sekolah punya ambisi Adiwiyata, termasuk SMAN 15. Kepala tata usaha Fajar Rahmansyah mengatakan sekolah di Kelurahan Dukuh Menanggal itu meminta siswa membiarkan semua sisa makanan di dalam ompreng untuk diserahkan kembali ke dapur.
“Biar tanggung jawabnya ke dapur langsung,” kata Fajar. “Walaupun ada insentif sedikit (untuk penanggung jawab MBG), efeknya ke sekolah enggak terasa.”
SMAN 10 di Kelurahan Jemur Wonosari juga tak mengejar prestasi lingkungan hidup. Namun, karena sisa makanan yang dibuang 1.180 siswa setiap hari dinilai terlampau banyak, sekolah berinisiatif meminta bibit maggot dari Dinas Lingkungan Hidup Surabaya pada Maret lalu.
“Bukan karena kita mau nge–handle itu (maggot), enggak. Tapi, ada sisi positif untuk pembelajaran,” kata guru biologi Heni Isnariati, mengacu pada pemanfaatan maggot sebagai sarana mempelajari metamorfosis serangga dan cara membuat pupuk organik.
Seiring waktu, ribuan ekor maggot yang dibudidayakan di halaman belakang SMAN 10 itu ternyata berkembang biak sangat cepat. Heni bilang, makhluk itu sangat rakus seperti monster. Setiap kilogram maggot dapat menghabiskan 4 kg pakan.
Masalahnya, kata Heni, ruang fiskal sekolah untuk membeli pakan terbilang sempit. Sambil menunjuk tong sampah 20 liter yang penuh dengan seluruh sisa MBG hari itu, ia mengatakan, “Ini kita masukkan segini banyak, gak sampai berapa hari udah habis. Kalau gak ada itu, ya, kita kewalahan.”
Sekali pun sisa makanan MBG itu mereka kelola, tetap saja, makanan yang dibayar menggunakan uang pajak itu berakhir sebagai sampah.
SPPG Lepas Tangan
Erwin Puguh Prasetyo (29) sudah dua tahun menjadi pengangkut sampah untuk Garda Pangan. Selain menyelamatkan pangan, organisasi itu juga menawarkan jasa pengelolaan sampah, utamanya kepada hotel, kafe, dan jasa boga.
Per Agustus 2025, Erwin bilang tugasnya jadi dua kali lebih berat karena Garda Pangan mulai bermitra dengan belasan SPPG di Surabaya dan Sidoarjo. “Itu nambah pekerjaan juga, nambah lumayan lah tenaganya,” ujarnya.
Pekerjaan yang jauh dari perhatian publik itu ia laksanakan dalam gelap malam. Jumat, 5 Juni 2026, misalnya, Erwin dan rekannya, Roy Siswanto (36), kebagian sif pertama yang dimulai pukul 19.00. Enam belas titik yang dituju tersebar di wilayah selatan Surabaya, termasuk 11 SPPG.
Ada SPPG yang hanya meninggalkan segelintir kantong sampah hitam, seperti SPPG Jemur Wonosari. Ada pula yang sampai belasan, seperti SPPG Margorejo. Beberapa kantong sampah begitu berat sampai harus diangkat berdua. Ketika dilempar ke bak pikap, isinya terburai ke mana-mana: campuran nasi, tempe, ayam, serta tumis buncis-jagung-wortel yang sudah basi. Bau kecutnya menguar kuat.
Petugas Garda Pangan, Erwin Puguh Prasetyo, mengangkut sisa makanan dari SPPG Bendul Merisi ke bak pikap di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (5/6/2026). Garda Pangan bermitra dengan 24 SPPG di Surabaya dalam pengelolaan sampah MBG. (Project Arek/Kristian Oka Prasetyadi)
Menurut Roy, berat ringannya kantong sampah bergantung pada rasa kemanusiaan petugas tiap SPPG. Rasa kemanusiaan yang Roy maksud adalah membatasi bobot kantong hanya di 10-15 kg, memilah sampah berdasarkan jenisnya, dan bahkan menyambut kedatangan mereka.
Sebaliknya, yang masa bodoh suka mengisi kantong sampai penuh. Bobot tiap kantong, kata Roy, bisa sampai 40 atau 50 kg. “Kadang jebol sampe [tercecer] ndek depan terase orang. Kan, ngganggu tetangga,” keluhnya.
Dalam pengelolaan sampah makanan, tidak semua SPPG mau terbuka. Misalnya SPPG Mojo 2, Mojo 3, Klampis Ngasem, Mulyorejo, dan Bendul Merisi yang kami datangi malah menghindari atau mengabaikan permintaan wawancara.
Per Juni 2026, 24 SPPG dari total 142 yang operasional di Surabaya dan satu SPPG di Sidoarjo telah bermitra Garda Pangan, sesuai anjuran Peraturan BGN No 1/2026. Dedhy, COO Garda Pangan, mengatakan tiap SPPG dikenai tarif rata Rp750.000 untuk pengelolaan semua jenis sampah, baik organik maupun anorganik, dari Senin sampai Sabtu. Volume tak jadi soal.
Hingga pukul 22.30 pada Jumat itu, Erwin dan Roy sudah mengambil sampah di sembilan titik, termasuk tujuh SPPG. Masih ada tujuh titik lain yang harus mereka datangi, tetapi bak pikap mereka sudah penuh.
Sampah yang terkumpul kemudian dibawa ke pusat pengelolaan sampah Garda Pangan di kompleks Puspa Agro, Sidoarjo, untuk dipilah. Khusus sampah sisa makanan, sebagian akan dijual sebagai bahan pakan ternak, sedangkan sisanya diberikan kepada maggot untuk diurai.
Garda Pangan membudidayakan maggot di sebuah gudang khusus. Ada ratusan ribu atau mungkin jutaan ekor maggot yang hidup di atas jajaran rak biopon. Koloni larva tersebut bisa menghabiskan 3 ton sisa makanan setiap hari.
Petugas membuang sisa makanan ke biopon berisi kumpulan maggot atau larva lalat tentara hitam di pusat pengelolaan sampah milik Garda Pangan di Puspa Agro, Sidoarjo, Jawa Timur, pada Jumat (12/6/2026). Fasilitas budidaya maggot di tempat itu dapat mengurai 3 ton sampah sisa makanan setiap hari. (Project Arek/Kristian Oka Prasetyadi)
Tak Ada Anggaran Sampah Makanan
Hanya sebagian kecil SPPG yang mau bermitra dengan pihak ketiga seperti Garda Pangan untuk menangani masalah sampah. Sementara lainnya, memilih cara gratis sebab SPPG tidak punya anggaran.
Totalnya ada 118 SPPG di Surabaya yang diduga tak punya kemitraan formal dengan lembaga yang memang ahli mengurus sampah sisa makanan. Mereka lebih memilih memberikannya kepada warga setempat yang membutuhkan bahan pakan ternak atau ikan.
Jejak sisa makanan yang tidak seragam itu juga berdampak ke sistem persampahan kota sulit dibaca. DLH Surabaya memang mencatat sekitar 1.800 ton sampah masuk ke TPA Benowo setiap hari, tetapi pemkot tidak punya data khusus yang menunjukkan berapa bagian dari timbulan itu berasal dari MBG.
Efeknya ke pajak rakyat berantai. Puja-puji ‘keberhasilan” mengubah timbulan sampah menjadi energi listrik ini sangat problematik. Sebab, Pemkot Surabaya harus membayar biaya pengelolaan sampah (tipping fee) ke PT Sumber Organik, operator Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Benowo yang diperkirakan mencapai Rp120 miliar atau setara Rp 158.485 per bulan kepada setiap keluarga. Timbunan sampah makanan MBG semakin meningkatkan beban anggaran ini.
“Selama ini karena ini proyek atau arahan presiden, memang sengaja, dalam tanda kutip, kita kasih kelonggaran,” kata Wasis Sutikno dari DLH Surabaya. Dalam kelonggaran semacam itu, sebagian dapur akhirnya memilih jalur paling praktis: menyerahkan sisa makanan kepada warga sekitar.
SPPG Siwalankerto, misalnya, sampai menghentikan kerja sama dengan Garda Pangan. Lilla yang mengepalai SPPG itu bilang, warga sekitar biasanya sudah ada yang mengantre atau bahkan menitipkan ember untuk menampung sisa makanan, utamanya nasi.
“Sebelum masuk ke tempat sampah kami, itu warga sudah minta,” kata dia. Adapun pengelolaan sampah anorganik kini dikerjasamakan dengan Rukun Tetangga setempat dengan biaya Rp650.000 per bulan.
Sebaliknya, Syamsudin dari SPPG Jemur Wonosari mengatakan kemitraan dengan Garda Pangan masih dipertahankan, tetapi hanya untuk pengelolaan sampah anorganik serta sisa bahan olahan. Sisa makanan dari penerima manfaat diberikan kepada warga yang meminta tanpa ia memberikan kompensasi.
Petugas SPPG Jemur Wonosari di Surabaya menunjukkan sisa nasi yang dikumpulkan untuk diberikan kepada warga yang membutuhkan bahan pakan ternak, Jumat (5/6/2026). (Project Arek/Kristian Oka Prasetyadi)
Menurut Juknis MBG, pengelolaan sampah tak termasuk komponen yang ditanggung pemerintah dengan biaya operasional Rp3.000 per ompreng layaknya air, gas, listrik, dan biaya transportasi harian kepala SPPG. Tak ada pula kewajiban menggunakan insentif Rp6 juta per hari untuk mengelola sampah.
Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Surabaya, Kusmayanti, mengatakan SPPG tidak wajib memberikan kompensasi untuk pengelolaan sampah. “Pada prinsipnya, tidak terdapat ketentuan bahwa SPPG wajib memberikan kompensasi finansial kepada sekolah, masyarakat, maupun pihak lain yang secara sukarela memanfaatkan sisa pangan untuk kebutuhan produktif.”
Terkait hal ini, Dedhy dari Garda Pangan mengatakan MBG punya potensi dampak lingkungan sangat besar. Karena itu, SPPG seharusnya menyiapkan biaya operasional untuk memitigasi dampak buruk yang ditimbulkan dari kegiatan usahanya, termasuk dari sisa makanan yang menjadi sampah.
“SPPG memang harus menunjuk vendor yang punya kompetensi dan harus mau memberikan angka (biaya) yang pantas untuk pengelolaan sampah,” kata Dedhy, yang berniat menaikkan tarif untuk SPPG dalam waktu dekat.
Sebagai salah satu solusi, Dedhy menyerukan agar anak-anak didorong untuk bertanggung jawab dan menghabiskan jatah MBG mereka. Gagasan itu sudah datang dari Komunitas Nol Sampah tahun lalu dengan kampanye Gerakan Makanan Dihabiskan.
“Yang selama ini terjadi, kan, anak-anak cuma dikasih makan aja, dan sifatnya satu arah. Nggak ada komunikasi, nggak ada koordinasi, nggak ada edukasi juga, dan peran itu tidak dijalankan oleh siapapun, termasuk juga oleh SPPG,” kata Dedhy.
Pihak BGN sependapat. Kusmayanti, kepala KPPG Surabaya, mengatakan penerima manfaat perlu dididik untuk menghabiskan makanan mereka. Ini adalah kewajiban SPPG yang tercantum dalam Pasal 5 Peraturan BGN No 1/2026.
Syamsudin Duka, kepala SPPG Jemur Wonosari, sepakat. “Walaupun makanan ini bergizi, kalau tidak masuk ke tubuhnya mereka (penerima manfaat), maka makanan itu tidak akan [jadi] bergizi,” kata dia.
Di luar anjuran agar siswa menghabiskan makanan, Syamsudin melihat cara yang lebih langsung untuk menekan sisa: mengubah distribusi dari ompreng seragam menjadi prasmanan. “Kalau secara food waste, saya lebih memilih prasmanan,” kata Syamsudin. “Karena mereka memakan sesuai yang mereka inginkan.”
Sebaliknya, Nurul Hariani, pengajar Ilmu Administrasi Negara Universitas Airlangga, menilai perlu melihat kompleksitas masalah program MBG. Ia menggarisbawahi soal standar kerja, termasuk dalam urusan sampah makanan.
“Berarti belum ada suatu mekanisme terstandar di seluruh SPPG, di mana mereka harus melakukan manajemen dari hulu ke hilir,” kata dia.
Karena itu, dia mendorong pemerintah untuk menjadikan habis atau tidaknya sampah makanan sebagai salah satu komponen pengukuran kinerja SPPG. “Dengan insentif sebesar itu (Rp 6 juta per hari), ya harusnya mereka bertanggung jawab,” kata Nurul.
Lebih jauh dari itu, Nurul menilai masalah sisa makanan itu juga perlu dibaca sebagai ekspresi ketidakpuasan terhadap kebijakan yang menyasar mereka. Para murid tidak pernah terlibat dalam proses kebijakan, namun hendak dibebani kewajiban menghabiskan makanan.
“Memaksa mereka untuk memakan sesuatu yang seharusnya bukan menjadi keharusan—karena misalnya gizinya sudah tercukupi, atau sebelumnya sudah makan dari rumah—justru…malah bisa menjadi penyebab utama dari keengganan [untuk makan MBG],” kata dia.
Solusi itu justru seperti melempar tanggung jawab moral atas kegagalan menavigasi program ratusan triliun kepada anak-anak. Sementara masalah utama tata kelola dan salah sasaran tidak pernah benar-benar dibereskan. Dalam keseharian siswa, MBG juga berhadapan dengan hal yang jauh lebih sederhana dan mendasar, yakni kebiasaan seorang ibu menyiapkan bekal untuk anaknya.
Kamila, siswa kelas 9 SMPN 19, mengatakan rata-rata temannya sudah membawa bekal yang diberikan orang tua, meski sudah ada MBG. Buat Kamila alasannya sederhana, karena ibundanya sudah sejak pagi menyiapkan bekal kesukaannya. “Kalau gak dibawa bekalnya itu, biasae Bunda [bilang], ‘Wis masak pagi-pagi kok gak dibawa bekalnya?’” ujar Kamila.
Pada titik itu, makanan bergizi bukan lagi soal rasa kenyang, tapi juga soal rasa sayang dan usaha orang tua untuk anak-anaknya.
Liputan ini merupakan hasil kolaborasi Project Multatuli dan Project Arek, sebuah media independen di Surabaya
Munculnya gunungan sampah di TPA dipicu oleh belum optimalnya ekosistem pengolahan sampah dari hulu. Pemerintah dinilai belum memiliki peta jalan yang jelas.
JAKARTA, KOMPAS — Masih terdapat anomali terkait kebijakan tata kelola sampah di Indonesia. Pemerintah masih mengacu pada waste to energy, sementara yang dibutuhkan adalah membangun ekosistem untuk memastikan tidak ada sampah yang terbuang begitu saja atau waste to zero.
Hal ini dikatakan Direktur Eksekutif Daerah Walhi Jakarta Muhammad Aminullah, Senin (6/7/2026). Menurut dia, untuk mencegah adanya pembuangan terbuka (open dumping) di Indonesia adalah dengan mengurangi sampah yang tidak terolah. ”Sepanjang sampah masih dibuang begitu saja, maka open dumping akan terus ada,” ucapnya.
Masalahnya, sampai saat ini ekosistem untuk tercapainya nol limbah (waste to zero) masih belum terbentuk sempurna. ”Masih banyak warga yang tidak memilah sampahnya dari rumah. Kalaupun sudah ada (yang memilah), sampahnya akan tercampur lagi saat diangkut oleh truk sampah,” ucapnya.
Sebenarnya, sejak 2008, tempat pemrosesan akhir (TPA) dengan skema open dumping sudah dilarang. Seharusnya pemerintah masih harus memberikan sosialisasi terkait pemilahan sampah. Begitu pun dengan infrastruktur penunjangnya. ”Nyatanya sampai saat ini, sebagian besar TPA masih menerima sampah apa adanya tanpa terkelola,” ujar Aminullah.
KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN
Di sisi lain, ada anomali kebijakan di pemerintah. Di satu sisi open dumping dilarang, tetapi di sisi lain, pemerintah masih membuat program yang bahan bakunya berasal dari sampah. Misalnya, dibangunnya pembangkit listrik tenaga sampah dan RDF (refuse-derived fuel). ”Kedua teknologi ini membutuhkan sampah sebagai bahan bakunya,” ujarnya.
Aminullah mengatakan, sebagian besar sampah yang digunakan berkalori rendah karena sifatnya basah. Kondisi ini tentu tidak efektif. Begitu pun dengan RDF yang banyak digunakan oleh UMKM sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan pencemaran.
Menurut Aminullah, yang terpenting saat ini adalah mengolah sampah mulai dari hulunya dengan menerapkan pengolahan sampah secara terdesentralisasi. Untuk sampah organik dapat diolah menjadi kompos atau sebagai bahan baku maggot. ”Pola ini perlu mulai terbentuk sejak dari tingkat RT (rukun tetangga) dan RW (rukun warga),” ucapnya.
Sementara untuk sampah plastik, menjadi tanggung jawab produsen plastik atau mereka perlu menciptakan kemasan yang ramah lingkungan agar dapat didaur ulang. ”Untuk kemasan saset, itu terbuat dari beberapa lapisan plastik sehingga sulit terurai. Sampah jenis ini harus dikembalikan kepada produsennya, bukan menjadi tanggung jawab pemerintah,” kata Aminullah.
Jika ekosistem ini terbentuk, 50 persen masalah sampah dapat teratasi. ”Tidak akan ada lagi sampah yang menumpuk di TPA,” ujarnya. Karena itu, pemerintah harus segera membuat peta jalan yang bukan lagi berfokus pada pengolahan sampah di hilir, melainkan dari hulunya.
KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN
Namun, menurut Aminullah, sebelum menutup TPA, pemerintah harus menyiapkan infrastruktur penggantinya. Jika penutupan dilakukan secara mendadak dikhawatirkan akan memunculkan masalah baru, seperti menjamurnya tempat pembuangan sampah liar.
Menurut dia, musibah seperti kebakaran dan longsor sampah merupakan panen masalah yang diakibatkan oleh abainya pemerintah dalam mengelola sampah mulai dari hulunya. Jika pemerintah hanya fokus pada pengolahan di hilir, 10-20 tahun ke depan, gunungan sampah di TPA akan tetap terjadi, mengingat jumlah populasi yang terus bertambah.
Sementara program waste-to-energy (WTE) tetap menjadi prioritas pemerintah. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Diaz Hendropriyono, Sabtu (4/7/2026),
Dia menuturkan, pengolahan sampah menjadi energi listrik tetap akan dilanjutkan. Menurut dia, keberhasilan program tersebut memerlukan dukungan pemerintah daerah, termasuk menjaga lahan yang telah dialokasikan agar tidak dialihfungsikan.
”Terkait WTE, kami memastikan program ini tetap berjalan. Lahan yang telah dialokasikan untuk pembangunan fasilitas WTE juga tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Koalisi Persampahan Nasional Bagong Suyoto berpendapat, dengan berkaca dari kebakaran TPA yang terus berulang, termasuk di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten, sudah seharusnya pemerintah berbenah. ”Tempatkan orang yang berkompeten dalam pengelolaan sampah,” ucapnya.
Kompas/Rhama Purna Jati
Di sisi lain, anggaran untuk pengelolaan sampah juga harus disesuaikan. Di banyak daerah, anggaran untuk pengelolaan sampah masih sangat rendah. ”Di banyak daerah, anggaran untuk pengelolaan sampah hanya di bawah 3 persen dari APBD. Hal inilah yang membuat pengelolaan sampah hanya dijalankan seadanya,” ucapnya.
Di tengah anggaran yang terbatas, pemerintah daerah juga kerap tidak transparan. ”Banyak dana untuk pengelolaan sampah yang dikorupsi sehingga pembangunan infrastruktur sampah tidak optimal,” ucapnya.
Pola pikir inilah yang harus diubah. Jangan jadikan pengelolaan sampah sebagai hal yang bisa diabaikan. Sebab, pengabaian pengelolaan sampah akan mengancam lingkungan sekitar, mulai dari pencemaran hingga timbulnya korban jiwa.
Dalam waktu pendek, pemerintah harus memberikan solusi nyata, setidaknya seluruh TPA harus dikelola secara controlled landfill. Tumpukan sampah di TPA harus dirapikan dan ditutup dengan tanah serta air lindinya harus diolah agar tidak mencemari lingkungan sekitar.
Kompas/Rhama Purna Jati
Di Banten, pengelolaan sampah di TPA kerap menimbulkan masalah. Terbaru adalah kebakaran di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Pada 20 Oktober 2023, kebakaran juga terjadi di TPA Rawa Kucing, Kota Tangerang.
Di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Cipeucang, Kota Tangerang Selatan, tumpukan sampah mencemari lingkungan sekitar. Warga kesulitan mendapatkan air bersih dan bau tak sedap terus membekap, terutama saat hujan turun.
Dari ketiga kejadian itu, warga sekitar menjadi korbannya. Mereka yang terpapar bau harus mengungsi. Adapun yang airnya tercemar harus membeli air isi ulang yang harganya lebih mahal. Bahkan, ada warga yang terpaksa mandi dengan air yang berbau.
Gubernur Banten Andra Soni mengingatkan semua bupati dan wali kota di Provinsi Banten untuk meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan TPA di wilayah masing-masing agar kejadian kebakaran dan pencemaran tidak terulang. ”Keselamatan warga menjadi yang utama,” ujarnya.
Hayo siapa yang baru tau kalau di Kota Bandung ada Bank Sampah Keliling!
Buat kamu yang di daerahnya ga ada bank sampah, ga usah bingung, coba cek jadwal bank sampah keliling kami siapa tahu ada yang dekat rumahmu!
Senin: Paskal (Depan Look Boutique Store) dan Jatinangor (depan Sekolah Alam Jatinangor) Untuk Jatinangor 2 minggu sekali ya! Selasa: Arcamanik (Depan Rutan Perempuan Sukamiskin) Kamis: Cibiru (Depan SD Sains SD Al Biruni) dan Dago (Galenia Daycare) Jumat: Dago Giri (Eco Camp) Sabtu: TKI (Depan SD Talenta)
Jamnya tentatif ya guys, MinGlow sarankan langsung aja join grup whatsappnya untuk tau pergerakan driver kami! Untuk join grup wa bisa langsung DM kami atau hubungi: CS 1 : +62 851-8686-1856 CS 2 : +62 813-3331-8856
Kamis, 17 Mar 2022 13:59 WIB Bagikan : Menggandeng Duitin dan MallSampah, DANA membuka kesempatan masyarakat untuk mengubah sampah menjadi cuan.
Jakarta, CNN Indonesia — DANA sebagai platform dompet digital turut menjaga semangat melestarikan lingkungan yang diperingati lewat Hari Peduli Sampah Nasional Tahun (HPSN) 2022 pada 21 Februari dan Hari Bumi di bulan April mendatang. Hal itu dibuktikan DANA lewat partisipasi dalam pelestarian lingkungan melalui pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Guna merealisasikan partisipasi pengelolaan sampah berkelanjutan itu, DANA Lestari menggandeng Duitin (Daur Ulang Itu Ini) dan MallSampah untuk memfasilitasi kegiatan daur ulang sampah secara online. Sehingga memungkinkan pengguna untuk meminta pengambilan sampah ke rumahnya yang kemudian dapat diuangkan (reward).
Imbalan yang terkumpul dalam kedua aplikasi tersebut dapat dengan praktis ditukarkan menjadi saldo DANA karena telah terintegrasi secara langsung.
“Sebagai perusahaan teknologi inovasi, kami sadar bahwa teknologi yang kami miliki dapat bermanfaat luas,” ujar Agustina Samara, Chief People & Corporate Strategy Officer DANA Indonesia dalam keterangan tertulisnya, Rabu (16/3).
Di sisi lain, DANA bersama Duitin dan MallSampah juga melakukan edukasi kepada masyarakat melalui media sosial resmi terkait langkah-langkah penggunaan dan penukaran imbalan. Ketiga pihak pun memberikan pemahaman baru kepada masyarakat bahwa tumpukan sampah plastik pasca konsumsi dapat dimanfaatkan kembali dan ditukar menjadi saldo DANA yang bernilai ekonomi.
Sejauh ini, bobot sampah yang telah dikonversi menjadi saldo DANA, yaitu sebesar 3.394 kg pada aplikasi Duitin, serta 511 kg di aplikasi MallSampah.
“Kolaborasi ini tentu saja tidak hanya menggambarkan aksesibilitas dan kapabilitas DANA yang semakin meningkat, tetapi juga menunjukkan bagaimana teknologi dapat turut berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan di tengah gaya hidup digital yang menjadi preferensi saat ini,” tambah Agustina.
DANA menyadari bahwa pengelolaan sampah plastik pasca konsumsi, khususnya yang dihasilkan rumah tangga, telah menjadi persoalan yang menyedot perhatian masyarakat global dalam beberapa tahun terakhir.
Berdasarkan data dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia menghasilkan sekitar 66 juta ton sampah per tahun, yang mana persentase sampah plastik menempati posisi kedua setelah sampah sisa makanan dengan jumlah sebesar 17 persen. Padahal, plastik sebenarnya merupakan bahan baku yang memiliki nilai ekonomi untuk masyarakat.
Karena itu, lanjut Agustina, kemudahan opsi penukaran imbalan yang ditawarkan lewat kolaborasi DANA Lestari dengan Duitin dan MallSampah diharapkan dapat meningkatkan minat dan tanggung jawab masyarakat dalam penanganan sampah plastik pasca konsumsi secara berkelanjutan.
“Serta di sisi lain diharapkan juga dapat mendorong terciptanya ekosistem ekonomi sirkular di Indonesia,” kata Agustina.
Sementara itu, CEO sekaligus Founder Duitin, Agdya Fasanto menambahkan, kolaborasi ini dalam rangka proses percepatan perolehan hasil daur ulang. Menurutnya, kemudahan dalam mengadaptasi teknologi tentu sangat diperlukan.
“Duitin dan DANA telah berkomitmen untuk terus melakukannya, agar bumi tempat kita hidup dan berkehidupan dapat terhindar dari dampak buruk dari pengelolaan sampah yang belum tepat,” ujarnya.
CEO MallSampah, Adi Saifullah Putra mengakui mengubah kebiasaan masyarakat untuk memilah dan mendaur ulang sampah rumah tangga bukan hal yang mudah, namun sangat dibutuhkan. Karena itu, kolaborasi dengan DANA akan membantu mempromosikan pemilahan sampah dari sumbernya, beserta pemberian bonus pengumpulan.
“Hal ini diharapkan membantu meningkatkan angka pengumpulan dan daur ulang di masyarakat,” ujar Adi.
“Pada tahun 2021 diperkirakan sampah Indonesia berjumlah 68,5 juta ton. Hal yang menarik adalah komposisi sampah nasional menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan timbulan sampah plastik dari 11 persen di 2010 menjadi 17 persen pada 2021,” kata Rosa dalam diskusi daring, Jumat (25/2).
“Memang ini didorong oleh perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat Indonesia yang inginnya praktis,” ucapnya.
Terkait itu, Rosa menilai diperlukan kebijakan dan upaya luar biasa untuk mengatasi permasalahan tersebut. Bukan hanya menekan pemakaian plastik oleh individu, melainkan juga pelaku usaha.
“Di hulu ada dua pihak yang besar yang harus kita tangani. Yang pertama kita, individual yaitu kita memilah sampah. Tapi ada juga yang lain yaitu produsen yang memproduk barang yang ada kemasannya yang setelah dipakai dibuang begitu saja,” jelasnya.
Karantina Corona, Produksi Sampah Rumah Tangga Melonjak Ia mengklaim pemerintah telah melakukan upaya tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 75 Tahun 2019 tentang peta Jalan Pengurangan Produsen. Dalam Permen tersebut, pelaku usaha diwajibkan untuk menekan penggunaan plastik.
“Bentuknya mewajibkan produsen untuk membatasi timbulan sampah. Kedua, mendaur ulang sampah melalui penarikan kembali dan memanfaatkan kembali sampah,” jelasnya.
Terpisah, Direktur Pengurangan Sampah KLHK, Sinta Saptarina Soemiarno mengatakan peningkatan bisnis daring selama masa pandemi Covid-19 berdampak langsung pada peningkatan jumlah sampah plastik di rumah tangga.
Ia menyebut frekuensi belanja online yang tadinya cuma sekali sebulan, naik menjadi satu hingga 10 kali per bulan. Ia melanjutkan, 96 persen paket belanja daring dibungkus dengan plastik.
“Meningkatnya pemakaian kemasan, pembungkus, bubble wrap dan kantong plastik itu pada saat pengemasan dan pengiriman barang-barang,” kata dia dalam diskusi yang sama.
Tak hanya untuk pakan ternak, nasi basi juga dapat digunakan sebagai bahan utama pembuatan Mikro Organisme Lokal (MOL) yang bermanfaat untuk pupuk tanaman.
Sumber: grid.id
Punya nasi sisa yang sudah tidak bisa dikonsumsi lagi? Jangan dibuang dulu ya, Sob. Belum banyak yang tahu, ternyata nasi sisa atau nasi basi ini masih bisa Anda manfaatkan.
Jika biasanya nasi basi digunakan sebagai pakan ternak atau terkadang hanya dibuang begitu saja di tempat sampah, kini nasi basi di rumah bisa Anda gunakan sebagai pupuk organik untuk menyuburkan tanaman.
Seperti kita ketahui, tumbuh dan berkembangnya tanaman sangat membutuhkan tanah yang subur dan nutrisi yang cukup. Nah, salah satu zat organik yang mampu menyuburkan tanah dan tanaman adalah nasi basi.
Sebab, di dalam nasi terdapat sejumlah nutrisi penting di antaranya karbohidrat, protein, mineral seperti besi (Fe), fosfor (P), mangan (Mn), selenium, magnesium (Mg), kalium, dan sejumlah vitamin.
Pertama, di dalam nasi terdapat sekitar 39% karbohidrat. Sesuai dengan namanya, yakni karbo dan hidrat, maka nasi terdiri dari ion karbon dan hidrogen. Karbon dan hidrogen tadi dalam bentuk kompleks, yakni karbohidrat akan diubah ke dalam bentuk yang lebih sederhana, yakni gula.
Gula merupakan sumber energi bagi mikroorganisme yang ada di tanah untuk berkembang biak dan bereproduksi sehingga dapat membantu tanah kita untuk memperbaiki strukturnya, baik secara kimia maupun biologi.
Selanjutnya protein, nantinya protein ini akan dipecah menjadi sumber nitrogen (N) yang dapat digunakan sebagai hormon pertumbuhan untuk tanaman. Berikutnya kalsium akan bekerja sama dengan kalium untuk membentuk dinding sel di dalam tanaman.
Di dalam nasi juga terdapat beberapa vitamin, di antaranya vitamin A, B1, B2, dan B3 di mana nantinya akan menjadi unsur yang bisa digunakan untuk tanaman. Melihat banyaknya kandungan zat pada nasi, sebetulnya masih banyak manfaat lainnya dari nasi basi untuk tanaman, yakni kandungan tembaga, besi, dan seng menyediakan unsur hara mikro untuk tanaman.
Sayangnya, nasi basi ini tidak serta merta dapat diaplikasikan secara langsung untuk tanaman. Nasi basi harus diolah terlebih dahulu agar dapat bermanfaat untuk tanaman, salah satunya dengan membuat Mikro Organisme Lokal (MOL).
Apa itu MOL dan Manfaatnya?
MOL adalah kumpulan mikroorganisme yang biasa “diternakkan”, di mana dalam konsep “zero waste” mikroorganisme ini dapat digunakan sebagai “starter” dalam pembuatan kompos organik.
Sederhananya, MOL itu semacam bakteri buatan sendiri (lokal) untuk menyuburkan tanah atau untuk menguraikan sampah organik menjadi kompos yang berguna seperti nutrisi (vitamin) bagi tanah agar tetap subur.
Sumber: kompas.com
Larutan MOL adalah larutan hasil fermentasi yang berbahan dasar dari berbagai sumber daya yang tersedia setempat baik dari tumbuhan maupun hewan. Larutan MOL mengandung unsur hara mikro dan makro dan juga mengandung bakteri yang berguna untuk pupuk organik cair (POC), dekomposer atau biang kompos untuk pembuatan kompos, dan sebagai pestisida organik untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman.
Selain itu, MOL juga mengandung hormon tumbuh seperti giberelin, sitokinin, dan auksin yang berfungsi sebagai zat perangsang tumbuh tanaman. Berikut manfaat lain dari MOL, antara lain:
Memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologis tanah
Menyehatkan tanaman, meningkatkan produksi tanaman, dan menjaga kestabilan produksi
Menambah unsur hara tanah dengan cara disiramkan ke tanah, tanaman, atau disemprotkan ke daun.
Mempercepat pembuatan kompos sampah organik atau kotoran hewan.
Bagaimana Cara Membuat MOL dari Nasi Basi?
Pembuatan larutan MOL ini sangat sederhana sekali, yakni hanya melalui proses fermentasi yang ditambahkan dengan larutan gula. Sebelumnya, syarat yang harus dipenuhi ketika membuat MOL adalah harus tersedia tiga jenis komponen, yaitu:
Karbohidrat, seperti air cucian beras (Tajin), nasi basi, singkong, kentang, gandum.
Glukosa, seperti molase, gula merah yang diencerkan dengan air, cairan gula pasir, gula batu yang dicairkan, air kelapa.
Sumber bakteri, seperti keong sawah yang ditumbuk, buah-buahan yang busuk, bonggol pisang, dll.
Pembuatan MOL bisa dari bahan sampah dapur seperti sisa sayuran dan buah-buahan, atau dari keong sawah yang ditumbuk. Paling penting tinggal memilih bahan apa yang paling mudah didapat di sekitar kita.
Sumber: petuaibu.com
Di antara pembuatan MOL yang mudah dilakukan adalah dengan bahan dari nasi basi. Daripada dibuang dan menjadi sampah, lebih baik dimanfaatkan menjadi MOL. Berikut langkah-langkah untuk membuatnya:
Alat:
Sarung tangan latex
Wadah untuk nasi basi
Ember atau baskom
Botol bekas air kemasan
Corong
Bahan:
Nasi basi
Air (direkomendasikan menggunakan air hujan karena tidak mengandung pengawet, tawas, atau klorin)
Molase (tetes tebu), gula merah, atau gula pasir.
Sumber: tanamanbuah.com
Cara Pembuatan:
Gunakan sarung tangan
Masukkan nasi sisa ke dalam wadah, kemudian simpan di tempat terbuka dan jauh dari jangkauan sinar matahari selama 3-5 hari, hingga muncul jamur berwarna oranye bernama rhizopus oligosporus ─jamur yang berperan penting dalam proses fermentasi pembuatan MOL.
Masukkan nasi basi tadi ke dalam ember, kemudian remas-remas nasi agar spora menyebar ke seluruh bagian dan tercampur merata
Tambahkan air secukupnya paling tidak 1:4, kemudian aduk hingga merata
Maksud dari perbandingan 1:4 adalah 1 bagian nasi: 4 bagian air. Ini bukan perbandingan baku atau pasti, Anda bisa memilih cara yang termudah.
Masukkan molase secukupnya, kemudian aduk kembali seluruh bahan hingga merata.
Molase digunakan sebagai nutrisi tambahan untuk kapang dari rhizobium oligosporus dan mikroorganisme lain yang terdapat dalam nasi basi.
Jika sudah tercampur merata, pindahkan cairan MOL ke dalam botol air kemasan 3/4-nya saja dengan bantuan corong
Biarkan selama 5-7 hari hingga berbau seperti bau tape
Buka tutup botol setiap hari untuk membuang gas yang dihasilkan, lalu kocok botol agar nasi basi yang digunakan lebih hancur lagi dan buka tutup botol kembali sedikit saja untuk membuang gas.
Sumber: tanamanbuah.com
Bagaimana Cara Penggunaan MOL Sebagai Pupuk Tanaman?
Anda bisa menggunakan cairan MOL dari nasi basi sebagai pupuk tanaman dengan cara disiram atau disemprotkan ke tanaman. Untuk penggunaan dengan cara disiram ke tanaman, cairan MOL biasanya diencerkan dengan dosis antara 5 hingga 10 kali atau 1 liter cairan MOL : 5-10 liter air. Sementara untuk disemprotkan ke tanaman, encerkan cairan MOL paling tidak 20 kali atau 1 liter cairan MOL : 20 liter air.
TPST Piyungan ditutup pada Kamis (20/1/2022), menyebabkan antrean truk pengangkut sampah yang hendak masuk. – (Twitter/@DarmansyahRobby)
SuaraJogja.id – Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan, Bantul pada Kamis (20/1/2022) kembali ditutup lantaran banyaknya tumpukan sampah. Akibatnya terjadi antrean truk pengangkut sampah.
Dalam video berdurasi 19 detik yang diunggah akun Twitter @merapi_uncover tampak antrean truk pengangkut sampah yang hendak masuk ke TPST Piyungan namun tidak bisa karena ditutup.
Menanggapi hal itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bantul Fenty Yusdayati tak menampik, kondisi TPST Piyungan saat ini mengkhawatirkan. Untuk itu, pada tahun ini akan dilakukan perluasan tempat agar dapat menampung lebih banyak sampah.
“Perluasan tempat sangat mendesak karena setiap harinya warga DIY terus memproduksi sampah,” ujar Fenty, Kamis (20/1/2022).
Dijelaskannya, Kabupaten Bantul setiap harinya memproduksi sampah rumah tangga sebanyak 170 ton. Sementara itu, sampah yang dihasilkan dari wilayah Kabupaten Sleman dan Kota Jogja masing-masing mencapai 300 ton per hari.
“Jadi kalau ditotal setiap harinya ada 700 ton sampah yang masuk ke TPST Piyungan,” paparnya.
Jika volume sampah tersebut tidak ditekan maka perluasan tempat di TPST Piyungan akan sia-sia. Sebab, pihaknya memperkirakan bahwa pada 2023 mendatang TPST Piyungan tidak lagi mampu menampung sampah dari tiga wilayah itu.
“Tahun depan TPST Piyungan diprediksi tidak bisa lagi menampung sampah sehingga harus dikurangi volumenya. Selain itu kami juga berkejaran dengan waktu untuk memperluas wilayah TPST Piyungan,” katanya.
Terlebih wacana terkait dengan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebagai solusi penanganan sampah di TPST Piyungan baru bisa terealisasi pada 2025.
“KPBU baru akan dibangun mulai 2025 jadi sebelum KPBU berdiri, bisa jadi sampah di TPST Piyungan sudah membludak. Rencana KPBU kan juga menunggu arahan dari Pemda DIY,” kata dia.
Karena itu, dia meminta kepada Pemkab Sleman dan Pemkot Jogja untuk mengolah sampah secara mandiri di sumbernya. Sehingga tidak semuanya dibuang ke TPST Piyungan.
“Misalnya ada pengolahan sisa makanan diolah menjadi sesuatu, entah jadi pupuk atau apapun itu. Dengan begitu volume sampah bisa dikurangi,” katanya.
Kiri ke kanan: Muhammad Aufa Rahdi Sirait, Seranti Ninan Nury, dan Hasna Khadijah, mahasiswa ITB yang menginisiasi pengelolaan sampah organik dengan maggot BSF di Dago, Kota Bandung. (Dok. pribadi)
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://cdn-dam.kompas.id/images/2026/07/02/d2deddd0bef04084160ec12766350148-DJI_0284.jpg){kind=logo}
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://cdn-dam.kompas.id/images/2025/07/20/b9d2ca6346f731ac93b2fc698c9cdf5f-FAK_6166.jpg){kind=logo}
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://cdn-dam.kompas.id/images/2025/04/24/b6ad6dc8083edb41bcb26303d4cbceb2-20250423RAM_warga_di_TPST_Cipeucang_.jpg){kind=logo}
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://cdn-dam.kompas.id/images/2025/04/24/5f24a56d5ca50995a68797aef2ff917e-20250423RAM_warga_di_TPST_Cipeucang_III.jpg){kind=logo}
Indonesia Bebas Sampah 